Sebab, sampai sekarang di media belum ada format SMS Blast dari lembaga berwewenang. Maksudnya, meskipun di atas telah diuraikan kelompok prioritas, akan lebih lengkap lagi bila "pesan resmi" soal pelaksanaan vaksinasi dibuka ke publik.
Bukankah akan membingungkan jika tidak begitu? Maksudnya, selama ini masyarakat luas juga kerap mendapat SMS mengenai Covid-19. Dan pada akhirnya mereka pasti kesulitan membedakan, mana "ultimatum vaksinasi" dan mana yang bukan.
Contohnya begini. Tadi pagi, Jumat (1/1/2021) pukul 10.45 WIB, penulis mendapat SMS dari LAWAN COVID berbunyi: "Selamat tahun baru 2021. Selalu patuhi protokol kesehatan, #PakaiMasker #JagaJarak #CuciTanganPakaiSabun dan siap divaksin saat vaksin siap. Covid19.go.id".
Apakah SMS itu betul dalam rangka untuk bersiap divaksin? Bila betul, maka sesungguhnya penulis bukanlah kelompok prioritas pertama, yang disebutkan bakal diberi vaksin di rentang waktu 15-25 Januari 2021.
Inilah yang perlu diperhatikan kembali. Nama lembaga pengirim dan bunyi SMS wajib resmi, sehingga masyarakat tidak bingung ataupun mengabaikan. Sebisa mungkin disinformasi diminimalisir.Â
Pertimbangan berikutnya yang tidak kalah penting adalah, bagaimana dengan individu calon penerima vaksin yang tidak memiliki fasilitas tekonologi berupa handphone dan nomornya?
Menurut penulis, pemerintah jangan hanya mengandalkan SMS Blast sebagai sarana utama dalam rangka mengingatkan masyarakat tentang persiapan vaksinasi.
Wajib dilakukan upaya lain agar penerimaan vaksin berjalan lancar dan sasaran penerima sesuai kelompok prioritas meluangkan waktunya ketika memperoleh jadwal pasti dari pihak pelaksana. ***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
