Demi "Jinaknya" HRS, Peran Wapres Ma'ruf Amin Perlu Dimaksimalkan

Menurut saya, Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum non-aktif Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin perlu memaksimalkan peranannya dalam menetralisir suhu politik di tanah air, khususnya di masa pandemi Covid-19, atas kedatangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi baru-baru ini.

Sebab, di samping berstatus sebagai wakil kepala negara plus wakil kepala pemerintahan, Ma'ruf Amin juga masih punya kedudukan dan pengaruh besar di organisasi para ulama.

Di kalangan ulama, posisi dan ketokohan beliau konsisten terjaga, sehingga apa pun yang beliau katakan bukan cuma kehendak pemerintah, tetapi juga buah kebijaksanaan petinggi umat Islam.

Maksudnya begini. Belakangan negeri ini terpaksa riuh gara-gara kedatangan HRS dan terlaksananya berbagai kegiatan massa yang memicu kerumunan, di mana terbukti melanggar protokol kesehatan di masa pandemi.

HRS datang disambut arak-arakan, dan kemudian berlangsung acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Jakarta (dua kali), ceramah HRS di Bogor, dan prosesi pernikapan putri HRS di Petamburan.

Dampak dari kegiatan HRS pun tidak hanya terlanggarnya protokol kesehatan dan potensi melajunya penyebaran Covid-19, melainkan pula "memakan korban" serta "menampar" pejabat kepala daerah.

Sebagaimana diketahui publik, buntutnya adalah dipecatnya 4 (empat) petinggi Polri dari jabatan (2 Kapolda dan 2 Kapolres) dan diperiksanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Mapolda Metro Jaya.

Suhu politik meningkat karena keberadaan dan tindak-tanduk HRS dikait-kaitkan dengan kepentingan tertentu, serta menegangnya tensi pemerintah pusat yang melihat kelompok HRS semakin berulah.

Kelompok HRS malah defensif menyikapi kebijakan pemerintah. Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, Kapolri, dan beberapa menteri sudah bersuara, namun rasanya belum berhasil "menembus" relung hati mereka.

Terang saja, kelompok HRS yang dimaksud adalah FPI, GNPFU, dan PA 212. Kukuh tidak mau disalahkan, ultimatum pemerintah yang kembali menegaskan larangan kegiatan massa di masa pandemi justru ditanggapi lain oleh tiga ormas itu.

FPI, GNPFU, dan PA 212 yang semula ingin mengadakan reuni akbar pada 2 Desember 2020 nanti, urung niat. Ketiganya menunda reuni, dan menggantinya dengan Dialog Nasional dan istighosah (di wilayah masing-masing, tidak terpusat di Jakarta), di hari dan tanggal yang sama.

Apakah ditundanya reuni layak disebut sebagai bentuk kepatuhan ketiga ormas pada aturan? Jawabannya, bisa layak dan bisa tidak. Layak karena memang reuni diumumkan ditunda. Namun ketidaklayakannya yaitu, ternyata kegiatan massa tetap akan dilangsungkan, meski tempatnya tidak dipusatkan di Jakarta.

Artinya apa? FPI, GNPFU, dan PA 212 nyata tidak rela mengikuti arahan pemerintah sepenuhnya. Bahkan yang lebih aneh lagi, mereka malah memasang prasyarat kepada pemerintah terkait penundaan reuni.

Reuni tidak jadi ditunda, apalagi dibatalkan, apabila pemerintah dipandang tidak tegas mendisiplinkan masyarakat saat berlangsungnya Pilkada 2020, terutama waktu pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember 2020.

Itulah prasyarat, dan mungkin bisa disebut juga "ancaman" FPI, GNPFU, dan PA 212 kepada pemerintah. Pilkada itu tanggal 9, sedangkan reuni tanggal 2, lalu reuni susulan bakal dilaksanakan kapan kalau begitu? Terserah mereka. Saya juga bingung.

Kembali ke soal peranan Ma'ruf Amin. Di atas tadi saya tulis, "untuk menetralisir suhu politik". Ya, segala kegiatan HRS dan kelompoknya memang tidak jauh-jauh dari urusan politik, walaupun dikemas dalam bentuk acara keagamaan.

Seperti apa peranan Ma'ruf Amin yang saya maksud? Yaitu, selain berlaku sebagai ulama, Ketua Umum (non-aktif) MUI, dan juga wakil presiden, Ma'ruf Amin ini adalah salah seorang yang pernah akrab dengan HRS.

Ma'ruf Amin punya pengalaman dan pemahaman banyak perihal sosok HRS. Momen kedekatan terakhir keduanya terjadi pada masa Pilkada 2017 silam. Saya tidak perlu menguraikan peristiwa kala itu. Sekarang Ma'ruf Amin sudah jadi wakil presiden.

"Dia (HRS) bilang saya itu guru dia, orang tua dia. HRS itu tidak pernah ada konflik dengan saya", demikian kutipan pernyataan Ma'ruf Amin di sebuah kesempatan (Senin, 12 November 2018). Lebih lanjut, sila baca "KH Ma'ruf Amin: Dia Murid, Saya Guru".

Bukankah ketika Ma'ruf Amin mengaku bahwa relasinya dengan HRS ibarat guru dengan murid dan anak dengan orang tua, sudah semestinya dijadikan sebagai modal besar oleh beliau untuk "menaklukkan" HRS agar mau menghormati kebijakan dan menjaga wibawa pemerintah?

Saya kurang tahu apakah Ma'ruf Amin memang sudah menyiapkan rencana "menjinakkan" HRS di saat yang tepat atau bagaimana, namun menurut saya, ada tidaknya rencana itu, usul sederhana saya ini bisa dipertimbangkan.

Usulan saya persis apa yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, bahwa sebaiknya pihak pemerintah berkenan "membujuk" Ma'ruf Amin untuk tampil di depan mengingatkan HRS secara langsung.

"Jika hari ini MA (Ma'ruf Amin) jadi Wapres dan ada di pemerintahan, sementara HRS dan kelompoknya ada di pihak oposisi rakyat, maka bukan berarti mereka tak (saling) kenal. Bukan berarti mereka bermusuhan," tutur ujang, Rabu (18/11/2020).

Maknanya bukan berarti Ma'ruf Amin harus "menyembah-nyembah" HRS supaya takluk. Tidak juga bermaksud mau membuka kesempatan terjadinya "barter kepentingan" (umpamanya soal penghentian proses kasus yang melibatkan HRS), melainkan upaya untuk menyadarkan HRS agar "hormat terhadap orang tua, tidak nakal di depan guru", serta berbesar hati menjaga citra Ma'ruf Amin (selaku Wapres) dan pemerintahan.

Sekali lagi, usulan saya tidak terarah pada terwujudnya "barter kepentingan". Wibawa Ma'ruf Amin, kepemimpinan Presiden Jokowi, kedudukan negara, dan kemaslahatan bangsa yang penting dipertahankan.

Mungkinkah Ma'ruf Amin memaksimalkan peranannya dengan cara memanfaatkan relasi baiknya dengan HRS demi kepentingan nasional? Semoga saja. Wujud peranan pun tergantung pertimbangan Ma'ruf Amin. Langkah apa yang dinilai efektif. Terima kasih.

***