Film "The End Game", Kesaksian Pegawai KPK yang Gugur di Medan TWK

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat menuai gelombang demonstrasi di awal kemunculannya, kembali memunculkan polemik baru.

Beberapa waktu lalu, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) digelar kepada seluruh pegawai KPK dengan dalih alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara.

Hal ini merujuk pada Undang-Undang setelah revisi, yaitu UU no 19 tahun 2019 pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan bahwa "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara."

Tes yang diikuti oleh 1.351 pegawai KPK ini berhasil meloloskan 1.274 orang menjadi ASN. Sisanya, sebanyak 75 orang dinyatakan tidak cukup mengetahui tentang 'wawasan kebangsaan'.

Sebuah film dokumenter keluaran Watch Doc, bertajuk The End Game, merekam pengakuan beberapa anggota KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan ini.

Film yang tayang di Youtube pada 13 Juni lalu, telah mendapat atensi sebanyak 1 juta penonton di hari ke tiga penayangan. 

Sebelumnya, acara nonton bareng alias nobar film the End Game ini telah diselenggarakan di berbagai kota, termasuk di gedung KPK itu sendiri. 

Hingga 13 Juni kemarin, telah tersebar 1.500 titik nonton bareng sebelum akhirnya dilegalkan di kanal Youtube Watch Doc.

Gelombang demonstrasi terbesar paska Reformasi | sumber: tangkapan layar film The End Game karya Watchdoc

The End Game dibuka dengan kilas balik upaya pelemahan KPK yang sering terjadi seiring terungkapnya kasus besar. Sebut saja kasus Cicak VS Buaya, kasus dana bantuan sosial (bansos), suap ekspor bibit benur, dan lain-lain.

Pejabat mulai dari tingkat bupati, gubernur, jenderal polisi, hingga menteri tidak luput dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. 

Hal ini membuat KPK terus diganyang oleh kekuatan "besar" yang datang dari luar (serangan dan teror) maupun dari dalam (usulan perubahan undang-undang). 

Pada tahun 2019, upaya pelemahan ini akhirnya mendapat titik terang setelah Presiden Jokowi mengesahkan revisi atas Undang-Undang KPK terdahulu, UU Nomor 30 tahun 2002.

Dilansir dari Kompas, setidaknya ada 26 poin hasil revisi UU yang berpotensi melemahkan KPK. 

Beberapa di antaranya adalah pemangkasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas yang kuasanya lebih tinggi dari pimpinan, pelemahan independensi, dan alih status pegawai KPK menjadi ASN yang berujung pada pemecatan 51 pegawai.

Kesaksian Benny, salah satu pegawai KPK yang tidak lulus TWK | sumber: tangkapan layar film The End Game

Dalam durasi 1 jam 54 menit, the End Game berusaha mengupas kejanggalan yang terjadi selama tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status pengawai KPK.

Film ini mengumpulkan kesaksian dari 16 orang pegawai yang gugur dalam TWK.

Mereka adalah Novel Baswedan (Penyidik), Herbert Nababan (penyidik), Budi (Penyidik), Rizka Anungnata (Penyidik), Yudi Purnomo (Penyidik), Andre Nainggolan (Penyidik), Hasan (Penyidik), Harun Al Rasyid (Penyelidik), Rieswin Rachwell (Penyelidik), Ita (Tata) Khoiriyah (Humas), Tri Artining Putri (Puput) (Humas), Benny (Jejaring Masyarakat), Sujarnako (Koko) (Jaringan Kerjasama), Nova (Jaringan Kerjasama), Farid (Pengaduan Masyarakat), dan Rasamala Aritonang (Biro Hukum).

Pertanyaan Sarat Isu SARA dan Ranah Pribadi

Pertanyaan tentang "apakah punya pacar?", "berapa kali pacaran?" dan "kalau pacaran ngapain aja?" yang diterima Tata, pegawai bagian Humas, membuka scene ini dengan menarik. 

Bagaimana bisa hubungan dengan pacar menjadi lingkup dalam wawasan kebangsaan? Maksud terselubung apa yang berusaha disembunyikan si penanya? Saya menggeleng tak paham.

Setelahnya, pertanyaan tentang "Apakah orang Jepang itu kejam?" yang diterima Novel Baswedan, menjadi 'lelucon' lain yang menggelitik pikiran saya tentang korelasi antara pendapat atas ras atau suku tertentu terhadap kinerja seseorang.

Pernyataan Rasamala terkait soal keagamaan di TWK | sumber: tangkapan layar film The End Game

Taliban, FPI, HTI, dan DI/TII

Bukan hanya pacar, suku, atau ras tertentu, topik agama juga mendapat tempat yang tidak kalah "seksi" dalam TWK.

