Inikah Sosok Pengganti Susi Pudjiastuti di Periode Kedua Jokowi?

Sebelumnya saya pernah menulis artikel tentang kabar Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti yang marah-marah di media sosial Twitter kepada seseorang karena dituding menghancurkan ekonomi sektoral di bidang perikanan akibat kebijakan-kebijakan yang telah diambilnya.

Kebijakan Susi yang dimaksud adalah terkait penerbitan berbagai larangan serta penerapan sanksi penenggelaman kapal. Dan orang yang menuding Susi tersebut yaitu Rokhmin Dahuri, Mantan Menteri KKP di zaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (9 Agustus 2001-20 Oktober 2004).

Lebih lengkap mengenai artikel saya itu, sila baca: Bu Susi "Ngamuk" Gara-gara Dituding Hancurkan Ekonomi Sektoral.

Awalnya saya mengira Rokhmin ini berlaku sebagai pengamat di bidang perikanan usai tidak menjabat lagi sebagai Menteri KKP. Sekadar informasi, Rokhmin merupakan lulusan Fakultas Perikanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat. Nama lengkap plus gelar akademiknya yaitu Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS.

Oleh sebab itu, di akhir artikel saya tadi, saya menulis bahwa sebagai seorang pengamat, Rokhmin wajar-wajar saja melayangkan kritikan kepada Susi supaya kinerja KKP meningkat. 

Saya juga mengusulkan mereka berdua bertemu tatap muka membicarakan hal-hal apa saja yang mungkin perlu diperbaiki ke depan. Sekali lagi, saya belum mengetahui detail informasi tentang Rokhmin selain sebagai mantan Menteri KKP dan lulusan Fakultas Perikanan.

Namun ternyata perkiraan saya meleset dan pengetahuan saya bertambah setelah membaca struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2019-2024 yang disahkan oleh Megawati Soekarnoputri pada Kongres V PDIP di Bali (8-10 Agustus 2019).

Di antara 27 nama pengurus, di sana ada nama Rokhmin Dahuri yang diberi jabatan sebagai Ketua Bidang Kelautan, Perikanan dan Nelayan. Saya otomatis baru tahu kalau dia sebenarnya juga seorang politisi PDIP.

Megawati Soekarnoputri bersama pengurus DPP PDIP periode 2019-2024 di Bali | waspada.co.id

Tidak berhenti pada nama-nama pengurus pusat PDIP periode 2019-2024, saya pun menelusuri lebih lanjut tentang keberadaan Rokhmin di partai itu. Dan saya menemukan, ternyata jabatan kepengurusan di bidang yang sama sudah diemban di periode 2015-2019 (sebenarnya periode 2015-2020, tapi karena Kongres V dipercepat maka hanya sampai 2019).

Sekarang jelas, Rokhmin adalah lulusan Fakultas Perikanan IPB; Mantan Menteri KKP zaman Presiden Megawati; politisi sekaligus pengurus DPP PDIP yang menjabat sebagai Ketua Bidang Kelautan, Perikanan dan Nelayan selama dua periode.

Dari informasi terbaru tentang Rokhmin inilah akhirnya saya berpandangan bahwa mungkin saja Susi tidak akan masuk lagi di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Saya memprediksi Rokhmin yang akan menjadi Menteri KKP di periode 2019-2024. Kritikannya kepada Susi kiranya ada maksud politis. Bukan kritikan biasa. Dia sedang menunjukkan keunggulan pribadinya kepada publik.

Belum lagi ada kabar bahwa usai Kongres V PDIP, Megawati sudah menyiapkan lebih dari 10 nama calon menteri untuk diajukan kepada Jokowi. Hal itu disampaikan oleh Puan Maharani (Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan).

Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani | tribunnews.com

"Ya nama-nama sudah ada dong, partai sebesar ini masa nggak punya nama. Ya lebih dari 10 lah. Kan kemarin Presiden bilang bahwa Insya Allah PDIP akan mendapatkan posisi lebih banyak karena memang suaranya lebih banyak dan merupakan partai pemenang pemilu," kata Puan di Bali (Jumat, 9 Agustus 2019).

Saya yakin nama Rokhmin ada di antara lebih dari 10 nama tersebut. Mempertahankan Rokhmin di kepengurusan pusat dengan posisi yang sama bukan tanpa alasan, jelas telah dipertimbangkan matang oleh Megawati.

Sekali lagi, sinyal Rokhmin masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin cukup kuat. Saya ulang, dia mantan Menteri KKP, lulusan Fakultas Perikanan, dan politisi serta pengurus pusat PDIP.

Sekadar menambahkan, kritik-mengkritik Susi bukan pertama kalinya dilakukan oleh PDIP lewat Rokhmin belum lama ini. Pada September 2017 lalu, salah seorang anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP yang bernama Ono Surono pernah mengajukan pertanyaan yang cukup pedas kepada Susi menyangkut pengadaan kapal bantuan dan alat tangkap yang tak kunjung beres.

"Mampu nggak sih KKP menyerap anggaran? Bagaimana mungkin bisa terealisasi dengan baik, mengadakan alat tangkap 3.000, tapi pengadaannya baru bulan Oktober, dan pembagiannya harus selesai akhir tahun?," tanya Ono (Selasa, 12 September 2017).

Inilah prediksi saya, sila beda pandangan. Tapi apa pun itu, masalah jabatan menteri tentu merupakan kewenangan Jokowi. Mari kita lihat seperti apa yang akan terjadi ke depan. Terima kasih.

***

Referensi: [1] [2] [3] [4]