Sudah genap dua tahun Gubernur Anies Baswedan memimpin Provinsi DKI Jakarta, terhitung sejak 16 Oktober 2017 silam, di mana 1 tahun 2 bulan tanpa ditemani seorang wakil gubernur, sepeninggal mantan Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang mengundurkan diri pada Agustus 2018 karena maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Meskipun pemerintahannya diwarnai pro dan kontra, Anies mengaku sudah berbuat banyak bagi warga ibu kota, yang bahkan beliau sebut telah berhasil menunaikan 40 persen dari seluruh tugas-tugas yang diemban. Artinya beliau punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan 60 persen tugas yang masih tersisa.
"Banyak program-program yang sekarang sudah berjalan, sudah dilaksanakan, tapi sebenarnya masih in progress. Karena memang ini baru 40% dari perjalanan tugas di DKI Jakarta," ujar Anies. [1]Â
Kedua, pemberian Kartu Kesejahteraan yang meliputi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dan Kartu Pangan Murah (KPM).
Ketiga, revitalisasi trotoar yang diklaim sudah sepanjang 134 kilometer, di mana pada 2020 akan ditambah lagi sepanjang 47 kilometer. Keempat, pembuatan Taman Maju Bersama (TMB) yang ditarget sebanyak 200 lokasi pada 2022.
Berikutnya, yang kelima yaitu masalah perlindungan perempuan dan anak, peningkatan jumlah pengguna transportasi umum, program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS), kemudahan aksesibilitas Kepulauan Seribu (berupa pemberian enam unit kapal cepat fiber speedboat), pemberian Dana Hibah Guru PAUD yang disalurkan melalui Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi), hingga persiapan Jakarta E-Prix (Formula E) yang bakal dihelat pada 6 Juni 2020.
Sekali lagi, itulah sekian capaian Pemprov DKI Jakarta selama dua tahun terakhir yang diklaim Anies. Betul atau tidak, hanya warga ibu kota yang paling tahu. Ada warga yang merasa puas dan ada pula yang tidak. Ya pro dan kontra, seperti terungkap lewat dua macam label kepada Anies, "gubernur rasa presiden" dan "gubernur rasa wali kota". [3, 4]
Selama 1 tahun dua bulan, Anies ternyata bisa menjalankan tugas dengan sederet capaian, apalagi jika tetap ditemani wakil gubernur. Pertanyaannya, masih nyamankah beliau menjabat sendirian? Bukankah seorang kepala daerah wajib ada wakilnya?
Sampai kapan kursi wakil gubernur DKI Jakarta dibiarkan lowong di mana sempat dijanjikan akan segera terisi usai perhelatan Pemilu 2019? Masihkah "kursi panas" itu diberikan kepada kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu Ahmad Syaikhu atau Agung Yulianto? [5, 6]
Atau jangan-jangan akan ada kejutan luar biasa, jabatan wakil gubernur kembali disandang oleh Sandiaga? Dalam bentuk apa pun kejutan itu dikemas, sebaiknya segera diumumkan ke warga DKI Jakarta.
