Dan kalau betul sudah direvisi pada Jumat, 25 Oktober 2019, mengapa rencana pembelian lem Aibon dalam jumlah besar luput dari pantauan dan koreksi? Benarkah sudah direvisi?
Pengakuan Susi Nurhati pun dinegasi oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat, dengan memberi pernyataan detail dan lengkap hari ini. Sungguh saling bertolak belakang dan hampir tidak ada kecocokannya.
Berikut kutipan pernyataan Syaefuloh:
"Bukan salah input, tetapi memang yang ada di dalam komponen e-budgeting adalah komponen sementara yang akan kita sesuaikan berdasarkan hasil input komponen dari masing-masing sekolah. Terbentur waktu (saat penganggaran), kemudian Sudin (pendidikan tingkat kota dan kabupaten) susun anggaran sementara dengan harapan, saat sekolah selesai susun anggaran sekolah, ada 17 ribu komponen sekolah yang tertampung di 23 rekening itu detail sekali. Saat sekolah sudah selesai detail. Kemudian komponen atau rekening yang sudah disusun Sudin nanti akan disesuaikan komponen yang sudah disusun sekolah. Saat lihat kembali secara detail, anggaran yang disusun oleh seluruh sekolah wilayah Jakarta Barat 1, diusulkan hanya Rp 175 miliar dalam jangka waktu satu tahun. Terdiri dari 23 rekening. Alat laboratorium yang (sebelumnya ditulis) sekitar Rp 132 miliar, hanya Rp 1,3 miliar saja. ATK, di situ ada Aibon disampaikan Rp 82 miliar, ATK itu seluruh sekolah hanya Rp 22 miliar. Artinya, secara detail di sekolah, mudah-mudahan komponen Aibon tidak ada dan kita akan lakukan penyesuaian. Data penyesuaian sudah ada."
Sangat bertolak belakang, bukan? Sebenarnya yang perlu dijelaskan siapakah yang melakukan input dan berapa lama waktu yang tersedia untuk menyusun anggaran. Ini harus dijawab terbuka oleh Pemprov DKI Jakarta.
Ada hal aneh lain juga, yakni ketika anggaran lem Aibon dipersoalkan, tiba-tiba saja laman apbd.jakarta.go.id terkunci dan sulit diakses. Ada apa sebenarnya? Apakah penganggaran Pemprov DKI Jakarta selama ini dilakukan asal-asalan sehingga rawan dipersoalkan?
Selain soal lem Aibon, beberapa hari sebelumnya juga ditemukan anggaran aneh serupa, yang selalu diakui "salah ketik" oleh si pemilik anggaran. Antara lain, anggaran Rp 5 miliar untuk membayar lima influencer luar negeri pada tahun 2020 oleh Dinas Pariwisata DKI Jakarta.
Selanjutnya, anggaran Rp 73 miliar untuk pengecatan jalur sepeda, anggaran Rp 86 milyar untuk TGUPP membuat laporan gubernur Jakarta, dan terbaru anggaran Rp 123 miliar untuk pembelian ballpoint. Sila baca berita penunjang pada lampiran tautan di bagian bawah artikel.
Ratusan miliar uang rakyat dialokasikan asal-asalan, bagaimana Pemprov DKI Jakarta memahami perasaan warganya? Mengapa pemerintah tidak memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan mendasar warga, misalnya untuk pengadaan toilet (jamban) bagi warga di pemukiman kumuh yang ramai diberitakan belakangan ini?
Penganggaran buruk bisa terjadi di daerah sekelas DKI Jakarta yang menggunakan sistem e-budgetting dan notabene ibu kota negara, bagaimana pula nasib daerah-daerah lain di Indonesia? Jangan-jangan lebih parah?
Hal inilah yang patut dipantau, dikritisi dan dikoreksi terus-menerus, terutama oleh para wakil rakyat. Mereka harus komitmen menjadi "mata" bagi rakyat yang diwakili.
