[caption caption="sumber gambar : akun twitter @SBYudhoyono"][/caption]
Presiden Jokowi berencana akan menghidupkan lagi pasal penghinaan presiden, beliau beralasan bahwa Presiden sebagai simbol Negara yang harus di hormati bukan untuk membungkam rakyat justru dengan pasal ini untuk melindungi mereka yang kerap mengkritisi pemerintah lewat cara yang baik demi kepentingan umum. Jokowi juga menyebut bahwa pasal penghinaan presiden pernah diajukan pemerintah sebelumnya. Namun, saat itu pembahasannya tidak selesai di DPR. Kemudian pemerintah sekarang mengajukan kembali pasal penghinaan itu. Dari pernyataan Jokowi ini kemudian Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya ikut berkomentar di akun Twitter resminya @SBYudhoyono.
Menanggapi apa yg sedang diperdebatkan masyarakat, penghinaan thdp Presiden, izinkan saya menyampaikan pandangan saya. *SBY*
Di satu sisi, perkataan & tindakan menghina, mencemarkan nama baik & apalagi memfitnah orang lain, tmsk kpd Presiden, itu tidak baik. *SBY*
Dlm demokrasi memang kita bebas bicara & lakukan kritik, tmsk kpd Presiden, tapi tak harus dgn menghina & cemarkan nama baiknya. *SBY*
Prinsipnya, janganlah kita suka berkata & bertindak melampaui batas. Hak & kebebasan ada batasnya. Kekuasaanpun juga ada batasnya. *SBY*
Lebih lanjut SBY menyampaikan, Di sisi lain, penggunaan kekuasaan (apalagi berlebihan) utk perkarakan orang yg dinilai menghina, tmsk oleh Presiden, itu jg tdk baik. *SBY*
Penggunaan hak & kebebasan, tmsk menghina orang lain, ada pembatasannya. Pahami Universal Declaration of Human Rights & UUD 1945. *SBY*
 Sebaliknya, siapapun, tmsk Presiden, punya hak utk tuntut seseorang yg menghina & cemarkan nama baiknya. Tapi, janganlah berlebihan. *SBY*
Pasal penghinaan, pencemaran nama baik & tindakan tidak menyenangkan tetap ada "karetnya", artinya ada unsur subyektifitasnya. *SBY*
Kemudian SBY berbagi pengalaman kepada Jokowi dalam memimpin Indonesia selama 10 tahun ini
