Pic. www.pu.go.id
Kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) punya arti khusus, karena ini akan menjadi kunjungan terakhir SBY ke tanah Papua. Kunjungan yang seharusnya dijadwalkan 21 Agustus 2014, harus tertunda satu hari karena Presiden SBY fokus menyimak dan mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pilpres.
Ada banyak agenda Presiden SBY di Papua, diantaranya : meresmikan 10 proyek infrastruktur yang dibiayai bersama APBN dan APBD, kunjungan ke Pulau Mansinam pulau bersejarah bagi peradaban masyarakat Papua, dan membuka kegiatan Sail Raja Ampat di Pantai Waisai Torang Cinta (WTC) di kabupaten Raja Ampat. Kunjungan SBY ke kabupaten Raja Ampat sebagai kunjungan perpisahan kepada peserta sail Raja Ampat, sebelum SBY bertolak ke negara sahabat Timor Leste dan Bali.
Sejak Presiden SBY menjabat, perhatian terhadap perkembangan Papua mendapat porsi yang lebih besar. Presiden SBY memberi perhatian khusus dan perluasan otonomi yang lebih dapat melegakan hati rakyat Papua dan sekaligus mensejahterakan rakyat Papua. Sejak pertengahan tahun 2014, setelah bertemu dengan tokoh tokoh Papua dan melihat beberapa celah diperlukannya perbaikan strategi pembangunan di Papua, Presiden SBY memberikan perintah kepada Mendagri dan Gubernur Papua untuk melakukan kajian dan melihat kembali dasar, strategi dan evaluasi pelaksanaan Otsus agar pada akhir masa jabatannya Presiden bisa membuat perbaikan ynag signifikan terhadap pembangunan Papua dan masyarakatnya. Oleh Gubernur Papua, arahan Presiden melalukan revisi UU 21/2001 tentang OTSUS Papua. Menurut aturan pasal 77 Otsus Papua tahun 2001, revisi UU Otsus harus dilakukan melalui lembaga Majelis Rakyat Papua.
Dalam beberapa presentasi dan saat tanya jawab, Presiden SBY mengemukakan standing possition pemerintah terkait Papua dan draft baru yang diajukan oleh Gubernur, melalui Tim UNCEN dan MRP, bahwa walalupun ada perubahan signifikan pada pasal pasal RUU, pemerintah Indonesia tetap berpegang prinsip bahwa Papua adalah bagian integral dari NKRI. Untuk itu percepatan pembangunan di wilayah Papua, harus dimulai dengan fokus membangun infrastruktur. 10 Proyek yang akan diresmikan oleh Presiden SBY tentu harus berorientasi untuk kemakmuran rakyat Papua. Seperti dilansir dari Setkab, Jumat (22/8/2014), delapan proyek yang akan diresmikan tersebut bernilai Rp186,7 miliar. Proyek tersebut antara lain, jembatan Sungai Klagison Kabupaten Sorong sepanjang 80 meter dan peningkatan jalan Fakfak-Kokas di Fakfak sepanjang 16,1 kilometer.Sisanya, yaitu enam proyek, berada di Manokwari, yaitu pembangunan Jembatan Anggresi sepanjang 280 meter, peningkatan jalan Warmare Prafi sepanjang 26 kilometer, pembangunan Jembatan Kali Mantet dan Kali Matoa sepanjang 240 meter, Pembangunan Jembatan Muari sepanjang 180 meter, pembangunan Jembatan Sungai Kasi sepanjang 220 meter, dan pembangunan Jembatan Sungai Masabuy sepanjang 180 meter.
Kunjungan kerja Presiden SBY kembali menegaskan dan menghapus tudingan bahwa pemerintah pusta tidak pro pembangunan di Papua. Justru kebalikannya, Pemerintahan SBY tetap fokus menjaga agar anggaran otonomi khusus kepada Papua betu-betul dikembalikan buat masyarakat Papua. Gambaran extended special autonomy for papua pada draft pembangunan saat ini dan harus berkelanjutan oleh pemerintahan yang baru adalah pasal yang mengatur dan melindungi penduduk asli papua, pengelolaan dan pemanfaatan redsitribusi sumber daya alam, serta affirmative action pengembangan sumber daya manusia.
Banyak pengamat, pembaca dan pakar dadakan serta sebagian dari kompasianer merasa paling benar ketika berbicara tentang Papua. Saya sarankan jika ingin mengetahui tentang kebijakan SBY soal Papua maka baca buku "Pembangunan Untuk Semua". Di dalam buku itu ada bab tersendiri tentang Papua, yaitu Membangun Papua dengan Hati. Adanya buku ini untuk membuka pikiran kita dan mengajak publik melihat berbagai segi pengelolaan perubahan kebijakan pembangunan daerah di era pemerintahan SBY, era modernisasi yang menuntut perubahan. Kebijakan yang ditempuh Presiden SBY soal Papua tidak hanya bermakna dari sisi prosedural, namun juga bermakna bagi kemaslahatan rakyat papua secara khusus.
Semoga Papua bisa lebh baik dibawah kepemimpinan presiden terpilih ...