Mengapa Presiden Jokowi menambah lagi jumlah wamen, bukankah seharusnya struktur kabinet sudah final usai pelantikan 12 wamen pada 25 Oktober lalu? Pihak mana lagi yang akan diakomodasi dan alasannya apa? Bagaimana dengan potensi pembengkakan anggaran?
Ketiga pertanyaan di atas sesungguhnya yang paling tahu jawabannya adalah Presiden Jokowi. Bahwa mungkin rencana penambahan wamen atas usulan orang-orang di sekelilingnya, namun yang jelas beliau yang memberi keputusan akhir karena berstatus sebagai pemegang hak prerogatif.
Akan tetapi, barangkali tidak salah jika tulisan ini sedikit menebak kira-kira apa yang ada di benak Presiden Jokowi sehingga beliau merasa perlu menghadirkan 6 (enam) wamen lagi.
Pertama, apa yang disampaikan Siti (peneliti LIPI) tadi ada benarnya, salah satu alasan Presiden mengangkat lagi wamen baru yakni untuk mengakomodir kepentingan politik, dalam hal ini partai politik (parpol). Orang luar selain Siti pasti memberikan penilaian yang sama.
Parpol mana yang ingin diakomodir, tentunya yang pernah "berdarah-darah" berjuang memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Masih terdapat 3 (tiga) parpol lagi yang belum masuk kabinet, antara lain Partai Hanura, PKPI dan PBB.
Makanya pada sebuah kesempatan, setelah Presiden Jokowi melantik jajaran menteri, pejabat setingkatnya dan wamen, beliau menyampaikan permohonan maaf kepada beberapa parpol pendukungnya yang tidak terakomodir.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri acara Musyawarah X Pemuda Pancasila pada Sabtu, 26 Oktober 2019 di Jakarta. Beliau mengaku kesulitan memilih 300 nama yang masuk. Di acara tersebut hadir pula Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).
"Mungkin sebagian yang hadir ada yang kecewa. Mohon maaf tak bisa mengakomodasi semuanya. Karena ruangnya hanya 34 (kementerian). Oleh sebab itu saya sadar mungkin yang senang dan gembira karena terwakili di kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik. Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang. Artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang," tutur Presiden Jokowi.
Permohonan maaf Presiden Jokowi tentu akhirnya berlanjut ke diskusi, langkah apa yang mesti diambil supaya ketiga parpol tadi tidak "ngambek" atau kecewa terus-menerus.
Baca: Hanura, PKPI dan PBB Tidak Masuk Kabinet, Jangan Khawatir!
Mengherankan memang, kok Presiden Jokowi seolah mengabaikan parpol pendukungnya, sementara Partai Gerindra yang notabene rival lebih diproritaskan. Jatah yang diberikan dua menteri pula.
