Dimuat dalam Kolom Opini Malut Post, 6 Oktober 2016
Sejarah mencatat, kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya sebuah peradaban, menurut para ahli, secara luas Peradaban merupakan kumpulan sebuah identitas terluas dari dari seluruh hasil budaya manusia yang mencakup aspek kehidupan manusia baik fisik maupun non fisik yang teridentifikasi oleh melalui unsur-unsur obeyktif umum seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi, maupun identifikasi diri yang subyektif. Unsur – unsur tersebut secara eksplisit lahir dan berkembang dalam sebuah wadah yang disebut daerah, yang belakangan mengalami perkembangan definisi dan klasifikasi menjadi beberapa jenis diantaranya adalah Kota. Amos Rapoport mengemukakan bahwa Kota adalah suatu permukiman yang dirumuskan bukan dari ciri morfologi kota tetapi dari suatu fungsi yang menciptakan ruang – ruang efektif melalui pengorganisasian ruang dan hirarki tertentu.
Ketika sebuah kota mengalami perkembangan tentu diiringi pula potensi masalahnya. Semakin pesat perkembangan sebuah kota, maka semakin meningkat pula potensi permasalahan yang akan dihadapi. Dewasa ini, jika kita mendengar kata “Kota” maka koginisi kita akan mengarah pada sebuah area yang padat, polusi udara, macet, dan lainnya. Hal ini wajar, sebab selama ini pemandangan seperti itulah yang menghiasi kota – kota di dunia tidak terkecuali kota di Indonesia. Hal ini sudah menjadi permasalahan tahunan yang selalu melilit para pengelola kota (city leader).
Bahwa selama ini anggapan bahwa seorang engineers khususnya arsitek dan urbanis hanya merupakan tukang rancang atau tukang perencana yang menginterpretasikan keinginan para politikus atau pemegang kuasa lainnya sehingga memunculkan adagium di kalangan arsitek dan desain kawasan (urban design) bahwa Politik yang mengendalikan Arsitek tentu saja juga mengendalikan bentuk wajah kota.
Seorang Arsitek, Urbanis dan kalangan Engineers lainnya pada akhirnya harus membuang sifat idealis yang sudah menjadi faktor penting dalam menghasilkan produk yang maksimal dari seorang perancang. Akibatnya, perencanaan yang sudah disusun sedemikian rupa terkikis oleh kepentingan – kepentingan politik, lantas menjadi tidak maksimal, akhirnya berujung pada makin menumpuknya permasalahan kota yang dihadapi.
Selama ini, sejarah sudah menunjukkan bagaimana monumen – monumen dan bangunan – bangunan megah seperti Taj Mahal di India, Piramida di Mesir, Tembok Cina di Tiongkok, bahkan Borobudur di Indonesia merupakan representasi dari ambisi penguasa pada masa itu yang menunjukkan kekuatan dan kejayaannya melalui ikon – ikon spektakuler agar selalu diingat generasi berikutnya.
Perkembangan sebuah kota yang sangat terpengaruh dan bergantung sepenuhnya pada seorang Penguasa Politik serta terbatasnya peran seorang arsitek dan urbanis dalam membentuk wajah kota akhirnya melatarbelakangi beberapa figur yang selama ini bergelut dibidang Arsitektur dan Perancangan Kota (Urban Design) menempuh jalan politik, tidak lain bertujuan menjadi stakeholder yang mempunyai kewenangan penuh dengan harapan ide – idenya tidak terhambat dalam merancang dan mengelola sebuah kota. Dengan menjadi pejabat di level tertinggi dalam sebuah birokrasi kota, para Arsitek dan Urbanis bisa dengan leluasa mengaplikasikan seluruh konsep-konsep Arsitektur dan Perancangan Kota berbasis pada disiplin ilmunya demi mendorong perkembangan kota ke arah yang lebih baik.
Kota Curitiba, Brazil menjadi preseden yang sangat relevan, dimana pada tahun 1970an kota yang terletak 1.081 km dari Ibukota Brasil, Brasilia ini menghadapi masalah perkotaan yang sangat kompleks. Kemacetan, Banjir dan Kepadatan penduduk yang sangat tinggi menjadikan kota ini berpotensi menjadi kota gagal. Namun kehadiran Jaime Lerner sebagai walikota mampu memberi perubahan yang sangat siginifikan terhadap kota tersebut. Sebuah proyek yang diberi nama “Curitiba Master Plan” sukses mentransformasikan wajah kota Curitiba dari kota gagal menjadi kota berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berkat tangan dingin Walikota yang merupakan arsitek alumnus Universitas Federal Parana, kota ini menjadi kota paling “sehat” seantero Brazil. Ini dibuktikan dengan penganugerahan predikat “The Most innovate city in the world”pada 1996.
Sedangkan Ridwan Kamil yang hadir sejak 2013 sudah menunjukkan gebrakannya setahun kemudian. Pemahaman karakter masyarakat lokal serta pengalaman global tergambar dari perkembangan kota Bandung sekarang, dimana kota ini berkembang mengikuti trend kemajuan zaman namun tetap beriringan dengan kearifan lokal setempat. Pengalaman berkutat di dunia Arsitektur dan Urban Design di tingkat nasional maupun internasional membuatnya mempunyai segudang rencana – rencana yang sebagian sudah terlihat wujudnya. Kota Bandung sudah mulai berevolusi dari sebuah kota yang semerawut menjadi kota berkelanjutan, bersih dan tertib. Danny Pomanto sendiri walaupun belum terdengar gebrakannya, namun rencana – rencana ke arah positif sudah mulai terlihat dari kesepakatan – kesepakatan penyatuan ide penataan kota antara Bandung dan Makassar menjadi sebuah proses yang cukup baik.
Sebagai kota berkembang dan Inklusif, Ternate pun berpotensi mengalami masalah – masalah perkotaan yang akan muncul sebagai akibat dari perkembangan kota. Dengan jumlah penduduk 202.262 jiwa dan luas wilayah 111,80 km2 (BPS Kota Ternate), Kota Ternate masuk dalam kategori kota dengan tingkat kepadatan sangat tinggi yang mencapai 1.809 jiwa/km2 atau 180.900 jiwa/Ha. Keterbatasan lahan mengakibatkan prosentase ruang terbuka hijau ideal kota (lebih dari 30%) sangat sulit untuk dicapai.