Ditunjuk Jokowi Garap Food Estate, Kenapa Prabowo Cuma Dapat Jatah Tanam Singkong?

Pada Kamis, 9 Juli 2020 lalu, Presiden Joko Widodo telah secara resmi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai penanggungjawab atau leading sector proyek lumbung pangan nasional (food estate) yang rencananya akan dikembangkan di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR juga diminta untuk mendukung pelaksanaan proyek tersebut.

"Leading sector-nya ini nanti, karena menyangkut cadangan strategis pangan kita, akan kita berikan kepada Pak Menhan, yang tentu saja didukung Pak Menteri Pertanian dan Menteri PU. Tentu saja di daerah kita harapkan juga ada dukungan penuh dari gubernur maupun bupati," ujar Jokowi kala itu, berlokasi di Kabupaten Pulang Pisau.

Selain untuk menjamin ketersediaan pangan nasional kala terjadi krisis pangan dunia, keberadaan proyek food estate di Kalimantan Tengah diharapkan bisa menjadi sumber pangan baru Indonesia di luar Pulau Jawa. Bahkan pemerintah juga ikut mengembangkan proyek serupa di Sumatera Utara. Hal itu kembali ditegaskan Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Jumat, 14 Agustus 2020.

"Saat ini sedang dikembangkan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, dan akan dilakukan kemudian di beberapa daerah lain, yang merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja," demikian kutipan pidato Jokowi.

Dalam mendukung persiapan dan pengelolaan proyek tadi, pemerintah telah menganggarkan dana sebanyak Rp 104,2 triliun, dan masa penyelesaiannya diberi target hanya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Artinya proyek dikerjakan mulai tahun ini hingga 2022. Dan sekali lagi, seperti arahan Jokowi, penanggungjawab utamanya adalah Prabowo.

Kesampingkan prediksi berbau politik di balik penunjukan Prabowo, misalnya ketika sebagian pihak mengira bahwa ada hubungannya dengan konsesi khusus antara Jokowi dan Partai Gerindra tahun lalu pasca Pilpres 2019, serta suksesi kepemimpinan nasional di masa depan. Penunjukan Prabowo disebut sebagai tanggapan atas janji politik dan persiapan Pilpres 2024.

Hal yang menarik, ternyata sebagian pihak pula amat setuju dengan keputusan Jokowi yang memberi tugas baru bagi Prabowo, meski tetap dinilai bernuansa politis dan berpotensi memunculkan tumpang tindih tanggungjawab (antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian). Mereka menganggap penunjukan Prabowo tepat, sebab berpengalaman banyak di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Ditargetkan mulai dikerjakan tahun ini, betulkah demikian? Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI pada Selasa, 15 September 2020 kemarin, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, pihaknya tengah mengintensifikasi pertanian di lahan seluas 30 ribu hektare untuk segera ditanami padi demi mengejar musim tanam Oktober 2020 sampai Maret 2021.

Menariknya, SYL menegaskan bahwa lahan 30 ribu hektare itu "milik" Kementan, tidak ada kepentingan langsung Kemenhan yang dipimpin Prabowo. Yang dipastikan adalah Kementan fokus mengurus padi, sementara Kemenhan menggarap tanaman singkong. Kemenhan disebutkan akan menanam singkong di lahan seluas 60 ribu hektare tahun ini.

"Saya nyatakan bahwa saya tidak ikut kalau yang itu. Saya hanya fokus pada 30.000 hektare, dan itu tidak boleh dicampur yang mana yang ditanami Menhan, yang mana yang ditanami kami," kata SYL.

Menanggapi SYL, anggota Komisi IV DPR RI, Sudin membantah kesiapan Kementan dalam pengerjaan lahan pertanian tahun ini. Sudin beralasan, waktu tersisa tinggal 4 (empat) bulan, dan sudah pernah meninjau lokasi yang dimaksud SYL di mana dinilainya belum siap, khususnya saluran irigasi. Lanjut Sudin, tenaga kerja yang dibutuhkan dalam waktu singkat ini juga tidak tersedia.

"Pak, saya pernah menengok ke sana, 30.000 hektare itu masih rusak berat setahun yang lalu. Ya, Januari atau Februari saya sudah meninjau ke sana. Rusak berat, masih dalam perbaikan. Makanya tadi saya tanyakan, apakah bisa ditanam 30.000 hektare? Pakai apa tanamnya? 30.000 hektare itu banyak, lho. Kalau melibatkan tenaga kerja, itu mungkin puluhan ribu (tenaga kerja). Apakah ada tenaga kerja di sana? Sedangkan tenaga kerja di sana itu kan sangat kekurangan," ungkap Sudin.

Menjawab Sudin, SYL mengatakan bahwa pihaknya tentu akan bekerja ekstra agar target tercapai. Lahan 30 ribu hektare yang ia sebut siap ditanami padi, dan alat berat (traktor) yang digunakan untuk pengerjaan sudah disiagakan sebanyak 150 unit. Terkait irigasi, sudah tersedia saluran primer, sekunder dan tersier. Lalu untuk tenaga kerja, petani transmigran dari Pulau Jawa dan 300 orang Babinsa akan dikerahkan.

"Jadi, kami yakin di 30.000 hektare itu kami bisa masuk, dan memang dengan kerja yang lebih kuat, serta irigasi di sana sudah dibenahi," jelas SYL.

Membaca paparan SYL dan pengakuan Sudin, mungkinkah penanaman padi di lahan food estate di Kalimantan Tengah tahun ini bakal nyata terwujud? Cuma SYL dan Kementan yang mampu menjawabnya. Biarlah hal itu menjadi urusan mereka. Sebenarnya, masuk akal yang ditanyakan Sudin, karena memang sisa waktu tinggal sedikit, sementara negara dan pemerintah masih sibuk menangani pandemi Covid-19.

Sesungguhnya, jika mau diperjelas lagi, Sudin bisa melanjutkan pertanyaannya terkait koordinasi antara Kementan dan Kemenhan dalam pengerjaan proyek food estate. Misalnya, mengapa Kementan dan Kemenhan tampak berjalan sendiri-sendiri? Apa pula alasan mengapa akhirnya Kemenhan cuma mengurus penanaman singkong?

Adakah benturan kepentingan antara Kementan dan Kemenhan? Bukankah Prabowo yang bertindak sebagai pengendali pucuk proyek food estate? Samakah pernyataan Prabowo jika kelak diminta pendapatnya bahwa memang pihaknya hanya menanam singkong? Mengapa harus memilih singkong?

Prabowo agaknya perlu hadir menjelaskan ke publik tentang progres persiapan dan pengerjaan proyek food estate ini. Jangan sampai terbukti ada konflik kewenangan yang akhirnya bisa berdampak pada terhambatnya capaian target. Masalah padi atau singkong, itu tidak penting. Yang dibutuhkan rakyat Indonesia adalah koordinasi di antara para pemangku tugas berjalan baik, serta swasemba pangan menjadi terealisasi.

***

Sumber Referensi: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]