Kedua, memperkenalkan pariwisata. Jawa Barat memiliki banyak tempat wisata yang cukup indah dan memiliki nbilai sejarah dan edukasi untuk diperkenalkan. Sebagai Contoh di Bandung ada Tangkuban Parahu yang cukup melagenda, sementara itu di Sukabumi ada GEOPARK yang sejak tanggal 17 April 2012 telah resmi Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu UNESCO Global. Wilayah yang berada selatan Sukabumi tersebut merupakan sebuah wilayah konservasi dengan luas 126.100 ha dan merupakan tempat wisata terbaik di Sukabumi yang dikenal sebagai kawasan taman bumi.
Tempat wisata edukasi seperti Kebun Raya Bogor (Hortus Botanicus Bogoreiensis), yang lokasinya berdekatan dengan Istana Negara yang saat ini ditempati oleh Presiden Joko Widodo. Selain Kebun Raya Bogor, ada juga Kebun Raya Cibodas (Hortus Botanicus Cibodasiensis) yang lokasinya di Kabupaten Cianjur, Jawa barat.
Seperti disampaikan di di depan, bahwa Jawa Barat memiliki 27 Kabupaten Kota, sepedrti Tasikmalaya, Garut, Cirebon, Pangandaran, dan sebagainya juga menyimpan potensi wisata sejarah dan edukasi yang layak dipromosikan kepada delegasi G20 nanti. Sehingga pada ahirnya akan menyumbang PAD yang cukup besar bagi Jawa Barat.
Diharapkan dengan dikenalnya berbagai produk ekonomi kreratif dari Jawa Barat para delegasi G20 akan memicu kedatangan wisatawan dan pada akhirnya akan berinvestasi di Indonesia. Dengan melandainya Covid-19 dan dipermudahnya persyaratan dan VISA masuk Indonesia akan memudahkan kedatangan wisatawan dan investor asing ke Indonesia.
Ketiga, menjalin kerja sama dengan para delegasi G-20. Perehelatan G20 yang puncaknya akan dilaksanakan pada bulan November 2022 nanti, Pemerintah provinsi Jawa Barat harus mampu menciptakan peluang dan menciptakan kerjasama dengan negara-negara anggota G20 tersebut. Kerjasama dalam bidang ekonomi ekonomi kreatif, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya merupakan peluang yang bisa dijajagi.
Tantangan
Terpilihnya Provinsi Jawa Barat menjadi ikon pada The International Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2022 mejadi tantangan tersendiri. Karena Indonesia sendiri merupakan Presidensi G-20 untuk tahun 2022, maka provinsi Jawa Barat memiliki banyak tantangan, antara lain pertama, akibat Covid-19 provinsi Jawa Barat mengalami penurunan ekonomi pada akhir tahun 2021, ini merupakan tantangan paling berat. Sementara pertumbuhan ekonomi memang sempat naik hampir 7% pada kuartal dua tahun 2021 yang lalu, namun kembali mengalami penurunan ke angka 3,5% pada akhir tahun 2021 (Bisnisbandung 5/1/2022).
Kedua, provinsi Jawa Barat termasuk provinsi yang cukup luas, yaitu 35,4 ribu KM2 dengan 27 Kabupaten dan Kota. Ribuan UMKM yang ada di Jawa Barat memiliki banyak produk ekonomi kreatif dan pariwisata yang masih belum dikenal oleh masyarakat akibat terbatasnya SDM. Keterbatasan sumberdaya manusia ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah terutama terkait dengan teknologi baik teknologi informasi, teknologi kemasan dan pemasaran. Selain itu dibeberapa daerah infrasrtuktur yang masih belum memadai dan transport mahal masih menjadi kendala.
Pemahaman teknologi informasi bagi UMKM sudah go digital juga masih menjadi kendala, terutama pemasaran secara online melalui marketplace dan media sosial yang ada. Hal ini terkait dengan infrastruktur teknologi informasi yang masih belum menjangkau peloksok Jawa Barat.
Oleh karena ini, peran pemerintah untuk memberikan pembinaan, pendidikan dan pelatihan terkait dengan teknologi kemasan, digitalalitasi produk, pemasaran melalui markerplace, maupun teknik pemasaran konvensional bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif sangat diperlukan. Tanpa bantuan pemerintah daerah mustahil UMKM bisa go digital dengan baik sesuai dengan harapan. Â
Ketiga, Regulasi. Tidak semua pengurus UMKM dan ekonomi krestif memahami regulasi yang ada saat ini. Selain itu yang diperkukan UMKM dan ekonomi kreatif adalah terkait dengan logo, paten dan merk sebagai payung hukum. Untuk itu, regulasi dan proses pendaftaran terkait Undang-undang Hak Cipta (Nomor 28 Tahun 2014), Paten (Undang undang Nomor 13 Tahun 2016) dan Merk (Undang undang Nomor 20 Tahun 2016) harus dipermudah. Sehingga UMKM bisa bebas menjual produknya tanpa terhambar regulasi baik nasional maupun internasional.
