Kerangka Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja Outcome

Selain itu, sistem pengukuran yang baik juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memperkuat hubungan antara BUMDES, masyarakat, dan pemerintah desa. Keberhasilan dalam pengukuran kinerja BUMDES akan mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDES yang lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Agar pengukuran kinerja BUMDES dapat memberikan hasil yang optimal, diperlukan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat, baik dari pengelola BUMDES, pemerintah desa, maupun masyarakat. Proses pengukuran kinerja harus dilakukan secara berkala dan sistematis, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan indikator serta pelaporan hasil kinerja. 

Dengan adanya pengukuran yang akurat, BUMDES akan lebih mudah dalam mengambil keputusan strategis untuk perbaikan dan pengembangan usaha. Capaian kinerja outcome yang dihasilkan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, pemberdayaan ekonomi lokal, dan keberlanjutan usaha, menjadi bukti konkret dari kesuksesan BUMDES dalam menjalankan peranannya. 

Secara keseluruhan, pengukuran kinerja yang transparan dan berbasis data akan menjadikan BUMDES lebih berdaya saing, efisien, dan berkelanjutan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat desa dan perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang. (2017). Pengukuran Kinerja BUMDES: Suatu Tinjauan Konseptual. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 23(2), 45-59.
3. Sari, D. & Santosa, S. (2021). Implementasi Pengukuran Kinerja dalam Pembangunan BUMDES: Studi Kasus di Desa X. Jurnal Administrasi Publik, 19(3), 72-85.
4. Supriyadi, A. (2020). Pengembangan BUMDES untuk Peningkatan Ekonomi Desa. Yogyakarta: Penerbit Andi.