Nama Mohammad Hatta tak bisa dipisahkan dari Sumatra, khususnya Sumatra Barat. Proklamator kemerdekaan Indonesia adalah putra Sumatra Barat. Hatta lahir di kota sejuk Bukittinggi pada 12 Agustus 1902.
Dia sempat tinggal di rumah tempatnya lahir hingga usia 11 tahun. Setelah itu dia melanjutkan sekolah ke Padang, Jakarta, lalu ke Belanda. Perjalanan pendidikan yang panjang sampai ke Negeri Kincir Angin tersebut yang telah membentuk pemikiran Hatta, termasuk di bidang perekonomian.
Pemikiran penting Bung Hata di bidang ekonomi adalah ekonomi kerakyatan dan koperasi. Dasar pemikiran ekonomi Bung Hatta adalah perekonomian jalan tengah antara sosialisme dan kapitalisme. Ekonomi kerakyatan ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di Indonesia keadilan sosial adalah cita-cita bangsa, yang tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Namun, selama ini masih banyak PR, bagaimana cara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tentu harus dijawab oleh para pejabat publik. Sebab, merekalah yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya melalui kebijakan-kebijakan.
Di Indonesia, adakah pejabat publik yang sudah mampu mewujudkan keadilan sosial dalam kebijakannya? Kita bisa melihat hal tersebut pada kebijakan-kebijakan yang dijalankan di DKI Jakarta. Anies Baswedan, saat memimpin DKI Jakarta sudah berupaya mewujudkan hal tersebut.
Anies mencoba menerapkan keadilan sosial bagi semua orang. Bukan hanya berlaku untuk golongan atau masyarakat tertentu. Salah satu contohnya adalah pendirian pasar dan penyediaan mesin ATM di Pulau Sebira.
Pulau Sebira adalah pulau terluar Provinsi DKI Jakarta. Pulau ini lebih dekat ke daratan Lampung dibanding ke daratan Jakarta. Sebelum Anies menjabat gubernur, Pulau Sebira kurang mendapat perhatian dari Pemprov DKI Jakarta.
Di masa pemerintahan Anies Baswedan, warga Pulau Sebira tidak perlu pergi ke luar pulau untuk mengambil uang atau membeli bahan pokok. Mereka mendapat pelayanan yang sama dengan warga Tanjung Priok atau Menteng.
Bukan itu saja keadilan sosial yang diwujudkan Anies Baswedan. Melalu kebijakan penataan kampung, masyarakat marjinal yang sebelumnya kurang diperhatikan nasibnya, sekarang bisa mendapat kehidupan yang lebih layak.
Warga Kampung Akuarium yang sebelumnya nasibnya terkantung-katung diberikan hunian layak di tempat mereka tinggal sebelumnya. Hal tersebut juga terjadi pada warga Bukit Duri yang sebelumnya digusur, kemudian dibangunkan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung.
Apa yang dilakukan Anies Baswedan merupakan pengejawantahan, merupakan penerapan dari asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia, pada strata ekonomi apa pun. Tinggal di mana pun mereka, mau di kota maupun di desa, harus mendapatkan perlindungan yang sama.
Kita melihat masyarakat di tempat yang tidak tersorot kamera dan jauh dari hiruk pikuk perekonomian terkadang mendapat perlakuan yang sewenang-wenang. Dampaknya pun sangat merugikan mereka. Kita lihat eksploitasi Pegunungan Kendeng di Pati, Jawa Tengah. Meski masyarakat melakukan protes, tapi hal tersebut terus dilakukan.
Apa hasilnya? Kita tahu beberapa daerah di sekitar Pegunungan Kendeng Pati banjir parah akhir 2022. Padahal, warga sekitar mengaku selama ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bila seorang pejabat publik atau kepala pemerintah hanya memikirkan investasi, tanpa memikirkan perlindungan kepada rakyatnya, maka rakyat yang akan jadi korbannya. Apakah kita ingin Indonesia dipimpin oleh pejabat publik seperti itu?
Rasanya tidak. Kita harus memikirkan untuk mencari pemimpin yang tidak hanya berjanji manis, tapi sudah memberikan bukti untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. []
Kenapa Anak Muda Harus Melek Politik?Â
Pilihlah Pemimpin yang Memahami Sejarah dan Cita-cita Bangsa
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
