Mohon tunggu...
Tuhombowo Wau
Tuhombowo Wau Mohon Tunggu... Penulis - Kompasianer

tuho.sakti@yahoo.co.uk

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Terkait Biaya Vaksin Covid-19, Maukah Pemda dan Kalangan Mampu Ikut Bantu?

6 Januari 2021   20:47 Diperbarui: 7 Januari 2021   03:17 216
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi | Gambar: Thinkstock via CNN Indonesia

Vaksin Covid-19 yang sudah datang dari luar negeri sedang didistribusikan ke berbagai daerah, khususnya yang berstatus darurat. Menurut rencana, vaksinasi bakal segera dimulai pertengahan Januari ini.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa, biaya program vaksinasi sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat, yang diambil dari dana penanganan Covid-19, di mana tentunya bersumber dari APBN.

Artinya, semua warga negara, baik yang mampu maupun yang kurang atau tidak mampu berhak mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah, tanpa terkecuali. Presiden Jokowi memastikan, tak sepeser pun masyarakat diminta untuk membayar.

Di sela penantian pelaksanaan vaksinasi, muncul pernyataan menarik dari seorang pengacara kondang, bernama Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagram @hotmanparisofficial, Hotman mengusulkan agar pengadaan vaksin melibatkan pihak swasta, supaya pemerintah terbantu.

Melansir KOMPAS.com (05/01/2021), maksud pernyataan Hotman adalah, dengan pihak swasta dilibatkan, maka proses kedatangan vaksin dapat berlangsung cepat, serta kalangan mampu tidak diikutkan sebagai penerima vaksin gratis.

"Saran saya kepada pemerintah, cepat ikutkan perusahaan swasta untuk mengimpor vaksin agar berbagi tugas untuk mempercepat (vaksinasi). Ayo kita percepat, perusahaan swasta ikutkan, ratusan juta penduduk Indonesia terlalu berat kalau harus dikasih gratis semua," kata Hotman.

Usulan Hotman menarik juga, bukan? Karena patut dipahami, gara-gara pandemi Covid-19 selama hampir satu tahun ini, keuangan negara mengalami defisit atau menipis, demi membiayai beragam kebutuhan masyarakat.

Maukah pemerintah mempertimbangkan usulan Hotman? Selanjutnya, mau pulakah kalangan mampu membayar biaya vaksin dari kantong mereka sendiri? Entah. Semoga saja dipertimbangkan.

Menurut saya, soal pelibatan pihak swasta, pemerintah tinggal menyusun rambu-rambu yang diperlukan, manakala misalnya khawatir munculnya "permainan" di balik pengadaan vaksin.

Berikutnya, perihal anjuran kalangan mampu membayar vaksin. Seberapa mahalkah vaksin itu sehingga orang-orang kaya enggan diketuk hatinya untuk meringankan beban negara?

Saya rasa, Indonesia tidak kekurangan orang-orang kaya yang berhati mulia dan berbelas kasih. Andai mereka diwajibkan membayar vaksin bagi dirinya dan keluarganya, mereka pasti akan dengan ikhlas melakukannya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun