Harapan PKS Dapat Jatah Wagub DKI Jakarta Terancam Pupus

Kurang lebih satu tahun dua bulan, jabatan wakil gubernur DKI Jakarta masih lowong. Entah apa penyebab pastinya, pemilihan calon pendamping Gubernur Anies Baswedan kelihatan seperti dibiarkan terkatung-katung oleh anggota DPRD DKI Jakarta.

Mayoritas publik tahu bahwa lowongnya kursi wagub terjadi sejak Agustus 2018 lalu, di mana Sandiaga Uno sebagai pejabatnya mengundurkan diri karena memutuskan untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam mengadu nasib di perhelatan Pilpres 2019.

Namun hingga kini belum ada keputusan siapa yang akan menjadi wagub untuk dilantik. Pilpres 2019 telah selesai, Sandiaga kembali jadi kader Partai Gerindra, dan Prabowo sudah diangkat sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo.

Padahal beberapa waktu yang lalu ketika ditanya alasan mengapa pemilihan wagub tersendat, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku sebagian besar anggotanya sedang sibuk karena ikut mencalonkan diri sebagai caleg.

"Tahapannya masih panjang. Sekarang kan tahun politik, keganggu semua. Ada yang kampanye, kami kan maju (nyaleg) lagi," kata Prasetio.

Kalau alasannya kesibukan di Pemilu 2019, bukankah kegiatan tersebut telah selesai? Apa lagi yang ditunggu? Bukankah sudah ada dua nama yang mestinya segera diproses untuk ditetapkan, yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu?

Sekadar menginformasikan ulang, Agung dan Ahmad sama-sama kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka diusulkan dari hasil kesepakatan antara Gerindra dan PKS. 

Sekali lagi, apa sebenarnya yang ditunggu anggota DPRD sehingga mereka tampak abai terhadap salah satu kebutuhan warga ibu kota ini? Ya, kehadiran sosok calon wagub merupakan bagian dari kebutuhan, karena warga tentu ingin dilayani secara maksimal.

Memang dulu sempat ada spekulasi bahwa lowongnya jabatan wagub sengaja dikondisikan atau istilah lainnya "diamankan". Untuk apa? Ya sebagai langkah antisipatif Gerindra dalam menyongsong hasil Pilpres 2019. Jika kalah, maka Sandiaga bisa diusung lagi jadi wagub.

Dan ternyata benar, Gerindra kemungkinan akan mendapatkan kembali jatah wagub tersebut, meskipun tidak lewat Sandiaga yang sudah merasa enggan dan bahkan malu jika harus jadi wagub lagi.

Kabarnya, Gerindra tengah mengajukan empat nama baru sebagai calon wagub. Antara lain Arnes Lukman (Anggota Dewan Penasihat DPP Gerindra), Ferrry J. Yuliantono (Wakil Ketua Umum Gerindra), Riza Patria (Sekretaris Jenderal Gerindra), dan Saefullah (Sekretaris Daerah DKI Jakarta).

Artinya, dari keempat nama, tiga di antaranya adalah kader Gerindra sedangkan satunya lagi pejabat tinggi Pemprov DKI Jakarta. Terkait dasar atau pertimbangan apa sehingga nama-nama itu yang terpilih, cuma Gerindra yang tahu.

Dengan begitu, apakah maksudnya calon wagub menjadi enam orang atau kader PKS dieliminasi? Bagaimana dengan kesepakatan awal bahwa pemilik jatah wagub adalah PKS? Apakah itu sudah dibatalkan?

Agaknya betul, Gerindra ingin mengeliminasi Agung dan Ahmad, dan pusat kendali (di DPRD) sudah di tangan mereka. Makanya mereka mengusung orang baru. Dan bisa ditebak, masuknya nama Saefullah juga hanya sebatas 'meramaikan' bursa saja. Gerindra ingin merebut kembali kursi wagub.

Ya, Gerindra beralasan karena PKS dianggap pasif berkoordinasi dengan fraksi-fraksi lain di DPRD DKI Jakarta. Hal itu diungkap oleh Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik.

"Kan kami dulu sudah tanda tangan kesepakatan. Kami sudah calonin (dua kader PKS). Dalam setahun kan enggak jalan karena enggak jelas. Ya, dievaluasi dong. Orangnya atau komunikasinya kan di DPRD bukan cuma Gerindra sama PKS tapi juga fraksi lain harus dikomunikasikan. Barang sudah setahun enggak jalan. Setahun macet evaluasi kenapa didiemin sementara tuntutan publiknya kuat kan," kata Taufik.

Bisa jadi karena pasifnya PKS dan bisa juga karena keinginan Gerindra. Intinya, sekarang 'komando' sudah diambil alih penuh oleh Gerindra dan "hak prerogatif" menentukan cagub di tangan mereka.

Menanggapi munculnya empat nama cawagub baru, Ahmad (Anggota DPR RI periode 2019-2024 sekaligus cagub dari PKS) mengatakan Gerindra telah melanggar komitmen dan tidak punya politik.

"Masyarakat akan menilai Gerindra tidak komitmen, karena tidak memiliki etika politik. Dua nama Cawagub DKI itu sudah ada di DPRD, Agung Yulianto dan saya. Jadi ini bicara keseriusan, komitmen, dan etika politik," ujar Ahmad.

Apakah Gerindra melanggar komitmen dan tidak punya etika politik? Dari 'kacamata awam', iya. Tapi tidak dengan 'kacamata politik'. Adakah konsistensi abadi dalam politik? Tidak. Hari ini A, besok bisa B. Kemarin jadi musuh (rival), ke depan bisa jadi kawan (koalisi).

Maka dari itu, mengenai konflik (sementara) tarik-menarik jatah wagub antara PKS dan Gerindra diharapkan tidak membuat kepentingan warga DKI Jakarta terabaikan.

Posisi wagub itu penting supaya roda pemerintahan berjalan baik dan lancar. Kasihan juga Anies yang hampir frustasi hanya gara-gara rencana APBD 2020 DKI Jakarta yang kian menuai polemik. Anies sesungguhnya butuh pendamping.

Terakhir, semoga PKS nantinya mau berbesar hati ketika akhirnya gagal mendapatkan jatah wagub.

***

[1] [2] [3]