Pertanyaan tentang Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Darul Islam (DI) / Tentara Islam Indonesia (TII) menjadi atensi utama yang melimpahi beberapa pegawai KPK.

Belum lagi isu Taliban yang konon melekat di lembaga antirasuah yang telah terbentuk sejak 2003 ini.

Andre Nainggolan, seorang penyidik beragama kristen yang ikut kelimpahan isu Taliban membuat balasan menggelitik, "Taliban? Oh, saya bukan Taliban. Saya Saliban."

Uniknya pertanyaan-pertanyaan dalam TWK membuat banyak pegawai KPK mempertanyakan metode penilaian ASN.

Sujarnako, Direktur PJKAKI yang ikut gugur dalam TWK kemarin, mengatakan bahwa tes yang diberikan kepada pegawai KPK sudah diluar ranah BKN sebagai penyelenggara assesment ASN.

"Bisa tidak publik menilai untuk menjadi ASN itu kita harus berhadapan dengan Bais (Badan Intelijen Strategis), kita harus berhadapan dengan BIN (Badan Intelijen Negara), kita harus berhadapan dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)," sebut Sujarnako dalam the End Game.

Pernyataan Harun al Rasyid terkait penangkapan Harun Masiku | sumber: tangkapan layar film The End Game

Upaya penyingkiran kasus besar?

75 orang yang dinonaktifkan akibat tidak lulus TWK diketahui tengah menyelidiki kasus besar. 

Andre Nainggolan misalnya, ia mengaku tengah menyelidiki kasus korupsi Bansos yang menyeret Menteri Sosial, Juliari Batubara.

Belum lagi, Harun Al Rasyid yang ditugaskan dalam tim pencarian buronan Harun Masiku, terkait dugaan suap komisioner KPU. 

Pria yang akrab disapa cak Harun ini bahkan mengatakan, "kalau sore ini dicopot (SK 652), malam saya tangkap dia (Harun Masiku)."

Harun Masiku diketahui telah menjadi buron sejak Januari 2020. Rizka, penyidik yang turut serta dalam kasus ini mengatakan bahwa gagalnya penangkapan Masiku dikarenakan kebocoran OTT yang acapkali terjadi.

Hal ini selaras dengan penyampaian Hasan, penyidik KPK yang mengungkapkan bahwa kebocoran OTT di KPK paling sering terjadi ketika Firli Bahuri (ketua KPK saat ini) menjadi Deputi bidang Penindakan.

Hasan sendiri telah melaporkan Firli ke pimpinan KPK saat itu. Namun belum sempat dijatuhi sanksi etik, Firli sudah ditarik kembali ke instansi asalnya di Kepolisian.

Kontroversi Firli dan "Misi" dibaliknya

Pernyataan Sujarnako tentang Firli dalam the End Game | sumber: tangkapan layar film The End Game

Pengangkatan Firli Bahuri sebagai ketua KPK pada tahun 2019 memang banyak menuai kontroversi. Selain sanksi etik yang diungkap Hasan, Firli diketahui tersandung beberapa pelanggaran lain.

Dilansir dari Tirto, saat pengangkatannya sebagai Deputi Penindakan KPK pada April 2018, Firli didapati belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sejak Maret 2002. 

Kemudian, pada September 2018, beredar foto Firli sedang bermain tenis dengan Tuan Guru Bajang (TGB), Gubernur Nusa Tenggara Barat. Padahal kala itu, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang menyeret nama TGB.

Belum lama ini, melalui Tempo, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga melaporkan Firli dalam dugaan penggunaan helikopter mewah dari Palembang ke Baturaja pada pertengahan 2020.

Kontroversi yang bertubi-tubi terjadi pada Firli, dan upaya pelemahan KPK yang terasa semakin nyata, seolah menyiratkan bahwa memang terdapat "misi" yang dibawa mantan Kapolres ini.

Dalam the End Game, Rizka menyebutkan bahwa polemik yang menimpa KPK adalah bagian dari skenario besar. "Pendapat pribadi saya ini grand design. Grand design untuk tidak hanya melemahkan KPK, (namun) juga grand design untuk melemahkan negara ini."

Semoga apapun skenarionya, saya berharap KPK akan tetap ada. Karena jiwa anti korupsi itu ada dalam diri kita. Saya KPK. Kita KPK.

Tutut Setyorinie,

16 Juni 2021

--

Referensi:

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002

Film dokumenter "The End Game" karya Watch Doc

lainnya: 1, 2, 3, 4