Dugaan Kriminalisasi oleh Aparat Kepolisian terhadap Masyarakat Adat Sihaporas

Di jantung Tanah Batak, tepatnya di Sihaporas, masyarakat adat hidup dengan damai dan menghormati tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Namun, belakangan ini, kedamaian tersebut terusik oleh aksi brutal yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yang diduga didesain oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL). Masyarakat adat yang berjuang mempertahankan tanah dan hak mereka kini menghadapi kriminalisasi yang sistematis dan terencana.

Kriminalisasi terhadap masyarakat adat Sihaporas bukan hanya bentuk penindasan, tetapi juga serangan langsung terhadap identitas dan warisan budaya mereka. Tanah bagi masyarakat adat bukan sekadar tempat tinggal atau sumber penghidupan, tetapi juga pusat dari kehidupan spiritual dan budaya mereka. Ketika tanah tersebut dirampas oleh perusahaan dengan dukungan aparat, hilanglah sebagian dari jiwa mereka.

Aksi brutal ini seringkali mencakup intimidasi, kekerasan fisik, penangkapan tanpa dasar hukum yang jelas, dan penahanan sewenang-wenang. Aparat kepolisian, yang seharusnya melindungi warga, justru menjadi alat penindas yang merugikan masyarakat adat. Mereka yang berani angkat suara dan memperjuangkan hak-hak mereka kerap dihadapkan pada ancaman yang nyata, baik terhadap diri mereka sendiri maupun keluarga mereka.

Langkah pertama untuk menghentikan aksi kriminalisasi ini adalah dengan memastikan adanya penegakan hukum yang adil dan transparan. Aparat kepolisian yang terlibat dalam tindakan brutal harus diinvestigasi dan, jika terbukti bersalah, dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan memastikan bahwa tindakan kekerasan oleh aparat tidak dibiarkan begitu saja.

Selanjutnya, hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka harus diakui dan dihormati. Pemerintah, bersama dengan perusahaan, harus menghentikan segala bentuk perampasan tanah dan memastikan bahwa hak-hak tanah masyarakat adat dilindungi. Proses pengakuan hak-hak tanah ini harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat secara langsung dan menghormati adat istiadat mereka.

Dialog dan mediasi antara semua pihak yang terlibat -- pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat -- juga harus segera dilakukan. Proses ini harus dilakukan secara terbuka dan inklusif, dengan tujuan untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Mediasi yang baik dapat mengurangi ketegangan dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. 

Peningkatan kesadaran publik tentang issu ini juga sangat penting. mediasi massa dan orgnaisasi non-pemerintah dapat berperan besar dalam mengangkat kasus ini ke permukaan dan memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab. dengan demikian, dugaan kriminalisasi yang terjadi tidak dapat ditutupi dan masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap korban. 

Dukungan dari dunia internasional juga diperlukan. termasuk dari organisasi-organisasi internasional dan juga negara-negara sahabat dapat mendorong pemerintah dan perusahaan untuk menghentikan kriminalisasi dan mencari solusi yang adil. 

bantuna teknis dan dukungan diplomatik dapat menjadi faktor penting dalam menyelesaikan konflik ini. akhirnya, perlindungan terhada  para pembela hak asasi manusia harus ditingkatkan. mereka yang berjuang untuk keadilan dan hak-hak masyarakat adat harus diberikian perlindungan hukum dan fisik dari ancaman dan intimidasi. 

menghentikan aksi kriminalisasi brutal terhadap masyarakat adat sihaporas adalah langkah penting untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian di Tanah Batak. dengan menghormati hak-hak masyarakat adat dan menegakkan hukum yang adil kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan memastikan warisan budaya dan spritual di Tanah Batak tetap terjaga. maka dengan demikian, kedamaian dan keadilan dapat benar-benar terwujud didaerah ini. 

by : Fernando Simajuntak ( Pemuda Adat Tanah Batak )