Dari rekaman wawancara pada Gubernur Kalimantan Timur, terlihat bahwa beliau hanya mengatakan "nasib" dan "turut prihatin" pada anak-anak yang menjadi korban dari lubang galian tersebut.
Padahal menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup jarak minimal lubang galian dengan pemukiman warga adalah 500 meter, namun dalam video tersebut kita bisa lihat bahwa jangankan 500 meter, 100 meter juga tidak sampai.
Setelah ditambang, batu bara dimasukkan ke dalam kapal tongkang untuk dikirimkan ke PLTU. Lagi-lagi pembangunan PLTU memakan banyak perselisihan. Para petani yang direbut sawahnya meski belum dibeli, nelayan yang ikannya hilang akibat tongkang batu bara yang melintasi lautan.
Dan yang paling parah adalah asap pembakaran alias limbah B3 yang mengandung senyawa mematikan dan menimbulkan pencemaran tanah, tumbuhan bahkan udara sehingga membawa penyakit berbahaya bagi warga sekitar seperti batuk, sesak napas, asma, hingga kanker nasofaring (bagian atas tenggorokan).
Bahkan berdasarkan penelitian Green peace (2015), PLTU batu bara di Indonesia sudah menyebabkan kematian prematur 6500 jiwa setiap tahunnya.
Apakah masyarakat diam dan pasrah? Tentu saja tidak. Beragam aksi dan demonstrasi dilancarkan pada perusahaan dan PLTU yang telah mengecam keselamatan mereka. Namun hasilnya gugatan mereka lebih banyak ditolak di pengadilan, bahkan beberapa dari mereka berakhir di penjara.
Kemudian ada PT Rakabu Sejahtera, di mana Gibran Rakabumningraka (Putra ke-1 Presiden Joko Widodo) pernah menjadi pemegang saham dan komisaris, lalu digantikan Kaesang Pangarep (Putra ke-3 Presiden Joko Widodo).
PT Rakabu Sejahtera adalah perusahaan mebeul yang mempunyai berbagai aktivitas seperti kontruksi, pembebasan lahan, hingga pengembangan wilayah transmigrasi sehingga sering berhubungan dengan grup perusahaan tambang PT Toba Sejahtera yang dimiliki Luhut Panjaitan (Menteri Kemaritiman & timses Jokowi), dan 2 timses Jokowi yang menjadi komisaris yaitu Fachrul Razi dan Suaidi Marasabessy.
Nama-nama lain di tambang batu bara di antaranya adalah Oesman Sapta Oedang (penasihat TKN 01) di PT Total Orbit, Andi Syamsudin Arsyad (pernah menjadi bendahara TKN 01) di grup Johnlin, Hary Tanoesoedibjo (penasihat TKN 01, ketua umum Perindo) di MNC Energy & Natural Resources dan 9 anak perusahaan, Jusuf Kalla (Wakil Presiden, dewan pengarah TKN 01) di grup Kalla dalam 2 anak perusahaan.