Menurut Wiranto dahulu kalau berbicara mengenai Pos Lintas Batas Negara  mulai dari kantor imigrasi, pos-pos militer itu kumuh tapi saat ini telah menjadi lebih baik baik dari kebersihan dan kenyamanan bahkan menjadi daya tarik untuk masyarakat sekitar perbatasan. Wiranto menargetkan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara ini selama kurun waktu tahun 2015 sampai 2017 sebanyak 7 Pos lintas Batas Negara telah sesesai.
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara ini adalah bagian dari instruksi presiden Jokowi, karena menurutnya apabila Pos Lintas Batas Negara kita baik maka ada kebanggan tersendiri bagi kita dan ditargetkan pembanguan pada kurun waktu 2018 sampai 2019 telah selesai pembangunan  sekitar 9 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Mengenai penanggulangan radikaslisme dan terorisme ini Indonesia selain menggunakan hard approach yaitu dengan cara-cara kekerasan mencari, menemukan menghabiskan terror, Indonesia juga menggunakan pendekatan soft approach dengan car-cara yang lebih lembut dan lebih manusiawi dengan cara-cara cerdas untuk memberingus mereka yang pikirannya sudah teror dibrain wash atau didik kembali, dimasyarakatkan bahwa dijadikan sumber2 kekuatan untuk membantu lawan terorisme, pendekatan ini banyak mendapatkan apresiasi dunia dan ilmu ini sedang digali untuk ditiru oleh dunia.
Mengenai Reformasi Hukum saat ini pemerintahan Jokowi JK telah menunjukan indeks pembangunan hukum yang baik mulai dari tahun 2015 ke tahun 2017 ada peningkatan baik dari target maupun capaiannya terutama tahun 2017. Khususnya mengenai deregulasi atau instrumen hukum Wiranto menyadari bahwa ada langkah-langkah tindakan kuat dari pemerintah untuk melakukan penyederhanaan regulasi-regulasiyang tumpang tindih, yang tidak tepat yang menghambat penegakkan hukum. Misalnya pengaturan senjata api ada regulasi 1948 sampai 2017 masih kita anut, itu kita akan deregulasikan.
Mengenai birokrasi pemerintahan yang bersih dan melayani, pemerintahan Jokowi JK langsung menyasar indeks persepsi korupsi di Indonesia. Walaupun masih banyak hambatan dan tantangan penegakkan hukum terhadap korupsi di Indonesia tapi terus menunjukan perbaikan selama 3 tahun terakhir ini, perbaikan ini bukan hanya banyaknya yang terkena OTT KPK akan tetapi dari berbagai aktivitas itu menunjukan keseriusan pemerintah dalam penegakkan hukum ini.
Penanggulangan HAM di Papua, saat ini pemerintahan Jokowi JK terus melakukan penyelesaian pelanggaran HAM di papua ini namun karena banyak kendala dan masalah yang ada disana jadi memang terlihat pemerintah seperti kurang serius menanganinya. Tidak mudah memang dalam menyelesaikan pelanggaran disana selain masyarakat belum bisa membedakan mana pelanggaran HAM berat dengan pelanggaran ham biasa atau kriminal biasa bahkan banyak kriminal biasa langsung dimasukkan atau dituduhkan pelanggaran ham berat, terkendala juga dengan pembuktian dan kesaksian.
Reformasi birokrasi adalah suatu kegaiatan yang sangat strategis bagi pemerintahan Jokowi JK, saat ini pemerintah pusat maupun daerah sedang memperbaiki reformasi birokrasi, dengan banyak upaya dan cara yang telah dilakukan. Capaiannya sangat fluktuatif dari tahun ke tahun.
Menurut Tjahjo Kumolo Kementrian Dalam Negeri adalah kementrian kebijakan bukan teknis, kebijakan ini pun berbeda dengan yang dulu, kalau dulu sangat powerfull dalam membuat kebijakan, sekarang hanya bagaimana membangun tata kelola pemerintahan pusat dan daerah yang harus bekerja efektif dan efisiensi dalam mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat Otonomi Daerah. Selain itu Kementrian Dalam Negeri juga menggerakan dan mengorganisir daerah itu supaya lebih fokus dalam arti program strategis pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten agar berjalan efektif.
Tjahjo Kumolo juga memaparkan bagaimana kesuksesan Pilkada serentak pada tahun 2015 telah menyelenggarakan 268 pilkada dengan lancer dan baik termasuk Pilkada DKI Jakarta. Tersisa pada tahun 2018 ada 171 Pilkada yang akan dilaksanakan. Harapannya pilkada ini juga akan aman dan terkendali. Tjahjo Kumolo juga menambahkan bahwa syarat dari kesuksesan Pilkada itu adalah ketika tingkat partisipasi pemilih meningkat, tidak ada lagi politik uang, tidak ada kampanye yang berujaran kebencian, sara dan lain sebagianya. Â
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Negara Asman Abnur
