Mohon tunggu...
Tuhombowo Wau
Tuhombowo Wau Mohon Tunggu... Penulis - Kompasianer

tuho.sakti@yahoo.co.uk

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Hanura, PKPI dan PBB Tidak Masuk Kabinet, Jangan Khawatir!

26 Oktober 2019   19:47 Diperbarui: 26 Oktober 2019   19:48 1062
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Maruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019) | ANTARA FOTO/ Puspa Perwitasari | KOMPAS.com

"Mungkin sebagian yang hadir ada yang kecewa. Mohon maaf tak bisa mengakomodasi semuanya. Karena ruangnya hanya 34 (kementerian)," ungkap Jokowi.

Di acara yang turut dihadiri oleh Oesman Sapta Odang (OSO) yang merupakan Ketua Umum Partai Hanura itu, Jokowi menjelaskan bahwa dirinya cukup kesulitan menyeleksi sebanyak 300 nama dari berbagai kelompok dan latar belakang yang diusulkan masuk kabinet.

"Oleh sebab itu, saya sadar mungkin yang senang dan gembira karena terwakili di kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik. Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang. Artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang," jelas Jokowi.

Entah kemudian ada pembicaraan lebih lanjut bersama OSO usai acara, yang jelas memang Jokowi mestinya ikut memikirkan nasib dari 3 parpol pendukungnya. Mengapa Gerindra yang notabene tidak ikut "berdarah-darah" justru diakomodir di kabinet?

Betul bahwa posisi menteri hanya tersedia 34 kursi, lalu bagaimana dengan kursi wakil menteri, bukankah ada potensi 3 parpol tersebut masuk? Mengapa justru PDIP dan Golkar yang ditambah kursinya?

Apa pun alasan dan pertimbangan Jokowi, rasanya beliau tidak mungkin membiarkan 3 parpol pendukungnya terabaikan. Diakui atau tidak, penyusunan kabinet kali ini lebih bersifat akomodatif.

Barangkali dengan belum masuk kabinet, ada kemungkinan kader-kader terbaik 3 parpol pendukung diberi jabatan tertentu yang setara dengan menteri atau wakil menteri. Misalnya jabatan prestisius di BUMN (komisaris), promosi duta besar (dubes), dan sebagainya.

Jadi, Hanura, PKPI dan PBB tidak perlu khawatir apalagi gusar. Tunggu saja panggilan "mendadak" terbaru dari Jokowi dan para pejabat di istana. Percayalah, semua pihak yang "berdarah-darah" pasti menikmati hasil jerih payah tepat pada waktunya.

***

[1] [2] [3]

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun