Kalau dulu saat jadi tersangka Idrus langsung mengundurkan diri, tentu publik menunggu sikap Imam, apakah bakal mengikuti langkah serupa atau tetap menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Jokowi. Perlu diketahui, masa jabatan Imam sebagai Menpora tersisa tinggal satu bulan lagi, sebelum berakhir pada 20 Oktober 2019 nanti.Â
Apakah Imam masih diberi kesempatan menjabat hingga akhir periode ini sembari menunggu keputusan hukum tetap dari pengadilan, itu semua tergantung kebijaksanaan Presiden Jokowi.
Tentu daripada menjadi semacam preseden buruk, alangkah baiknya jika Presiden Jokowi menganjurkan Imam supaya mengundurkan diri, kemudian calon menteri baru segera dicari untuk dilantik.
Penetapan Tersangka, Murni Penegakkan Hukum atau Bentuk Perlawanan KPK atas Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002?
Siapa pun pasti punya pendapat berbeda dalam menanggapi keputusan yang diambil KPK terhadap status Imam Nahrawi, termasuk di antaranya bahwa mungkin saja di sana terkandung motif politik.
Tafsir adanya motif politik sangat wajar dilakukan karena memang belum lama ini pihak KPK tengah geram-geramnya memprotes diloloskannya calon pimpinan (komisioner) baru untuk periode 2019-2023 yang dinilai bermasalah dan keputusan pemerintah bersama DPR RI yang mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Publik berharap murni demi penegakkan hukum, namun bisa juga pihak KPK sekaligus mau menunjukkan bahwa mereka masih memiliki 'taring' kuat walaupun sedang berhadapan dengan 'musuh besar'.
Sekali lagi, semoga KPK tidak bermaksud 'menampar balik' pemerintah (dan DPR RI) yang dinilai tidak peduli terhadap kondisi yang mereka alami.Â
Karena sebagian orang akan bertanya, mengapa status tersangka buat Imam disematkan saat sedang ada konflik, bukan dilakukan jauh sebelumnya atau sesudahnya misalnya usai konflik agak reda.
Jika seperti itu, dapat dipastikan orang-orang di KPK tengah bermain politik balas dendam, yang mana itu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bernegara, utamanya dalam hal pemberantasan korupsi.
***
