Mengikuti Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD Sulawesi Barat

Baru saja saya ikuti Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025- 2045 Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 4 Januari 2024, dilakukan secara hybrid (tatap muka langsung dan via zoom). Mengikutinya secara zoom. Forum ini dibuka oleh Pj. Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh, yang menekankan perlunya dimasukan komponen-komponen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu komponen sosialogi, spritual religius dan adaptif dalam RPJPD Sulawesi Barat.

Kami dari kabupaten Polewali Mandar yang juga sementara menyusun RPJPD dalam periode yang sama tahun 2025-2045. Penting mengikuti forum ini untuk melihat dan mendalami keselarasan rencana Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Forum konsultasi publik ini difasilitasi empat narasumber

Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D,  Direktur Regional II  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas dengan judul materi, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025-2045. Catatan penting dari materi ini adalah

• Sistematika dan Substansi serta periode RPJPD harus selaras dengan RPJPN 2025--2045. Untuk memastikan tujuan bersama bangsa dapat tercapai, maka Visi RPJPD harus selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045.
• Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan pusat-daerah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan adanya kolaborasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas pelaku, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan pihak-pihak lainnya agar kebijakan pembangunan dapat bersifat transformatif dalam rangka percepatan pembangunan dan berkontribusi bagi tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.
• Arah pembangunan jangka panjang ditujukan untuk menurunkan ketimpangan sosial dan ekonomi melalui berbagai upaya transformatif.
• Dengan perannya yang besar bagi Pulau Sulawesi, maka perencanaan perlu diarahkan sebagai dasar dari upaya transformasi perekonomian wilayah menjadi basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah serta memantapkan peran Sulawesi sebagai hub dan pintu gerbang perdagangan internasional dan kawasan timur indonesia. Oleh karena itu, dalam jangka panjang diperlukan penguatan sektor pertanian dan perikanan serta pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan memanfaatkan kawasan industri yg telah dikembangkan.  
• Dalam perannya sebagai "Sentra Pengolahan Komoditas Perkebunan" maka diperlukan peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan yang berkelanjutan, serta pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya. Selain itu, dibutuhkan optimalisasi peran pusat-pusat pertumbuhan untuk pengembangan produk unggulan, terutama di perkotaan dan perdesaan.

Ir. Suprayitno, MA. Plh. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah - Kementerian Dalam Negeri. Dengan judul Materi, " Rancangan Pedoman Umum, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) tahun 2025-2045. Catatan penting dari materi ini adalah

• Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memanfaatkan Forum Konsultasi Publik untuk menampung berbagai masukan dari Pemangku Kepentingan termasuk DPRD dan masyarakat secara luas dalam rangka mempertajam substansi perencanaan startegis yang dirumuskan, untuk dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan penyempurnaan menjadi Rancangan RPJPD 2025-2045. 2)
• Urgensitas penyusunan RPJPD secara substantial adalah keberhasilan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis jangka panjang pembangunan daerah.
• Permasalahan pembangunan daerah dan Isu Strategis Daerah Jangka Panjang adalah langkah penting dalam proses perencanaan jangka panjang yang membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin muncul pada masa depan dan fokus pada hal hal utama yang perlu diatasi sebagai dasar penentuan Visi dan Misi Daerah, dan harus dibahas bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, tidak hanya dari pihak pemda dan akademisi, tetapi juga pelaku/subyek dari isu yang akan dibahas
• Pemerintah Daerah harus memastikan perwujudan Visi dan Misi Daerah secara berkesinambungan melalui penentuan Arah Kebijakan/Pentahapan Pembangunan 5 tahunan yang akan menjadi dasar strategis penyusunan RPJMD, diselaraskan dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJPD 2025-2045 5) Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan visi dan misi bakal calon kepala daerah pada Pilkada 2024.

DR AGUSSALAIM, SE. MS  Kepala Divisi Formulasi Kebijakan Publik, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar  dengan judul materi, " Menakar Perekonomian" Catatan penting dari materi ini adalah bersumber data data capaian pembangunan sulawesi barat baik yang berhasil maupun yang belum berhasil disimpulkan masalah utama  Sulawesi Barat adalah Melambatnya pertumbuhan ekonomi, Rendahnya Kualitas SDM dan Tingginya Angka Kemiskinan yang digambarkan secara trigonal masalah utama di provinsi Sulawesi Barat.

 

Dr. Muhammad Idris, M.Si . Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. dengan judul materi,' Penataan Reformasi Birokrasi Sulawesi Barat", Materi ini diberikan dengan alasan utama mesin birokrasi pada pemerintahan Sulawesi Barat belum terlalu sehat, ungkapnya dalam pembukaan presentasenya. Dan oleh karenanya pertama-tama yang harus ditata adalah manajemen perubahan dengan deregulasi kebijakan untuk penataan organisasi dan tatalaksana melalui pentaan SDM Aparat, penguatan akuntabilitas dan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kesimpulan dari pertemuan forum konsultasi publik rancangan awal RPJPD Provinsi Sulawesi Barat setelah beberapa masukan dan sasaran serta kritiik konstrusional adalah Keinginan Provinsi Sulawesi Barat agar lebih maju untuk 20 tahun kedepan lebih melihat pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan pemerintahan dengan memanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal. Sulawesi Barat dalam merancang masa depan secara regional Sulawesi masih berada dibawah provinsi Sulawesi Selatan dalam hal pendapatan dan provinsi Sulawesi Utara dalam hal peningkatan IPM dan Salah satu provinsi penopang pengembangan  Ibu Kota Negara (IKN). Dengan posisi ini RPJPD Sulawesi Barat menetapkan visi "Sulawesi Barat yang MALAQBI, SEJAHTERA dan BERKELANJUTAN"

• MALAQBI dimaknakan sebagai keinginan untuk mencapai derajat manusia mulia dan bermartabat, dimana seluruh sikap dan perilakunya mencerminkan manusia yang beradab, yang mengedepankan nilai-nilai akhlak, etika, moral, dan agama.
• SEJAHTERA dimaknakan sebagai pencapaian kondisi kehidupan masyarakat Sulawesi Barat yang lebih berkualitas, yang ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar dan kebutuhan hidupnya, membaiknya taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, dan meningkatnya pemerataan pembangunan antar daerah, wilayah, dan kelompok masyarakat.
• BERKELANJUTAN dimaknakan bahwa pembangunan Provinsi Sulawesi Barat mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengharmonisasikan pembangunan ekonomi, pembangunan social, pembangunan lingkungan, dan pembangunan tata-kelola.

Pasca pertemuan  Rancangan Awal RPJPD Sulawesi Barat tahun 2025-2045 masih akan terus berlanjut sampai dengan minggu pertama bulan Agustus 2024, demikian dengan RPJPD Kabupatennya dalam minggu keempatnya dan selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD periode pertama pelaksanaan RPJPD.