FPI Ganti Nama Usai Terlarang, Kenapa PKS dan Demokrat Masih Meradang?

Sepemahaman penulis, HNW juga mungkin layak dimaklumi jika pada akhirnya ngotot membela FPI. Sebab publik tahu, PKS punya kedekatan dan hubungan khusus dengan FPI.

Hal yang penting dipertanyakan sekarang yakni sikap Andi Arief dan Rachland. Apakah betul sikap keduanya mewakili Partai Demokrat serta direstui Agus Harimurti Yudhoyono selaku ketua umum? Apakah SBY juga turut mendukung mereka?

Mengapa Andi Arief sampai memberi "teguran" kepada Menko Polhukam Mahfud MD lewat media sosial Twitter? Teguran yang dimaksud adalah Andie Arief meminta Mahfud MD berhenti mendengar "Jenderal Tua". Siapakah "Jenderal Tua" itu?

Andie Arief tidak memperjelasnya. Barangkali sudah disampaikan langsung ke Mahfud MD. Cuma di Twitter, Mahfud MD mencoba menebak dengan bertanya kepada Andie Arief, apakah "Jenderal Tua" itu salah satunya SBY atau bukan.

Lalu Rachland. Mengapa di medsos, ia protes pemerintah yang membubarkan FPI? Bukankah di zaman SBY, FPI hampir dibubarkan, tepatnya pada 2012?

Kala itu, Mendagri Gamawan Fauzi sempat mengusulkan pembubaran FPI, karena dianggap telah sewenang-wenang dan meresahkan publik. Namun tidak sampai terwujud. Entah apa pertimbangan Gamawan dan SBY yang memilih membiarkan FPI.

Apa alasan Rachland sehingga menganjurkan pembubaran FPI harus melalui keputusan Mahkamah Agung? Tidakkah jelas bahwa FPI sudah membubarkan diri ketika tidak lagi melanjutkan perpanjangan SKT pada Juni 2019.

Pemerintah tidak semena-mena. FPI yang bubar sendiri. Tidak memperpanjang SKT berarti status ormas tidak berlanjut kembali. Mengapa Rachland tidak mampu memahami hal ini?

Kira-kira apa alasan logis PKS (HNW) dan Partai Demokrat (Andi Arief dan Rachland Nashidik) kukuh bersikap? Entah. Barangkali ada "kepentingan tertentu" yang seharusnya tidak boleh terganggu.

Hemat penulis, ketimbang "membela" FPI yang sudah dinyatakan terlarang, mestinya HNW, Andi Arief, dan Rachland fokus membenahi partai mereka supaya menjadi lebih baik. ***