Ternyata salah satu syarat yang diajukan oleh Prabowo Subianto kepada Joko Widodo supaya terjadi rekonsiliasi bukanlah terkait dengan kepulangan Habib Rizieq Shihab, akan tetapi mengenai power sharing atau pembagian kursi di kabinet pemerintahan.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais pada Selasa, 16 Juli 2019 usai bertemu dan berbicara dengan Prabowo.
"Bahwa menurut beliau yang namanya rekonsiliasi itu memang betul-betul harus objektif, kemudian peta ke depan, lantas mapping, political map-nya itu itu bagaimana. Kalau memang betul untuk kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air, memperkuat ketahanan bangsa, perbaikan kekuatan militer dan lain-lain, kemudian pro pada rakyat, pro pasal 33 UUD 1945 maka semua bisa dipertimbangkan kalau mau rekonsiliasi. Dan tentu kekuatannya seperti yang terefleksikan di dalam hasil menurut versi KPU dan didukung oleh MK. Paling enggak 55:45," ujar Amien Rais.
Namun Amien Rais mengajak semua pihak agar menunggu terlebih dahulu hasil pertemuan para anggota dewan pembina Partai Gerindra yang bakal digelar malam ini (Rabu, 17 Juli 2019).
Amien Rais juga berpendapat bahwa jika permintaan Prabowo pada akhirnya tidak terkabul, maka lebih baik membentuk kekuatan oposisi untuk mengawal pemerintahan.
"Sementara saya sendiri berpendapat, sebaiknya memang ada oposisi yang relatif tangguh di parlemen," tambah Amien Rais.
Betulkah Prabowo minta power sharing 55:45? Sekali lagi kita mesti mendengar langsung dari Prabowo, walaupun menurut Amien Rais begitulah bocorannya. Pernyataan Amien Rais, sila tonton video berikut:
Mendengar paparan Amien Rais, artinya Prabowo ingin agar anggota partai di koalisinya (di Pilpres 2019) diberi posisi di pemerintahan dengan porsi 45 persen, dan jika tidak maka akan menjadi oposisi.
Rasanya sulit bagi Jokowi untuk memenuhi permintaan itu. Mengapa?
Pertama, sudah banyak pihak-pihak yang mesti diakomodasi di kabinet, salah satunya kepentingan partai-partai pengusungnya di Pilpres 2019. Untuk memfasilitasi itu saja cukup berat dan butuh pertimbangan matang.
Kedua, partai-partai pendukungnya kemungkinan besar tidak akan setuju. Jika partai koalisi Prabowo bergabung, jatah mereka di kabinet sudah tentu berkurang. Tidak heran bila beberapa hari terakhir mereka lantang bersuara supaya ada oposisi.
Ketiga, Jokowi akan sulit memilah mana kawan dan mana lawan. Mayoritas partai bakal berkumpul menjadi satu di bawah "ketiaknya". Dan kepentingan partai-partai itu berbeda-beda yang belum tentu sepenuhnya mendukung kebijakannya.
Keempat, Jokowi akan dianggap kurang percaya diri, juga terhadap partai-partai pengusungnya. Takut kepada "goyangan" oposisi, dan akhirnya terpaksa bagi-bagi kekuasaan.
Apa pun itu, mari kita tunggu perkembangan arah politik terbaru. Saya sendiri berpendapat bahwa lebih baik Jokowi kukuh pada prinsip bahwa memang perlu yang namanya oposisi di dalam kehidupan berdemokrasi.
***
