Selain ada dugaan maladminitrasi karena melanggar ketentuan dan prosedur, sidang paripurna DPRD DKI Jakarta ternyata juga ada hidden agenda yang coba disusupkan. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pun terkena jebakan. Siapa yang tega menjerumuskan Prasetio Edi dan PDIP?
Seperti diketahui, Fraksi PSI Â dan PDIP nekad menggelar paripurna Selasa (28/9) lalu, meski dengan cara memanipulasi undangan rapat badan musyawarah (Bamus). Rencana rapat paripurna membahas interpelasi sebenarnya tidak tercantum dalam undangan rapat. Tetapi Bamus yang diketuai Prasetio memutuskan menggelar paripurna untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui isu yang dipaksakan.
Alhasil, bukan hanya paripurna tidak dihadiri angggota DPRD di luar para penggagas, 7 fraksi yang tersinggung melaporkan Prasetio ke Badan Kehormatan (BK) DPRD.
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengatakan pelaporan Prasetio ke BK dimaksudkan untuk menjaga marwah DPRD sebagai lembaga terhormat, bukan lembaga yang dapat dimanipulasi untuk kepentingan satu-dua anggotanya.
"Sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk menjaga agar lembaga terhormat ini tetap berjalan dengan baik, maka kita punya kewajiban untuk mengingatkan siapapun yang melanggar ketentuan dan aturan main," kata Basri usai melaporkan Prasetio.
Memang sungguh ironi ketika PDIP tiba-tiba menjadi follower PSI dalam upaya menjatuhkan Gubernur Anies. Padahal di DPRD DKI, PDIP pemilik kursi terbesar yakni 25 kursi, DPRRI juga merupakan the ruling party. Sementara PSI, sekedar untuk memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) saja, gagal. Sebuah ironi di dalam dunia politik ketika partai besar justru  mengekor isu yang diciptakan oleh partai gurem dan tidak memiliki kursi di DPR seperti PSI.
Mengapa hal itu bisa terjadi? Pertama, PDIP kekurangan kader-kader cerdas yang mampu membangun isu-isu brilian. Padahal PDIP DKI mustinya diisi oleh kader-kader Ibu Kota yang dekat dengan isu-isu nasional dan memiliki akses informasi dann sumberdaya lebih dekat.
Kedua, mungkin saja PDIP disusupi kepentingan PSI melalui kadernya. Seperti kita ketahui, PSI didirikan oleh para mantan relawan Ahok selama Pilkada DKI 2017. Salah satu anggota Fraksi PDIP di DPRD DKI adalah Ima Mahdiah yang notabene bekas YMT-nya (yang membawakan tas) Ahok.Â
Bahkan Ima mengakui, selalu melaporkan kegiatannya di DPRD kepada Ahok seperti dalam kasus permintaan kenaikan gaji. Tentu aneh ketika anggota DPRD justru melapor kepada pihak lain sekali pun belakangan Ahok bergabung dengan PDIP.
Ketiga, terkait paripurna yang dipaksakan, muncul spekulasi adanya informasi yang salah alias ‘jebakan batman’ kepada Prasetio. Diduga Prasetio mendapat jaminan bodong dari kadernya tentang akan adanya pembelotan beberapa anggota fraksi di luar PSI dan PDIP.Â
