STOP Politisasi "Double Track" Bogor-Sukabumi

Kereta api merupakan salah satu jenis transportasi massal yang paling banyak mentransport penumpang setiap tahunnya dibanding jenis lainnya. Menurut Direktur Utama PT KAI (Persero) Edi Sukmoro, tercatat di bulan November 2017 dalam hitungan satu tahun kereta api telah mentranport 374 juta penumpang. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 yang mencapai 351,8 juta penumpang melalui 523 stasiun kereta yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebagai angkutan terfavorit, selain keselamatan yang menjadi prioritas, PT KAI (Persero) juga fokus mentrainformasi pelayanan, fasilitas dan pengembangan. Semakin tingginya permintaan atas jasa kereta api, maka secara otomatis semakin tinggi traffic kereta api melintas. Melalui kereta api negara hadir mengakomodir kebutuhan masayarakat dengan membangun jalur ganda (double track).

Double track adalah jalur kereta api yang jumlahnya dua atau lebih dengan tujuan agar masing-masing jalur digunakan untuk arah yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecelakaan kepala dengan kepala (head on) serta untuk meningkatkan kapasitas lintas dan disamping itu juga bisa meningkatkan aksesibilitas bila terjadi gangguan terhadap salah satu jalur.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jalur kereta api Bogor-Sukabumi sepanjang 57 kilometer (km) dibuat ganda atau double track mulai tahun ini. Hal ini ia sampaikan saat  Jokowi mengakhiri kunjungan kerja di Kota Sukabumi dengan barangkat menumpang Kereta Luar Biasa (KLB) RI1 dari Stasiun Sukabumi menuju Stasiun Bogor pada bulan Oktober lalu.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan membangun double track Bogor-Sukabumi pada pertengahan Desember 2017. Dengan adanya jalur ganda ini akan memperlancar aksesibilitas warga dari dan ke Sukabumi. Percepatan mobilisasi orang dan barang dari atau ke Bogor-Sukabumi dan sebaliknya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan masyarakat untuk mendukung pengerjaan proyek ini agar bisa berjalan lancar. Khususnya dukungan dari kalangan akademisi. Ia meyakini bahwa dengan pembangunan double track berdampak bagus terhadap perkembangan daerah Sukabumi. Pasalnya, perekonomian daerah dapat terangkat seiring semakin banyaknya wisatawan yang akan datang ke Sukabumi.

Dana APBN hingga tahun 2020 digunakan untuk pembangunan double track Bogor-Sukabumi dan diperkirakan menelan dana Rp. 1,1 trilyun. Penyusunan dokumen Basic Engineering Desain (BED) Bogor-Sukabumi dan Detail Engeneering Desain (DED) jalur ganda antara Cigombong-Cicurug sepanjang 7,7 km telah dilakukan di tahun 2017 dan diperkiraan membutuhkan dana Rp. 280 milyar. Dana anggaran telah disediakan Rp. 178 milyar untuk tahun 2018 guna pengerjaan 4,5 km jalur Cigombong-Cicurug. Sisanya akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya, jelas Sumadi.

Menurut Karya Sumadi, saat ini karena Sukabumi-Padalarang tidak terkoneksi maka dalam waktu bersamaan kita akan membuat konektivitas dari Sukabumi sampai ke Bandung. Reaktivasi dilakukan tahun ini. Harapannya dari Bogor bisa sampai Bandung. Tidak hanya sampai Bandung, dari Bogor juga sampai Yogyakarta juga tersambung.

Menurut Edi Sukmoro, selaku operator, PT Kereta Api Indonesia (Persero) pun siap merealisasikan. Dalam waktu dekat di Bandung akan dilakukan MoU (master of understanding) antara Direktorat Jendral Perkerataapian selaku pelaksana, PT KAI (Persero) sebagai operator dan Pemerintah Daerah selaku pemilik lahan di luar lahan yang dikelola oleh PT KAI (Persero).

Menurut Tanang selaku Senior Manager Asset PT KAI Daop I, saat ini sedang disiapkan MoU yang akan ditandatangani oleh Ditjen Perkeretaapian, PT KAI dan Pemerintah Daerah. Dalam MoU juga telah disiapkan addendum untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Diharapkan masyarakat tidak perlu risau dengan berbagai isu yang beredar. Apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat terdampak sedang dibicarakan.

"Masyarakat diharap jangan terpancing isu dan provokasi oleh oknum yang memanfaatkan situasi politik menjelang Pilkada serentak di tahun 2018 yang akan datang. Sebaliknya masyarakat diharapakan dapat mendukung program pemerintah. Harusnya mereka bersyukur sudah diberi kesempatan tinggal di kota tanpa harus belin tanah mahl-mahal. Sudah banyak manfaat yang mereka dapatkan dengan tinggal di lokasi itu. Sekarang adalah waktu untuk orang-orang atau masyarakat luas dapat merasakan manfaat dari tanah atau lahan itu sendiri", jelas Tanang.

Seperti dikabarkan di salah satu media online kemarin, bahwa masyarakat Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan cemas dan merasa nasibnya terancam, warga kemudian mengadu ke advokat senior yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sugeng Teguh Santoso yang notabene calon Walikota Bogor.

Menyikapi hal itu, Sugeng Teguh Santoso pun memberi penjelasan tentang tanggung jawab negara kepada warga. "Sebagai pembela warga, saya menjelaskan tentang tanggung jawab negara untuk memberikan kesejahteraan kepada warga," ucap Sugeng.

Calon Walikota Bogor itu menambahkan, PT KAI harus memperhatikan nasib warga yang akan terkena penggusuran. Jangan sampai PT KAI hanya menggusur tanpa memberikan solusi. "PT KAI jangan sekadar menggusur warga, tetapi juga harus memberikan solusi atas permasalahan warga yang kehilangan tempat tinggal," tandas Sugeng.

Terkait hal ini Senior Manager Asset PT KAI Daop I menjelaskan bahwa PT KAI merupakan operator bukan sebagai pelaksana. Salah bila persoalan solusi dampak pembangunan ditimpakan kepada PT KAI sebagai operator yang tidak memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Justru sebaliknya PT KAI mendorong dan mendukung Ditjen Perkeretaapian sebagai pelaksana dan Pemda dengan menggodog addendum dalam MoU untuk menyiapkan solusi. Hal ini dilakukan PT KAI (Persero) sebagai bentuk profesionalitas menjalankan amanat undang-undang sebagai salah satu BUMN.

"Stop politisasi, masyarakat jangan mau dimanfaatkan menjadi alat politik menjelang Pilkada, sebaliknya pembangunan double track merupakan proyek pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang transportasi. Banyak yang akan merasakan manfaatnya. Marilah bersikap arif dalam menerima informasi. Tidak mungkin negara tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat, mereka yang sudah tinggal di lokasi tersebut juga sudah banyak mendapat manfaat", jelas Tanang.

Setyawan