Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan salah satu anggota koalisi pemenangan Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 disebut-sebut sedang berupaya merapat ke mantan kubu lawan, yaitu koalisi pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Tujuan merapatnya PAN tidak lain dan tidak bukan supaya diberi kesempatan masuk kabinet pemerintahan yang akan datang di periode 2019-2024. Ya sama seperti yang pernah mereka lakukan usai Pilpres 2014 lalu, di mana memang akhirnya waktu itu berhasil masuk kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.
Usai Pilpres 2014 lalu, salah seorang kader PAN bernama Asman Abnur duduk di pemerintahan. Dia menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun kemudian pada Agustus tahun lalu mengundurkan diri dan digantikan oleh mantan Wakapolri, Syafruddin.
Alasan pengunduran diri Asman yakni karena PAN telah memutuskan mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019. Asman mengaku merasa tidak enak jika berada di kabinet sebab partainya memilih posisi yang berseberangan, sekaligus tidak mau membebani pikiran Presiden Jokowi.
"Saya rasa posisi saya sebagai Menpan dengan partai saya di luar koalisi kerja tidak mengenakan dan membebani bapak presiden," ujar Asman (14/8/2018).
Itulah rekam jejak pilihan politik PAN lima tahun lalu. Lalu apakah sikap dan keputusan yang sama tersebut bakal berhasil lagi mulai tahun ini?
Tentu dinamika perkembangan politiklah yang menentukan, ke mana arah angin membawa. Termasuk juga pertimbangan-pertimbangan khusus dari Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin.
Namun saya pribadi menilai PAN tidak mungkin lagi diberi kesempatan serupa sebelumnya. Betul, memilih para menteri merupakan hak prerogatif presiden, akan tetapi tetap saja ada yang namanya konsultasi bersama antara beliau dan partai-partai pengusungnya.
Jokowi bakal berpikir "tujuh keliling" untuk memasukkan kembali PAN ke dalam kabinet pemerintahannya. Mengapa?
Pertama, selama perhelatan Pilpres 2019, ada sembilan partai yang mengusung dan mendukungnya. Dan kepentingan kesembilan partai itu kiranya mesti diutamakan terlebih dahulu.
Kedua, selain PAN, ternyata ada beberapa partai lain (rival Jokowi di Pilpres 2019) yang berencana bergabung, misalnya Partai Demokrat dan kemungkinan juga Partai Gerindra.
Artinya kalau pun masih ada kursi kosong, Jokowi akan mempertimbangkan partai mana di antara tiga yang layak dan sepaham dengannya. Dan partai itu belum tentu PAN.
Ketiga, PAN adalah anggota kabinet Jokowi-Jusuf Kalla yang bisa dianggap mengecewakan karena memutuskan pindah haluan di tengah jalan. Sebagian publik tahu bahwa mundurnya Asman Abnur tidak semata-mata keinginan pribadi, akan tetapi karena ada semacam desakan dari partainya.
Keempat, sebelum memutuskan memasukkan PAN ke dalam kabinet, Jokowi akan menilai kekompakkan di internal PAN lebih dulu. Kompak yang dimaksud yakni tidak ada perbedaan pendapat, mau mendukung penuh visi-misi dan program pemerintah, serta tidak ada "Matahari Kembar".
"Matahari Kembar" dalam arti tidak ada dualisme kepemimpinan dan pembawa pengaruh. Benar pemimpin PAN adalah Zulkifli Hasan, akan tetapi bayang-bayang dan pengaruh Amien Rais (Ketua Dewan Kehormatan) di partai masih sangat kuat. Tidak heran kemudian jika apa yang ingin diputuskan Zulkifli Hasan di partai harus melalui restu dan dukungan penuh Amien Rais.Â
Belum lagi belakangan ini, setelah terjadi pertemuan antara Jokowi dan Prabowo, Amien Rais malah menganjurkan supaya partai-partai koalisi Prabowo-Sandi memilih jadi oposisi.
Kelima, bergabungnya PAN rasanya sulit diterima oleh partai-partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Sekarang ini saja sudah ada partai yang bersuara lantang menolak keinginan PAN, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"PKB itu adalah koalisi yang sangat-sangat konsisten, tidak pernah gabung ke sana, masuk tempat menteri, di tengah jalan pindah lagi. Sekarang tiba-tiba mendekat lagi, kayak PAN lah," kata Maman Imanulhaq, Anggota Dewan Syuro DPP PKB (20/7/2019).
Maman mengatakan bahwa partainya akan menolak jika PAN masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Oleh sebab itu dia menyarankan, partai-partai yang sejak awal tidak mendukung Jokowi-Ma'ruf sebaiknya tetap berada di luar koalisi pemerintahan.
"Menurut saya ada beberapa partai yang sebaiknya tidak masuk (koalisi pemerintah), partai yang tidak jelas, yang cuma merecoki. Daripada nanti mengganggu lebih baik di sana (di luar koalisi pemerintah) sajalah sebagian," tambah Maman.
Demikian alasan mengapa saya menilai PAN sulit masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Apakah penilaian saya akan jadi kenyataan?Â
Jawabannya, mari kita tunggu dan lihat perkembangan arah politik terbaru. Terima kasih.
***
