3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Negara

Selamat siang menjelang sore semua, oh ya saya ingin berbagi apa yang saya ketahui mengenai capaian pemerintahan Jokowi JK selama 3 tahun ini di bidang politik, pertahanan, keamanan dan keadilan hukum ya (sebelumnya mengenai capaian pemerintahan 3 tahun jokowi JK di bidang ekonomi). Nah pengetahuan yang akan saya share di artikel ini saya dapat dari mengikuti konfresi pers #3tahun pemerintahan Jokowi JK yang diselenggarakan oleh forum medan merdeka 9 atau FMB9 (sebuah forum diskusi jurnalis dan Pemerintah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik), bertempat di Gedung Bina Graha Kawasan Istana RI pada tanggal 19 Oktober 2017 pukul 13.00 sampai selesai.

Dalam konfresi pers ini Forum Medan Merdeka 9 menghadirkan beberapa nasaumber yaitu :

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM , Wiranto. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Asman Abnur, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Kapolda Tito Karnavian, Kepala BNPT yang diwakili dan Panglima TNI yang diwakili, Kepala Staff Presiden Teten Masduki dan dimoderatori oleh Juru Bicara Presdien Johan Budi.

Kepala Staff Presiden. Teten Masduki (doc pribadi)

Kepala Staff Presiden. Teten Masduki

Sebagai tuan rumah kepala staff presiden Teten Masduki membuka acara konfresni pers yang dihadiri hampir sekitar 250 orang media cetak maupun online.  Menurut Teten bahwa sevara umum capaian pemerintahan jokowi JK dalam pembangunan politik dan demokrasi ini semakin meningkat dan baik, saat ini pemerintah telah berupaya mendukung penyelenggraan pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota. Jika dilihat dari partisipasi pemilih dan keamanan tentunya kita perlu bangga, hal ini dikarenakan menurut teten partisipasi pemilih semakin dan dari sisi keamanan juga penyelenggaraan demokrasi ini berangsung baik tanpa ada gangguan apapun.

Seain itu juga pemerintahan Jokowi JK menurutnya telah melakukan banyak penanggulangan terhadap konflik-konflik sosial yaitu dengan cara rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah. Pemerintahan Jokowi JK juga terus meningkatkan kapasitas intelejen dari aparatur pusat dan daerah serta proses-proses demokrasi dalam pembangunan mitigasi dan non mitigasi kepada masyarakat miskin. selain itu pemerintah juga terus meningkatkan jumlah kebijakan yang baik dan kondusif  melalui program perlindungan ibu dan anak serta reformasi sistem hukum perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana.

Sedangkan dalam upaya peningkatan pembangunan dan keamanan serta ketertiban pemerintahan Jokowi JK juga telah menunjukann capaian yang baik mulai dari pembangunan kekuatan pokok minimum atau tahap MEF II, pembangunan perbatasan, penambahan industri pertahanan, deteksi dini dan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri, penguatan keamanan laut serta pemberantasan narkoba.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM. Wiranto (doc. pribadi)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM. Wiranto

Tujuan Negara adalah membangun kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam pembangunan kesejahteraan dan keadilan ini menurut Wiranto diperlukan kesuksesan dalam pembangunan di segala bidang. Pembangunan ini pun tidak akan mungkin terjadi apabila stabilitas keamanan dalam negeri yang tidak baik.

"Tidak pernah ada negara yang tidak stabil membangun"  kata Wiranto.

Dalam membangun stabilitas harus stabil, setalah ada pembangunan maka baru akan ada pemerataan dan keadilan serta kesejahteraan. Salah satu arahan dari presiden Jokowi kita harus membangun mulai dari pinggiran.

Pembangunan dari pinggiran ini mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat, dan akan segera diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur. Hal ini tentunya sangat menguntungkan karena setalah dibangun infrastruktur akan muncul shelter-shelter ekonomi baru.

Menurut Wiranto dahulu kalau berbicara mengenai Pos Lintas Batas Negara  mulai dari kantor imigrasi, pos-pos militer itu kumuh tapi saat ini telah menjadi lebih baik baik dari kebersihan dan kenyamanan bahkan menjadi daya tarik untuk masyarakat sekitar perbatasan. Wiranto menargetkan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara ini selama kurun waktu tahun 2015 sampai 2017 sebanyak 7 Pos lintas Batas Negara telah sesesai.

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara ini adalah bagian dari instruksi presiden Jokowi, karena menurutnya apabila Pos Lintas Batas Negara kita baik maka ada kebanggan tersendiri bagi kita dan ditargetkan pembanguan pada kurun waktu 2018 sampai 2019 telah selesai pembangunan  sekitar 9 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Mengenai penanggulangan radikaslisme dan terorisme ini Indonesia selain menggunakan hard approach yaitu dengan cara-cara kekerasan mencari, menemukan menghabiskan terror, Indonesia juga menggunakan pendekatan soft approach dengan car-cara yang lebih lembut dan lebih manusiawi dengan cara-cara cerdas untuk memberingus mereka yang pikirannya sudah teror dibrain wash atau didik kembali, dimasyarakatkan bahwa dijadikan sumber2 kekuatan untuk membantu lawan terorisme, pendekatan ini banyak mendapatkan apresiasi dunia dan ilmu ini sedang digali untuk ditiru oleh dunia.

Mengenai Reformasi Hukum saat ini pemerintahan Jokowi JK telah menunjukan indeks pembangunan hukum yang baik mulai dari tahun 2015 ke tahun 2017 ada peningkatan baik dari target maupun capaiannya terutama tahun 2017. Khususnya mengenai deregulasi atau instrumen hukum Wiranto menyadari bahwa ada langkah-langkah tindakan kuat dari pemerintah untuk melakukan penyederhanaan regulasi-regulasiyang tumpang tindih, yang tidak tepat yang menghambat penegakkan hukum. Misalnya pengaturan senjata api ada regulasi 1948 sampai 2017 masih kita anut, itu kita akan deregulasikan.

Mengenai birokrasi pemerintahan yang bersih dan melayani, pemerintahan Jokowi JK langsung menyasar indeks persepsi korupsi di Indonesia. Walaupun masih banyak hambatan dan tantangan penegakkan hukum terhadap korupsi di Indonesia tapi terus menunjukan perbaikan selama 3 tahun terakhir ini, perbaikan ini bukan hanya banyaknya yang terkena OTT KPK akan tetapi dari berbagai aktivitas itu menunjukan keseriusan pemerintah dalam penegakkan hukum ini.

Penanggulangan HAM di Papua, saat ini pemerintahan Jokowi JK terus melakukan penyelesaian pelanggaran HAM di papua ini namun karena banyak kendala dan masalah yang ada disana jadi memang terlihat pemerintah seperti kurang serius menanganinya. Tidak mudah memang dalam menyelesaikan pelanggaran disana selain masyarakat belum bisa membedakan mana pelanggaran HAM berat dengan pelanggaran ham biasa atau kriminal biasa bahkan banyak kriminal biasa langsung dimasukkan atau dituduhkan pelanggaran ham berat, terkendala juga dengan pembuktian dan kesaksian.

Reformasi birokrasi adalah suatu kegaiatan yang sangat strategis bagi pemerintahan Jokowi JK, saat ini pemerintah pusat maupun daerah sedang memperbaiki reformasi birokrasi, dengan banyak upaya dan cara yang telah dilakukan. Capaiannya sangat fluktuatif dari tahun ke tahun.

Menteri Dalam Negeri. Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo

Menurut Tjahjo Kumolo Kementrian Dalam Negeri adalah kementrian kebijakan bukan teknis, kebijakan ini pun berbeda dengan yang dulu, kalau dulu sangat powerfull dalam membuat kebijakan, sekarang hanya bagaimana membangun tata kelola pemerintahan pusat dan daerah yang harus bekerja efektif dan efisiensi dalam mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat Otonomi Daerah. Selain itu Kementrian Dalam Negeri juga menggerakan dan mengorganisir daerah itu supaya lebih fokus dalam arti program strategis pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten agar berjalan efektif.

Tjahjo Kumolo juga memaparkan bagaimana kesuksesan Pilkada serentak pada tahun 2015 telah menyelenggarakan 268 pilkada dengan lancer dan baik termasuk Pilkada DKI Jakarta. Tersisa pada tahun 2018 ada 171 Pilkada yang akan dilaksanakan. Harapannya pilkada ini juga akan aman dan terkendali. Tjahjo Kumolo juga menambahkan bahwa syarat dari kesuksesan Pilkada itu adalah ketika tingkat partisipasi pemilih meningkat, tidak ada lagi politik uang, tidak ada kampanye yang berujaran kebencian, sara dan lain sebagianya.  

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Negara Asman Abnur

Terkait dengan arahan presiden Jokowi mengenai reformasi birokrasi Asman Abnur mengatakan bahwa reformasi birokrasi disini adalah reformasi yang tidak boleh lari dari nawa cita presiden Jokowi.

Kementrian saat ini mempunyai 4 deputi yang akan fokus pada pekerjaannya masing-masing, ditargetkan oleh kemenpan RB setiap tahun indeks reformasi birokrasi terus mengalami kenaikan. Saat ini birokrasi serapan hanya berorientasi pada outcome, hal ini sering dikeluhkan Presiden Jokowi uangnya habis tapi hasilnya ga jelas. Untuk itu Kempan RB akan terus memperbaiki dengan akuntabilitas kinerja sehingga nanti setiap program harus jelas dulu apa yang mau dicapai apa uang menjadi outcome nya baru di berikan anggarannya. 

Untuk menerapkan program ini Kemenpan RB mulai dari tahun 2018 bekerjasama dengan Kementerian keuangan, Bapennas mulai menerapkan integrasi perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja, jadi nanti di setiap unit kementrian itu harus jelas dulu target apa yang akan dicapai.  Dengan penerapan ini berharap akan menjadi efisiensi yang tinggi yang kemudian menjadi penghematan anggaran yang baik untuk pemerintahan kita.

Kepala BNPB: Willem Rampangilei

Saat ini penanggulangan bencana belum dikenal dengan baik oleh masyarakat, dalam konteks bahwa keamanan bencana harus sudah dianggap sebagai ancaman oleh karena bencana ini sudah nyata-nyata menjadi ancaman baik kehidupan masyarakat maupun hasil pembangnan nasional

Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang rawan bencana ada 150 juta orang yang tinggal di daerah rawan bencana gempa, 60 juta orang rawan banjir 40 juta orang rawan longsor 40 jutaan orang rawan tsaunami dan 1,1 juta orang rawan terhadap erupsi gunung api.

Dengan melihat gambaran ini maka penanggulangan bencana harus dilkukan secara efektif dalam rangka mewujudkan kesejahteraa masyarakat dan tidak mengganggu capaian pembangunan dengan dikaitkan dengan nawacita dalam penanggulangan bencana yaitu dengan melakukan mitigasi bencana, kajian-kajian resiko lalu mensosialisaikan dan memberikan pelatihan kepada masyarakat. 

Pada saat terjadi bencana pemerintah pusat memberikan pendampingan yaitu berupa bantuan keuangan, karena banyak daerah yang tidak mengalokasikan anggaran untuk penganggulang bencana, serta peralatan khusus yang tidak dimiliki daerah termasuk keahlian dalam administarsi maupun manajemen

Menteri Pertahanan. Ryamizard Tyacudu

Menteri Pertahanan: Ryamizard Tyacudu

Menteri Pertahanan bapak Ryamizard Tyacudu memaparkan nawa cita yang disusun presiden jokowi khususnya nawacita yang pertama mengembalikan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. Dan Nawa Cita yang ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran serta nawacita yang ke 8 dengan melakukan revolusi karakter bangsa untuk pertahanan.

Nawacita ini disusun untuk mencapai 5 tujuan yaitu sebagai berikut :

• Membangun TNI yang professional dalam rangka menghadirkan Negara melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga Negara. Hal ini telah ditunjukan dengan terus meningkat anggaran pertahanan dari 86,4 Triliun pada tahun 2014 menjadi 114 Trilliun pada tahun 2017. Anggaran ini antara lain untuk membangun kesejahteraan profesionalisme prajurit yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan perumahan. Pada tahun 2015 Kementrain Pertahanan telah bekerjasama dengan Kementrian PUPR dan telah membangun 4.946 unit rumah negara untuk prajurit, total rumah yang telah dibangun sehingga 2017 yaitu 7. 761 unit rumah. Selain itu juga anggaran pertahanan digunakan untuk alutsista agar kekuatan pokok minimum MEF II dapat tercapai sehingga tahun 2017 ini capaian pemenuhan MEF di proyeksikan mencapai 50,9 %.
• Pengamanan perbatasan, Kementrian Pertahanan  telah membangun jalanan inpeksi, perbatasan Kalimantan sepanjang 1.246 km, membangun pos pengamanan perbatasan baik itu di Kalimantan, Papua dan NTT sebanyak 80 pos dan juga sarana prasana juga dibangun. Di Pulau Natuna jalur pacu diperpanjang dan diperlebar, di Pulau Sebatik dibangun dermaga, di Papua dan NTT juga dibangun jalur distrik menuju ke pos perbatasan sepanjang 40 Km dan 10 Km, selain itu juga di perbatasan telah dilengkapi dengan peralatan alat berat zeni dan pesawat tanpa awak.
• Ikut serta mewujudkan kedamaian dunia. Kementrian Pertahanan dalam hal ini telah mengirimkan lebih dari 2.700 pasukan perdamaian dunia PBB tiap tahunnnya, jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar yang mengirim pasukan perdamaian dunia. Berbagai pertemuan bilateral multilateral di bibidang pertahanan juga dilaksanakan tiap tahunnya dalam berbagai pertemuan tersebut telah disampaikan keamana regional yang penting harus diantisipasi dan diwaspadai misalnya saja masalah Korea Utara, Laut Cina Selatan, Phipina Selatan,  dan Rohingya.
• Membangun industri pertahanan dalam negeri yang kuat, mandiri dan berdaya saing. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi pada pemenuhan pokok minimum industri pertahanan di dalam negeri. kontribusi ini terus mengalami peningkatan dari 28,1% di tahun 2014 menjadi 44,6 % di tahun 2016. Kontribusi ini ditetapkan pada 7 industri strategis yang antara lain penguatan minum TNI diselenggarakan oleh PT Pindadad bekerjasama dengan industri pertahanan Turki. Penguasaan teknologi kapal selam dilakukan oleh PT PAL bekerjasam dengan Korea Selatan.
• Mewujudkan kesadaran bela Negara sebagai bagian dari pertahanan rakyat semesta dan gerakan revolusi mental. Sampai saat ini kementrian pertahanan telah meproyeksikan kader bela Negara itu telah terbentuk 74,3 juta kader bela Negara di seluruh Indonesia. Untuk program ini kementrian Pertahanan bekerjasama dengan pihak lain dalam membuat suatu kurikulum pengajarannya. Mulai tahun ini orientasi mahasiswa diganti dengan dasar bela negara selama 4 hari dan ini sudah berjalan.

Hmm..., sebenarnya masih ada beberapa menteri yang memaparkan capaian 3 tahun pemerintahan Jokowi JK namun apalah daya disebabkan terlalu panjang dan banyak isi artikel ini, jadi menurut saya kurang efektif kalau ditulis semua  mungkin nanti lain kesempatan lagi di sambung dengan artikel lain. Semoga dengan artikel ini dapat memberikan sedikit pengetahuan dan pencerahan bagaimana pemerintahan Jokowi JK telah bekerja selama 3 tahun terakhir ini.

Selamat bekerja pemerintahan Jokowi JK, ayo sejahterakan rakyat.

Jakarta, 20 Oktober 2017