Masih ingat musibah jatuhnya pesawat lion tahun lalu rute Jakarta - Pangkal Pinang, dan juga 4 tahun sebelumnya, tahun 2014, terjadi pula jatuhnya pesawat Air Asia rute Surabaya - Singapura ? Musibah itu pula yang mendorong pemerintah, mengharamkan beroperasinya tiket murah.
Alasan utama yang dikemukakan, saat itu, adalah  kelalaian pemeriksaan atau pengecekan atas kelaikan pesawat yang akan terbang sebagai dampak tiket murah tersebut.
Maka, peninjauan tiket batas bawah (TBB) harga tiket seolah menjadi satu-satunya solusi, pada saat itu.
Setelah sebelumnya direvisi aturan Tiket Batas Bawah (TBB), tahun lalu pun Kebijakan TBB diusulkan pemerintah untuk dilakukan peninjauan ulang yang memicu reaksi banyak pihak, salah satunya YLKI yang menyebut pemerintah lebih memperhatikan kepentingan pihak penyedia jasa, dalam hal ini maskapai penerbangan.
Nah, sekarang ketika terjadi penurunan penumpang, karena tiket pesawat melangit, maka pemerintahpun melirik kepada upaya revisi tiket batas atas (TBA).
Banyak pendapat diajukan kenapa tiket pesawat bisa mahal. Mulai dari harga bahan bakar, biaya operasional, nilai tukar, dan akhir-akhir ini mencuat soal duopoli yang dilakukan group maskapai penerbangan Garuda dan Lions. Untuk penyebab dupoli, pemerintah sudah menyiapkan langkah mengundang maskapai asing masuk ke NKRI.
Saya bukan pemerhati soal ini, untuk itu tulisan ini bukan untuk membahas solusi apa yang terbaik berkaitan dengan kasus melangitnya harga tiket pesawat yang jelas membebani sebagian Masyarakat Indonesia. Tulisan ini saya buat hanya untuk memperliatkan bagaimana potret kebijakan publik yang dibuat pemerintah saat ini.
Kebijakan atau Adminitrasi Publik, yang sempat saya pelajari di bangku kuliah, sebagai bagian penting dari ilmu pemerintahan/politik, merupakan ilmu yang sudah berlaku lama kalau tidak disebut tua. Namun, sebagai keilmuan yang sudah tua, Â tidak serta merta menjadikan para pelaku kebijakan publik di negeri ini pintar dan bijak.
Kasus tiket pesawat, adalah gambaran carut-marutnya kebijakan publik di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan transportasi udara. Contoh kebijakan publik lainnya adalah di bidang ekonomi. Ketika Paket Kebijakan Ekonomi XVI diterbitkan. Usai diterbitkan beberapa hari paket kebijakan itu sempat ditunda karena diprotes pengusaha.
Berbagai kebijakan yang diambil, dalam dua contoh di atas menyiratkan serangkaian sikap reaktif pemerintah yang sepertinya tidak memahami prinsip-prinsip kebijakan publik.
Kebijakan publik dalam terminologi lain sering disebut sebagai administrasi negara seharusnya sudah menjadi wawasan dan skill utama bagi para pejabat di pemerintahan.
