Dari total Dana Desa yang digelontorkan, setidaknya sudah terbangun jalan desa sepanjang 123 ribu kilometer, pasar desa sebanyak 6.500 unit, jembatan 791 ribu kilometer, saluran irigasi 28 ribu unit, embung 1.900 unit, BUMDes 700 unit, Posyandu 11.500 unit, dan bangunan PAUD 18 ribu unit.
Artinya apa, Dana Desa sungguh bermanfaat bagi desa-desa dan masyarakatnya, serta upaya untuk mengontrol penggunaannya sudah dilakukan maksimal. Lalu mengapa keberadaan "Desa Siluman" tidak terdeteksi selama ini? Apakah sebenarnya diketahui namun sengaja dibiarkan? Inilah yang mesti ditelusuri dan ditindaklanjuti.
Hal lainnya yang patut diketahui, penyelewengan Dana Desa tadi bukan cuma soal salah transfer ke "Desa Siluman", akan tetapi karena dikorupsi. Ya, barangkali keduanya saling terkait. Dikorupsi dengan cara dimunculkan "Desa Siluman" dan sebagainya.
Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), hingga akhir Semester I 2018, Dana Desa yang dikorupsi sebanyak Rp 37,1 miliar, yang terdiri dari Rp 17,1 miliar di bidang infrastruktur (49 kasus) dan Rp 20 miliar di bidang non infrastruktur (47 kasus). Dari sekian kasus, sudah 184 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Miris. Dana Desa ternyata tidak semata membawa berkah, tetapi juga musibah. Dikorupsi, diakali lewat "Desa Siluman" dan menyeret orang ke meja hijau. Mengapa itu terjadi? Karena sebagian masyarakat belum sadar hukum, abai terhadap nilai-nilai moral, dan rasa memiliki (sense of belonging) mulai luntur.
Oleh sebab itu, janji Sri Mulyani bersama beberapa pihak yang mau mengungkap lebih lanjut keberadaan "Desa Siluman" perlu didesak dan ditunggu hasilnya. Mudah-mudahan salah satunya bukan Desa Penari.
***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
