HRS ke Indonesia, Bakal Ada yang Luar Biasa?

Kemarin sore, sekitar pukul 16.30 WIB, saya tiba di Pontianak, Kalimantan Barat. Saya dari kampung ke sana menggunakan bus, ada hal penting yang ingin saya urus. Karena urusannya hari ini (Kamis, 5/11), maka saya terpaksa menginap.

Di terminal, saya memesan layanan ojek online untuk mengantar saya ke hotel terdekat. Jaraknya dari terminal sekitar 8,2 kilometer. Datanglah seorang pengemudi yang namanya sesuai aplikasi menjemput saya.

Tak lupa menjaga protokol kesehatan, sepanjang perjalanan kami tetap memakai masker. Kami menghabiskan waktu selama 10 menit untuk sampai di hotel, tempat saya berencana menginap.

Saya tidak perlu menyebutkan nama pengemudi itu. Yang saya tahu dia orang Melayu (dari logat bicaranya) dan cukup ramah. Saat saya di terminal saja, dia sempat chat saya supaya hati-hati karena banyak pengemudi lain yang disebutnya reseh.

Sepuluh menit di perjalanan, kami tidak hanya diam. Kami ngobrol soal kesehatan, ekonomi, dan politik. Waktunya memang singkat, tapi itulah yang terjadi. Bukan saya yang membuka topik pembicaraan, melainkan pengemudi itu.

Inti obrolan kami adalah, bahwa gara-gara Covid-19, kesehatan masyarakat menjadi terganggu, roda ekonomi terhambat, dan situasi politik tidak menentu. Kami juga sempat membahas UU Cipta Kerja yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu.

Covid-19 dan UU Cipta Kerja yang dikeluhkan si pengemudi. Baginya, seharusnya pemerintah lebih serius lagi menangani wabah, serta tidak menekan hidup masyarakat (terutama kalangan buruh) dengan aturan-aturan baru.

Pemerintah harus dikritik, dan bila perlu didemo terus-menerus, agar tidak sewenang-wenang. Mentang-mentang punya dukungan politik yang luar biasa, akhirnya pemerintah tidak mau mendengar aspirasi masyarakat. Wajib ada oposisi bagi pemerintah. Demikian kesimpulan curhat si pengemudi kepada saya.

Yakinlah, andai ada kesempatan lebih panjang, si pengemudi pasti akan bicara banyak hal. Saya tahu dari sikapnya yang terus menyela saya. Dia agak kurang sepaham dengan pemerintah. Sementara saya, beda. Maka, saya pun mendengar saja, cuma berkomentar singkat. Ya, masing-masing pribadi punya hak mengambil posisi berbeda. Tidak masalah. Saya suka karena dia bersikap kritis.

"Bang, itulah pemerintah sekarang. Sesuka hati membuat kebijakan. Makanya pas ada kabar Habib (Rizieq Shihab) mau pulang, daerah-daerah senang. Akan ada revolusi. Tunggu aja. Habib nyampe Indonesia tanggal 10 ini. Dia yang pimpin demo besar-besaran," katanya.

"Oh, begitu ya? Iyalah, bagus-bagus saja, yang penting demo tidak melanggar protokol kesehatan, tidak merusak, apalagi sampai ada nyawa yang menjadi korban," sahut saya.

Jujur, saya sebenarnya tidak tahu perihal kepulangan HRS ke Indonesia. Dari si pengemudi saya dapat informasinya. Berarti saya terlambat update kabar terbaru. Maklum, minat saya mungkin lain dengan dia.

Kami tiba di lokasi hotel. Saya kembalikan helm yang saya pakai dan membayar tarif ojek. Saya ucapkan terima kasih dan mengingatkan si pengemudi untuk jaga kesehatan.

Penasaran informasi kepulangan HRS dari Arab Saudi, saya langsung buka google. Dan benar, kabarnya demikian. Bahkan saat saya menyalakan televisi, sebuah stasiun swasta sedang membahasnya.

Dipandu pembawa acara, di tayangan tampak hadir dan berbicara 3 (tiga) narasumber, antara lain Kapitra Ampera (politisi PDIP Perjuangan sekaligus mantan kuasa hukum HRS), Eggi Sudjana (kuasa hukum HRS saat ini), dan Wawan Purwanto (juru bicara Kepala Badan Intelijen Negara).

Dari penuturan ketiga narasumber, tersimpul bahwa memang betul HRS akan ke Indonesia. Berangkat dari Arab Saudi tanggal 9 dan tiba di tanah air tanggal 10, di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sama juga dengan yang disampaikan HRS di cuplikan video "produk" FRONT TV yang ikut disajikan oleh pembawa acara.

Eggi selaku kuasa hukum mengatakan, kepulangan HRS kali ini sungguh-sungguh. Tidak seperti sebelum-sebelumnya yang selalu batal. Sebab HRS tidak punya masalah lagi di Arab Saudi, sudah memesan tiket pesawat, dan mengumumkannya langsung ke publik.

Cuma, yang dikhawatirkan Eggi soal akan adanya pihak tertentu yang ingin menghalang-halangi. Tidak disebutkan siapa yang Eggi maksud, meski sesekali "menyinggung" BIN, yang dimintanya"netral".

Membantah Eggi, Wawan mengaku BIN tidak berurusan dengan kepulangan HRS. Kalau mau pulang, tinggal direalisasikan. Bahwa kemudian tertunda lagi karena misalnya khawatir kasus lama diproses penegak hukum, itu bukan ranah BIN.

Hal yang diantisipasi BIN yakni potensi "buruk" di balik kepulangan HRS. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang di luar kendali, memantik provokasi oleh sebagian pihak, atau muncul aksi-aksi yang memunculkan kerumunan. Diingatkan Wawan, di tengah kondisi pandemi, sebaiknya HRS dan para pengagum tidak mengadakan kegiatan yang melanggar protokol kesehatan.

Setiba di Indonesia, HRS akan istirahat beberapa hari, lalu kemudian memimpin "revolusi". Itu pengakuan HRS sendiri dan penegasan Eggie. Persis juga dengan yang dikabarkan pengemudi ojek online kepada saya.

Belum ada yang tahu aksi revolusi apa yang dirancang HRS, bagaimana kegiatannya di lapangan, dan kapan saatnya. HRS tidak memberitahu, dan Eggi pun demikian. Masih misteri.

Hanya, berdasarkan hasil obrolan saya dengan pengemudi ojek online tadi, terbaca, tampaknya agenda kegiatan aksi revolusi sudah terkoordinasi juga ke daerah-daerah. "Tunggu saja, HRS akan pimpin revolusi. Daerah senang beliau datang ke Indonesia".

Apakah aksi revolusi HRS bakal heboh atau luar biasa? Apakah aksinya mau menyusul kegiatan demonstrasi  sebelumnya? Topiknya apa? Masih seputar Omnibus Law? Bagaimana dengan penegakan keamanan dan protokol kesehatan? Mari kita tunggu saja untuk diantisipasi bersama.

Soal jadi atau batal, kepulangan HRS semestinya tidak memicu kerusuhan, mengganggu kenyamanan dan keamanan, serta tidak melanggar protokol kesehatan. Intinya, jangan sampai menambah beban baru bagi negara.

Penyelesaian kasus hukum HRS, biarlah menjadi kewenangan pihak terkait atau pertimbangan pemerintah.

***