Mohon tunggu...
Tuhombowo Wau
Tuhombowo Wau Mohon Tunggu... Penulis - Kompasianer

tuho.sakti@yahoo.co.uk

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Edhy Prabowo Resmi Tersangka, Fadli Zon Cocok Jadi Menteri KKP, Ini Alasannya

26 November 2020   00:30 Diperbarui: 26 November 2020   07:52 2414
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
KPK tetapkan 7 tersangka terkait kasus izin ekspor benih lobster | tangkapan layar KOMPAS TV

Setelah ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu dini hari (25/11) pukul 00.30 WIB, akhirnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo resmi ditetapkan sebagai tersangka; menggunakan rompi oranye dan tangan terborgol.

Selain Edhy, ada sebanyak 16 orang lagi yang turut diamankan petugas KPK, salah satunya istrinya, Iis Rosita Dewi (anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Gerindra). Lokasinya di beberapa tempat, antara lain di Bandara Soetta (IRD dan beberapa orang), Depok, Bekasi, dan Tangerang Selatan.

Seperti diketahui, Edhy dan sebagian orang diamankan sesaat tiba di bandara, usai melakukan kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, dalam rangka penandatanganan kerjasama antara KKP dengan Oceanic Institut of Hawaii Pacific University.

Kasus yang membelit Edhy bersama lainnya dikabarkan terkait pemberian dan penerimaan hadiah dalam perizinan tambak usaha dan pengelolaan perikanan (penentuan calon eksportir benih lobster atau benur).

Edhy Prabowo, tersangka kasus perizinan eskpor benih lobster | tangkapan layar KOMPAS TV
Edhy Prabowo, tersangka kasus perizinan eskpor benih lobster | tangkapan layar KOMPAS TV
Untuk mengetahui kronologi kejadian dan barang bukti yang diamankan, sila cari di berbagai sumber. Setelah melakukan pemeriksaan selama belasan jam, akhirnya KPK menetapkan 7 tersangka, di mana nama-namanya dibacakan pada Rabu malam (25/11) pukul 23.45 WIB.

Nama-nama tersangka tersebut antara lain berinisial EP (Edhy Prabowo), SAF, APN, SWD, AF, AM, dan SJT (pemberi hadiah perizinan). Sebanyak 5 dari 7 tersangka langsung ditahan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari (25 November-14 Desember 2020).

Sedangkan 2 tersangka berikutnya belum ditahan, di mana pihak KPK mengultimatum mereka agar segera menyerahkan diri untuk diproses lebih lanjut. Artinya kedua orang ini berada di tempat lain.

KPK tetapkan 7 tersangka terkait kasus izin ekspor benih lobster | tangkapan layar KOMPAS TV
KPK tetapkan 7 tersangka terkait kasus izin ekspor benih lobster | tangkapan layar KOMPAS TV
Semoga Edhy tabah menjalani proses kasus hukumnya. Pada kesempatan tanya-jawab dengan awak media, Edhy mengaku akan mengundurkan sebagai menteri KKP serta dari jabatan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Baca: Kasihan Prabowo, 2 Kader Gerindra Berurusan dengan KPK

Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana dengan jabatan kosong yang ditinggalkan Edhy, siapakah yang akan menggantikannya? Jawabannya, kemungkinan bakal diisi sementara oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Mengapa? Karena Presiden Jokowi sudah pasti butuh waktu untuk berpikir, berkoordinasi, dan berdiskusi sebelum memutuskan nama pengganti Edhy. Berapa lama? Yang tahu cuma Presiden Jokowi.

Lalu, bila akhirnya posisi Edhy digantikan orang lain, kira-kira siapakah orangnya? Menurut penulis, sudah pasti tetap dari Partai Gerindra. Tidak mungkin pengganti Edhy diambil dari partai lain. Tradisi umumnya begitu.

Bahwa di media sosial ramai membicarakan mantan Menteri KKP Susi Pudjiasti, penulis kurang yakin beliau berkenan, dan juga belum tentu ditawari kembali oleh Presiden Jokowi.

Baca: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Susi Boleh Balik Lagi?

Penulis memperkirakan, kader Partai Gerindra yang amat mungkin diajukan oleh Prabowo Subianto selaku ketua umum, yaitu Fadli Zon. Berikut beberapa alasan mengapa Fadli Zon layak menggantikan Edhy:

Pertama, mengulang kembali, bahwa hampir pasti jatah kursi kosong menteri KKP tetap diberikan kepada Partai Gerindra. Dan yang memutuskan kader mana yang diusung yakni Prabowo. Mustahil dialihkan ke partai lain.

Kedua, Fadli Zon anti korupsi, setidaknya sampai detik ini. Kita tidak tahu besok-besok seperti apa. Sebagai orang yang lantang bersuara ketika ada persoalan korupsi yang melibatkan pejabat publik, bisa diperkirakan Fadli Zon enggan terpengaruh untuk menjadi koruptor.

Bukankah Fadli Zon pernah jadi Presiden (sekarang wakil) atau Chairman of Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) atau Organisasi Parlemen Anti Korupsi Sedunia? Sudah tepat dan memenuhi kriteria, bukan?

Fadli Zon selaku Presiden GOPAC berbicara di forum General Assembly Inter Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss, Selasa (16/10/2018) | harianterbit.com
Fadli Zon selaku Presiden GOPAC berbicara di forum General Assembly Inter Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss, Selasa (16/10/2018) | harianterbit.com
Jangan ditanya, mengapa Fadli Zon tidak turut bersuara di kasus Edhy ini. Jelas, dia bersama kader-kader Partai Gerindra lainnya harus bungkam sementara. Kasus Edhy adalah duka bagi mereka. Di samping sudah diberi arahan juga oleh Prabowo.

Ketiga, Fadli Zon orangnya cukup kritis. Orang berkarakter kritis lazimnya cepat belajar dari pengalaman dan kesalahan. Enggan mau jatuh ke lubang yang sama. Dan kekritisan Fadli Zon pula nantinya bisa diterapkan bersama jajaran pejabat di KKP.

Keempat, publik pasti tahu dan paham, hubungan antara pemerintah dan Partai Gerindra selama ini terlihat kurang harmonis gara-gara Fadli Zon yang kerap berbeda pendapat. Bukankah Prabowo yang sedang berada di kabinet terganggu akibat ulah Fadli Zon?

Maka dari itu, satu-satunya cara mengharmonisasi relasi pemerintah dan Partai Gerindra adalah menaklukkan Fadli Zon. Siapakah yang berkewenangan melakukannya? Ya, Prabowo. Fadli Zon pantas diberi kesempatan merasakan bagaimana menjadi pejabat di pemerintahan.

Kelima, di samping berpendidikan tinggi (lulusan dalam dan luar negeri, bergelar doktor), berpengalaman banyak (di Partai Gerindra, DPR RI, GOPAC, HKTI, SNKI, HSBI, dan sebagainya), seorang budayawan, serta kolektor keris dan buku, Fadli Zon juga mempunyai minat di bidang perikanan.

Buktinya apa? Ternyata Fadli Zon punya hobi memancing ikan. Melansir jatimtimes.com (22/3/2020), Fadli Zon disebutkan bahwa pada Jumat, 20 Maret 2020, mengunggah kegiatan dirinya di media sosial Twitter, sedang memancing di belakang rumahnya.

Fadli Zon memancing di belakang rumahnya, Jumat (20/3/2020) | Twitter @fadlizon via Jatim Times
Fadli Zon memancing di belakang rumahnya, Jumat (20/3/2020) | Twitter @fadlizon via Jatim Times
Bukankah memancing ikan sebuah hobi yang menyenangkan dan bisa jadi bukti bahwa seseorang mencintai ekosistem perairan? Bukankah pula salah satu kriteria penting menjadi menteri KKP yaitu peduli kelestarian segala jenis makhluk hidup di lautan dan air tawar?

Semua alasan di atas logis dan patut dipertimbangkan, menurut penulis. Namun tidak tahu bagaimana dengan Prabowo, apakah berkenan atau tidak. Dan pada akhirnya tetap kembali ke Fadli Zon, apakah mau atau tidak. Intinya, kemungkinan besar kursi menteri KKP tidak bergeser ke partai lain.

Sekian. ***

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun