Beberapa hari terakhir nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Persatuan Bulutangkis Djarum (PB Djarum) menjadi buah bibir di media. Hal itu terjadi karena KPAI mempersoalkan Audisi Umum PB Djarum yang dinilai mengeksploitasi anak untuk kepentingan bisnis industri rokok.
KPAI beralasan di setiap event PB Djarum terpasang merek atau logo perusahaan rokok Djarum, di mana hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Â
Mendapat protes dari KPAI, akhirnya pada Sabtu, 7 September 2019, PB Djarum mengambil sikap bahwa audisi umum yang telah berjalan selama 13 tahun (2006-2019) resmi berakhir pada tahun ini. Mulai tahun depan tidak ada lagi audisi serupa.
"Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis kali ini juga saya sampaikan sebagai ajang untuk pamit sementara waktu, karena pada 2020 kami memutuskan menghentikan audisi umum. Memang ini disayangkan banyak pihak, tetapi demi kebaikan bersama kami hentikan dulu, biar reda dulu. Masing-masing pihak agar bisa berpikir dengan baik," ujar Yoppy Rosimin, Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation.
Mendengar dan membaca keputusan PB Djarum, sebagian besar publik terutama warganet bereaksi keras. Reaksi itu berupa ungkapan kekesalan terhadap KPAI yang dianggap tidak peduli masa depan generasi muda berbakat di bidang olahraga bulutangkis.
Tidak hanya dikecam, KPAI pun diminta dibubarkan oleh warganet. Mereka mengklaim PB Djarum lebih bermanfaat keberadaannya ketimbang KPAI yang tidak berbuat apa-apa untuk memperjuangkan nasib generasi muda secara nyata. KPAI disebut cuma bisa mengkritik tanpa memberi solusi.
Perlu diketahui bahwa, PB Djarum bukan cuma menyelenggarakan turnamen atau lomba, akan tetapi menjaring bibit-bibit bakat bulutangkis dari bawah untuk dibina dan dibiayai.
Warganet balik menyoal, jika memang bukan PB Djarum, lalu lembaga atau organisasi mana yang mampu membiayai pembinaan bakat bulu tangkis generasi muda? Karena Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) sendiri mengaku kontribusi PB Djarum luar biasa.
Bukankah sebagai donatur utama, logo perusahaan Djarum sah-sah saja dipasang? Jika diamati, benda apa pun yang digunakan di setiap event, tidak ditemukan gambar rokok, hanya nama Djarum saja.Â
Tapi apa daya, sebutan Djarum sudah terlanjur identik dengan rokok, meskipun salah satu produknya yang lain adalah Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis.
Selanjutnya, mengapa baru tahun ini KPAI mengajukan protes padahal audisi umum sudah berlangsung sejak 2006 lalu? Bukankah KPAI telah terbentuk sejak 2002? Kalau ingin menegakkan UU Nomor 35 Tahun 2014, bukankah KPAI memilih berdiam diri selama lima tahun terakhir?
Solusi dari PB Djarum yakni menghentikan audisi. Lalu apa solusi dari KPAI selain melarang penggunaan logo perusahaan? Inilah yang harus dijawab KPAI.
Bukan membela PB Djarum, penghentian audisi masuk akal karena mereka merasa tidak dianggap jika logo sponsor Djarum dihilangkan. Di mana-mana yang namanya sponsor wajib tercantum logonya di setiap event. Artinya sponsor itu sebagai salah satu penanggungjawab event.
Sebenarnya tujuan KPAI baik, hanya saja langkah mereka terlalu terburu-buru dan tidak terukur. Mereka asal "bantai". Mereka tidak paham akibat dari tindakan mereka yang sejatinya bisa "diramal" berujung kecaman.
Lihat saja, mayoritas warganet "menghajar" KPAI secara membabi-buta. Bukan image PB Djarum yang jatuh, nama baik KPAI yang tercemar. Bukan maksud baik KPAI yang terangkat naik, perusahaan (rokok) Djarum yang jadi populer.
Belum ada pihak yang patut disalahkan, karena KPAI dan PB Djarum tengah berjuang membela diri masing-masing. Saat ini langkah yang diambil keduanya benar.
Dan supaya makin benar lagi, alangkah baiknya jika KPAI dan PB Djarum mau bertemu "minum teh" atau "ngopi bareng" membahas solusi terbaik. Dan biar lebih cair pertemuannya, PBSI, KOI (Komite Olimpiade Indonesia) dan Kemenpora turut diajak.
Sekian. Salam olahraga!
Baca juga: Audisi Umum PB Djarum Dihentikan, KPAI Wajib Beri Solusi
***
