Jakarta, Kamis, 24 Juni 2016 tepatnya pukul 14.00 bertempat di lantai 28 Gedung MNC Tower diadakan diskusi terbatas dengan tema “Review Kebijakan Ekonomi dan Politik Indonesia Saat Ini”. Pada diskusi terbatas ini mengundang beberapa wartawan dan netizen, dengan narasumber yang tentunya mempunyai kapasitas yang baik pada bidangnya masing-masing.
Dibidang Ekonomi ada Prof. Dr. FX Sugiyanto beliau adalah Guru Besar Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Prof. Firmanzah, Ph.D. beliau adalah mantan staf khusus bidang ekonomi pada pemerintahan SBY-Boediono dan saat ini menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina. Di bidang politik ada : Dr. Ahmad Taufan Damanik, beliau adalah dosen FISIP Universitas Sumatera Utara. Dr. M. Alfan Alfian, beliau adalah dosen FISIPP Universitas Nasional. Andi Ali Said Akbar, M.A, beliau juga dosen di FISIP Universitas Jenderal Soedirman. Menghadirkan juga pembicara utama pada diskusi ini Bapak Hary Tanoesoedibjo, beliau adalah CEO Media Nusantara Citra (MNC) Group dan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Dimoderatori oleh Dimas Okky Nugroho, Ph.D.
Kondisi Ekonomi Indonesia Saat Ini
Indikator Pembangunan Indonesia saat ini menurut Prof Dr Soegiyanto terus mengalami penurunan sehingga terjadi kesenjangan dan ketimpangan yang cukup tinggi di masyarakat, kesenjangan dan ketimpangan ini dipengaruhi oleh partisaspi pendidikan masyarakat yang tidak merata, indikator lainnya ekspor kita yang terus menurun, serta neraca perdagangan migas yang juga terus mengalami deficit.
Problem kita saat ini adalah kemiskinan yang sudah mulai tampak di Indonesia bagian Timur seperti di Papua, padahal seperti yang kita ketahui bahwa Sumber Daya Alam Papua begitu melimpah dan beberapa daerah di luar Jakarta, sedangkan di wilayah Jakarta ini sendiri terjadi ketimpangan sosial sehingga terlihat yang kaya makin kaya dan yang miskin tambah miskin.
Hal senada juga di katakan oleh Prof Firmanzah Ph.D bahwa saat ini pemerintah tidak fokus pada core bisnisnya yaitu pengentasan kemiskinan, pemerintah saat ini hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, indikasinya saat ini di dalam APBN banyak program pengentasan kemiskinan ditiadakan. Seharusnya dunia swasta perlu diberikan peran dalam pembangunan infrastruktur, sehingga postur APBN lebih banyak untuk program kesejahteraan masyarakat.
Tantangan kedepan pemerintah saat ini juga adalah dengan menjaga stabilitas pasar keuangan dan fiskal agar tetap terkendali, disamping itu juga pemerintah harus mewaspadai perlambatan ekonomi Tiongkok yang akan berpengaruh terhadap Indonesia. Menurut analisa perlambatan daya beli diperkirakan akan terjadi pada semester kedua, imbas dari perlambatan daya beli ini tentunya terhadap PDB kita. Apabila perlambatan ekonomi ini terjadi tentunya ekspansi bisnis akan berkurang dan tidak adanya ekspansi lapangan pekerjaan yang tersedia.
Pemerintah saat ini juga terlalu muluk menargetkan pertumbuhan ekonomi, padahal untuk mencapai angka pertumbuhan 4,2 persen saja itu sudah bagus. Rilis kemarin penerimaan Negara sampai 10 juni saja baru 27% masih jauh dari target. Apabila ini tidak segera diantisipasi maka kesenjangan sosial dan kemiskinan akan bertambah untuk itu solusi nya adalah dengan memotong anggaran (cut budget) di APBN dengan memprioritaskan program pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan dibandingkan dengan program infrastruktur.
Kondisi Politik Indonesia Saat Ini
Mengenai paparan kondisi politik Indonesia Dr Taufan Damanik menggambarkan situasi demokrasi Indonesia saat ini masih sarat dengan politik uang dan politik oligarky, sehingga membajak sistem kepartaian dan pemilu yang berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pemilu. Politik oligarky ini juga merusak asas kesetaraan hal ini disebabkan karena Negara hanya melayani pemilik modal bukan rakyat. Di sisi lain, perlindungan terhadap HAM saat ini kurang serius mendapatkan perhatian pemerintah ditandai dengan banyaknya kekerasan antar masyarakat yang terjadi mengatasnamakan SARA.
Lain lagi dengan paparan bapak Andi Ali Said Akbar, MA, yang menjadi persoalan pemerintah saat ini adalah politik anggaran. Politik anggaran selama ini bertumpu pada size atau ukuran. Kewenangan yang tumpang tindih antara institusi pemerintah, misalnya saja disetiap kementrian ada anggaran pengentasan kemiskinan yang kemudian banyak insitutsi yang menjual data tersebut untuk mengakses dana alokasi khusus. Hal ini mengakibatkan adanya praktek ekonomi dan politik masih memberlakukan politik rente.
