Mohon tunggu...
Rico Nainggolan
Rico Nainggolan Mohon Tunggu... Wiraswasta - quote

hiduplah layaknya bagaimana manusia hidup

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Surat Terbuka kepada Menteri Pariwisata

14 April 2022   15:05 Diperbarui: 14 April 2022   15:45 310
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Horas

Teriring salam dan hormat, semoga Bapak Menteri selalu dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa. ketika kami mendengar bahwa Badan Pelaksana Otorita Danau Toba ( BPODT ) akan di pimpin oleh orang Batak, kami sangat senang. Dan itu terbukti ketika Bapak melantiK Jimmy Bernardo Panjaitan menjadi Direktur Utama BPODT, tepatnya pada 29 Maret 2021 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat dan merupakan upaya dalam mendorong percepatan penyiapan infrastruktur di lima destinasi super prioritas yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Dan sebagai orang Batak asli kami sangat senang menyambut Direktur Utama yang baru ini. Dan sebagai bentuk dukungan kami terhdap Direktur Utama BPODT, kami telah melakukan audiensi 2 bulan sejak dilantik. Berbagai permasalahan pada kepemimpinan sebelumnya sudah kami sampaikan, termasuk dengan persoalan pembebasan lahan dan mengakomodir agar tenaga kerja local dan masyarakat setempat agar diberdayakan.

Namun, setahun telah berlalu sejak Dirut BPODT Bapak lantik, kami belum melihat pergerakan yang benar-benar signifikan. Jika kita mengacu kepada Perpres 49 Tahun 2016 Tentang BPODT, jelas bahwa BPODT adalah satuan kerja dibawah Kementrian Pariwisata. Maka sudah jelas, bahwa Direktur BPODT sudah tahu harus bagaimana dan melakukan apa untuk mempercepat dan mendorong pembangunan infrastruktur Pariwissata Danau Toba. akan tetapi, hingga pada saat ini tidak ada yang berubah sejak Dirut BPODT dilantik. Sejujurnya, Bapak Menteri yang kami hormati, kami sangat senang setiap kali bapak melakukan kunjungan ke Danau Toba,khususnya Kota Parapat, saya ingin menyerahkan langsung surat ini kepada Bapak, akan tetapi selalu terhalang oleh protocol Bapak,maka saya berinisiatif mengirimkan surat terbuka ini melalui media yang seperti ini, sebagai bentuk kreatifitas untuk menyampaikan kritik dan masukan di era digital saat ini.

Dok. pribadi
Dok. pribadi

Kembali ke topic utama Bapak Menteri, saya yakin ketika saya sampaikan krtitikan lewat media sosial seperti ini, saya berharap para rekan-rekan kerja bapak agar sudi dan bersedia kiranya keluahan hati saya ini bisa disampaikan kepada Bapak. Bahwa terkait dengan program kerja dan visi-misi dari Direktur Utama BPODT kami menyarankan agar Bapak bersedia melakukan evaluasi didalam masa jabatan 1 Tahun yang telah di emban oleh Direktur Utama Jimmy B.Panjaitan. 

Terbukti bahwa sampai saat ini masalah pembebasan lahan masih banyak yang belum selesai, termasuk juga dengan pemberdayaan masyarakat local untuk pembangunan fisik yang dilakukan oleh BPODT sepertinya belum mengikuti anjuran Bapak Presiden untuk memamfaatkan perusahaan local dan tenaga kerja local.

Hal tersebut terbukti dengan banyaknya vendor pemenang tender yang dari luar kawasan Danau Toba. selaun daripada itu, setahun sejak dilantik kami menilai bahwa Direktur Utama saat ini terlalu sibuk melakukan kunjungan perjalana dinas keluar daerah, hal ini jelas-jelas menghamburkan anggaran di situasi pandemic seperti sekarang ini. Saya menyarankan, agar Bapak menteri sudi kiranya mengingatkan Dirut BPODT agar focus dalam pembangunan Danau Toba dan mengurangi kunjungan dinas keluar daerah. Bapak menteri, sebenarnya banyak persoalan yang ingin saya sampaikan dengan terkait dengan BPODT, akan tetapi ada baiknya agar bapak menteri mengevaluasi struktur BPODT saat ini.

Yang terakhir Bapak Menteri, saya mau sampaikan bahwa Huta Sosor Pasir ( Pantai Bebas Parapat saat ini ) yang baru diresmikan presiden Jokowidodo pada 02 Februari 2022 yang lalu dan merupakan lokasi acara NETAS ( Nemuin Komunitas ) yang Bapak hadiri pada23 Maret 2022 merupakan sebuah perkampungan yang digusur melalui perda no 7 Tahun 1989 Tentang Penetapan Hutas Sosor Pasir menjadi kawasan Pantai Bebas di Parapat yang kami duga, sejak pembanguna KSPN Danau Toba telah terjadi praktek mafia tanah, dimana tanah tersebut sudah diperjualabelikan, untuk itu sekiranya Bapak menteri sudi kiranya menindaklanjuti pengaduan ini agar Pantai Bebas tersebut benar-benar bebas dari mafia tanah. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih semoga Bapak Menteri selalu dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun