Mohon tunggu...
Turmuzi
Turmuzi Mohon Tunggu... Petani yang mencintai alam pedesaan -

Menulis sebagai aktifitas menyenangankan, bukan keterpaksaan\r\n\r\nPengelola blog www.turmuzitur.blogspot.com

Selanjutnya

Tutup

Money

Impor Beras di Daerah Swasembada Beras

23 Maret 2016   21:02 Diperbarui: 23 Maret 2016   21:06 95
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

[caption caption="Gubernur NTB saat melakukan panen raya padi di Lombok, foto : Lombokpost"][/caption]Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai daerah penyangga pangan nasional beras, terutama semenjak keberhasilan Gubernur NTB, Gatot Suherman pada waktu itu yang telah berhasil menyelamatkan NTB dari krisis pangan, melalui pola tanam gugur ancah (Gora), lahan pertanian tadah hujan Pulau Lombok bagian selatan, Pulau Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima

Penetapan NTB sebagai daerah penyangga pangan nasional tersebut tidak terlepas dari keberhasilan petani meningkatkan hasil produksi gabah setiap tahun, bahkan melebihi target nasional. Tahun 2015 saja, berdasarkan data Dinas Pertanian NTB, produksi gabah petani NTB mencapai 2 juta ton lebih. Nilai produksi yang cukup fantastis

Tidak heran dalam setiap kesempatan maupun acara kunjungan Menteri terutama Kementerian Pertanian maupun Presiden ke NTB, Gubernur maupun Dinas Pertanian NTB seringkali sesumbar dan memamerkan bagaimana keberhasilan petani NTB yang mampu meningkatkan produksi gabah sampai melebihi target nasional

Namun semua keberhasilan dan prestasi tersebut seakan tidak bernilai apa – apa dan sangat kontras dengan kebijakan tidak populis Badan Urusan Logistik (Bulog) NTB yang hampir setiap tahun melakukan impor beras dan menjadi agenda rutin yang tidak pernah absen dilakukan. Terahir pada Desember 2015 Bulog berencana mendatangkan beras dari Provinsi Jawa Timur sebesar tujuh ribu ton.

Kekurangan ketersediaan pasokan seringkali menjadi dalil pembenaran Bulog melakukan impor dan mendatangkan beras ke NTB, menutupi kekurangan persediaan yang sudah ada, sampai menunggu musim panen tiba, termasuk alasan mengantisipasi lonjakan harga dengan menggelar operasi pasar (OP) dan memenuhi kebutuhan beras raskin masyarakat

[caption caption="viva"]

[/caption]Wajar saja kebijakan tersebut membuat Gubernur NTB marah dan menolak keras beras impor maupun beras yang didatangkan dari daerah lain Indonesia masuk NTB, karena dinilai akan merugikan petani. Desember 2015 lalu menjadi puncak kekecewaan dan kemarahan Gubernur NTB, menghiasi media massa, mengeluarkan statemen keras, meminta Bulog untuk tidak menjadi rente, mencari untung dari beras impor

Gubernur menuding, terjadinya kekurangan persediaan beras karena Bulog tidak serius melakukan penyerapan gabah petani secara maksimal, sehingga kebijakan impor beras selalu dilakukan dan hal tersebut memang sengaja dilakukan Bulog supaya bisa melakukan impor serta bisa mendapatkan keuntungan

"Ingat Bulog itu alat negara, bekerja untuk rakyat, jangan jadi rente yang mencari fee (keuntungan) dari beras impor" kata Gubernur NTB dalam salah satu kesempatan wawancara dengan wartawan di Mataram beberapa waktu lalu menanggapai hasrat Bulog yang demikian besar hendak mendatangkan beras luar masuk NTB

Tidak mau disalahkan, Bulog NTB pun berdalih, kalau kebijakan impor yang hendak dilakukan selama ini sekedar melanjutkan kebijakan dari pusat. Kemudian mengenai serapan gabah petani yang rendah, selain dilakukan berdasarkan aturan perundang – undanga, juga sudah dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) juga terkait kualitas gabah dengan kadar air tinggi

Musim panen tahun 2015, dari total produksi gabah dihasilkan petani NTB sebesar 2 juta ton lebih, Bulog hanya mampu menyerap gabah petani sebesar 100 ribu ton, dengan harga pokok penjualan (HPP) berkisar antara tujuh sampai delapan ribu lima ratus rupiah perkilo, sementara tengkulak justru berani membeli gabah petani NTB melebihi HPP, wajar saja kekurangan persediaan beras selalu terjadi dan impor beras terus mentradisi

Sebelumnya pada acara puncak Peringatan Hari Pers Nasionl (HPN) di kawasan Mandalika Resort, Kuta Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan Presiden Jokowi dan segenap Menteri yang hadir, Gubernur NTB kembali menyampaikan penolakannya terhadap rencana Bulog yang hendak melakukan impor beras ke NTB

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun