Ada Aksi "Super Damai" PA 212 Jelang Putusan MK, Upaya Apa Lagi?

Ternyata menjelang pengumuman keputusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pilpres 2019 dikabarkan akan ada aksi massa dalam skala besar yang diinisiasi oleh Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) dan dinamakan aksi "Super Damai". Rencananya akan digelar mulai 26 hingga 28 Juni 2019 di sekitar Gedung MK.

Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin mengatakan aksi itu diadakan dalam rangka menyambut kemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Sandiaga. 

Novel menyebut massa yang hadir tidak akan mencapai 22 juta seperti yang tertera dalam undangan aksi karena massa dari daerah dihalangi pihak kepolisian.

"Sekitar ratusan ribu hingga sejutaan saja. Karena polisi rencananya yang saya dengar melakukan razia untuk menghalang massa dari luar kota berdatangan," tutur Novel (24/6/2019).

Anggota Front Pembela Islam (FPI) sekaligus anggota Tim Advokasi BPN Prabowo-Sandi tersebut mengaku bahwa aksi massa tidak berada di bawah komando BPN Prabowo-Sandiaga, melainkan panggilan untuk menegakkan keadilan dan melawan kecurangan.

Pihak BPN Prabowo-Sandiaga sendiri juga mengungkapkan hal senada. 

"Kalau ada mobilisasi massa itu di luar instruksi kami. Tapi kami tak punya kuasa melarang hak konstitusi warga," kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga (24/6/2019).

Untuk mengamankan aksi, pihak keamanan sendiri sudah bersiaga dengan menyiapkan pasukan gabungan sebanyak 47 ribu personel. Antara lain 28 ribu personel Polri, 17 ribu personel TNI, dan 2 ribu personel dari pemerintah daerah. 

Sebanyak 13 ribu pasukan akan fokus mengamankan lokasi gedung MK, dan selebihnya ditempatkan di lokasi-lokasi lain yaitu Istana Kepresidenan, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan beberapa kedutaan negara sahabat.

Kembali ke pokok pembahasan tulisan ini. Kira-kira upaya apa lagi yang diperjuangkan PA 2012 usai sidang majelis hakim? Bukankah langkah konstitusional sudah ditempuh kubu Prabowo-Sandiaga? 

Bukankah pula yang menjadi pegangan bersama seluruh rakyat Indonesia adalah keputusan final majelis hakim? Apakah tujuannya untuk mempengaruhi keputusan majelis hakim? 

Mengapa harus ada aksi massa dalam skala besar? Bukankah pada akhirnya berpotensi menimbulkan kegaduhan baru di negeri ini? Sudah lupakah dengan peristiwa 21-22 Mei lalu yang memakan korban?

Betul bahwa unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga negara, akan tetapi aksi menyambut hasil keputusan majelis hakim tidak tepat. Kalau tujuannya untuk menegakkan keadilan dan melawan kecurangan, mestinya hal itu sudah diupayakan selama rangkaian kegiatan persidangan sengketa.

Namun apa pun itu, biarlah aksi massa tetap dilangsungkan. Toh mungkin pihak berwajib telah memberi izin. Yang dipastikan adalah tidak boleh ada aksi anarkis dan menelan korban (materi dan jiwa). