Perencanaan matang bukan cuma untuk persoalan bagaimana mendata kebutuhan atau program dan menyusun anggaran, tetapi juga sampai pada eksekusi pelaksanaan program serta penggunaan anggaran itu sendiri.
Maksudnya begini, bagaimana mungkin wilayah sekelas DKI Jakarta yang diharapkan koordinasi antar instansi di dalamnya yang saling berkepentingan sudah berjalan baik, namun ketika mengeksekusi program di lapangan tidak terlihat hal demikian.
Beberapa hari belakangan, ramai hal baru di media sosial yang memang pantas dibahas dan dipertanyakan kepada Pemprov DKI Jakarta pada umumnya dan dua instansi terkait pada khususnya. Kedua instansi tersebut yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga.
Hal yang dipersoalkan itu adalah tentang adanya aksi pembongkaran kembali jalur sepeda di sekitar Jalan Cikini dan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Padahal, seperti yang disaksikan dirasakan warga, jalur sepeda tersebut baru dua bulan selesai dikerjakan.
Jalur sepeda dibongkar ulang karena akan ada pelebaran (lagi) jalur trotoar yang sedianya tidak direncanakan menyasar sampai sekitaran Jalan Diponegoro. Alasan pelebaran trotoar yakni karena ada pertimbangan khusus. Apa itu? Belum jelas.
"Itu memang komunikasi kami di awal, di sana tidak dikenakan pembongkaran itu, di area Tugu Proklamasi. Tapi mungkin karena ada pertimbangan lain, mungkin digeser ke sana. Tapi prinsipnya nanti akan dilengkapi kembali oleh Bina Marga," Kata Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo.
Syafrin menegaskan telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Bina Marga, memastikan bahwa pelebaran trotoar situasional dan tidak akan merusak jalur sepeda secara keseluruhan.
Diakui tidak rusak seluruhnya, tapi faktanya dibongkar. Jalur sepeda yang akan dibuat ulang pasti harus mengikuti jalur trotoar yang sedang diperlebar. Artinya memang jalur sepeda akan semakin digeser ke tengah jalan. Tapi tidak apa-apa, namanya pembelaan.
Pertimbangan khusus apa yang dimaksud Syafrin? Mengapa tidak diakui langsung saja bahwa pelebaran jalur trotoar di sekitar Jalan Diponegoro dilakukan tanpa perencanaan matang? Termasuk juga di situ soal lemahnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga sejak awal.
Meminjam istilah terbaru dari Gubernur Anies Baswedan, tampaknya Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga "tidak smart" dalam bekerja. Jadi terbukti, bukan sistem E-Budgeting saja yang patut dilabel "tidak smart", tapi juga orang-orang yang melakukan eksekusi program di lapangan.
Dan fatalnya lagi, pembongkaran jalur sepeda akan dilanjutkan di sekitar MH Thamrin. Sama alasannya, jalur trotoar mau diperlebar lagi. Hal itu diungkap Syafrin.
