Mungkin bagi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2019-2024, Edhy Prabowo, membandingkan kebijakan yang akan diambilnya selama lima tahun ke depan dengan kebijakan yang pernah dilakukan oleh pendahulunya Susi Pudjiastuti (Menteri KKP periode 2014-2019) adalah sesuatu hal yang wajar dan berharap dapat dimaklumi.
Di balik kewajaran dan harapan untuk dimaklumi, Edhy tentu bermaksud agar namanya semakin dikenal dan diakui, tidak kalah dibanding Susi yang sampai sekarang masih menjadi idola mayoritas publik.
Intinya Edhy ingin diperlakukan sama seperti Susi. Misalnya Edhy mau katakan, "Saya juga bisa bikin hal yang luar biasa loh. Bukan cuma Bu Susi." Dan sekali lagi, hal itu wajar, dengan syarat tidak dilakukan terus-menerus.
Apa kebijakan yang tengah dibanding-bandingkan Edhy? Contohnya soal penenggelaman kapal asing yang terbukti dioperasikan secara ilegal di perairan Indonesia untuk mencuri ikan. Edhy mengaku tetap melanjutkan kebijakan warisan Susi tersebut, namun tidak boleh gegabah.
"Penenggelaman kapal itu tetap kita akan lakukan kalau memang ada siapa pelanggarnya, tapi kalau kemudian kita tangkap, kita kejar masa harus kita tenggelamkan, wong dia sudah nyerah. Kan pengadilan urusannya, menenggelamkan kapal pun harus keputusan pengadilan," ujar Edhy di Menara Kadin, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Apakah maksudnya Susi sebelumnya bertindak gegabah menenggelamkan kapal asing tanpa menunggu keputusan pengadilan? Mengungkap pernyataan sejenis itu yang mesti dihindari oleh Edhy.Â
Karena faktanya, sejak 2014 hingga Mei 2019, sebanyak 503 unit kapal yang ditenggelamkan Susi sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di pengadilan. Artinya, baik pemilik maupun kapal sitaan telah diproses di persidangan.
Selanjutnya, Edhy berencana membuka kemungkinan setiap kapal asing yang disita akan diberikan kepada nelayan, tidak semuanya ditenggelamkan. Apakah nantinya itu dalam bentuk lelang atau cuma-cuma, mekanismenya sedang diatur.
Pemberian kapal yang sudah berkedudukan hukum tetap (ickracht) kepada nelayan tetap berada dalam pengawasan atau dimonitor secara real time. Maka, KKP akan terus bekerjasama dengan kepolisian, TNI dan Bakamla sehingga potensi kapal sitaan (yang dioperasikan nelayan) kembali lagi ke tangan asing tidak terjadi.
Satu hal lagi yang dikeluhkan Edhy di periode kepemimpinan Susi (yang disebutnya sebagai kejanggalan), yaitu soal belum optimalnya komunikasi dan pembinaan terhadap nelayan serta relasi komprehensif dengan para pengusaha.
"Kalau jargon penenggelaman kapal terus yang kita lakukan sementara pembinaan kepada nelayan dan pembudidaya ikan kita juga nggak ada, nggak jalan, nggak ada gunanya. Kita nggak akan pernah takut dengan nelayan asing, tapi juga jangan semena-mena sama nelayan kita sendiri, harus ada pembinaan. Kita harus disayangi nelayan kita sendiri tapi kita ditakuti nelayan-nelayan pencuri," tutur Edhy.
Lalu terkait relasi dengan pengusaha, Edhy berjanji akan menjalin kerjasama serta menampung semua aspirasi yang selama ini belum diakomodir secara baik di KKP.
Jika dicermati beberapa pernyataan Edhy di atas, rasanya KKP kurang percaya diri (PD) mengungkap misi dan terobosan programnya ke depan kalau tidak "menyentil" Susi dan kebijakan warisannya.
Sekali lagi, wajar Edhy melakukan itu karena sedang berhadapan dengan kelompok pengusaha. Jadi Edhy mau meyakinkan pengusaha bahwa dirinya pantas menjabat sebagai menteri, punya terobosan baru yang mencerahkan, dan memastikan kebijakannya bakal lebih baik.
Hal penting yang patut diperjuangkan Edhy adalah bagaimana supaya apa yang dijanjikannya terbukti. Jangan sampai akhirnya terjebak juga pada jargon semata, sebagaimana dikeluhkannya di zaman Susi.
Lebih lanjut, Edhy harus memberi batasan waktu, sampai kapan dia mau "menebar pesona", yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Dan bukan cuma soal waktu, batasan-batasan pada apa yang akan disampaikan ke publik pun mesti ada.
Umpamanya, berbicara soal terobosan tanpa harus menyalahkan (menyudutkan) pendahulunya. Masyarakat Indonesia butuh bukti kinerja dari Edhy, tidak sekadar wacana. Kalau terbukti berkinerja baik, bukan tidak mungkin nama Edhy bakal terpatri juga di hati masyarakat.
Edhy wajib berhenti menyinggung Susi. Biarlah Susi tenang dan nyaman dengan aktivitas terbarunya saat ini. Edhy mesti tahu, jika terus-menerus membahas Susi dan Susi lagi, para pendukung fanatik Susi (yang sampai sekarang belum move on) pasti tidak akan simpatik dengan Edhy.
Apakah Edhy mau larut dalam aksi tebar pesona? Sebaiknya jangan. Sudah waktunya langsung kerja, seperti arahan Presiden Joko Widodo. Nanti citra baik akan terbentuk dengan sendirinya, seiring terbuktinya hasil kerja satu per satu.
Maka, selamat bekerja buat Pak Edhy. Semoga Presiden Jokowi dan seluruh masyarakat Indonesia kelak puas merasakan kinerja KKP.
***
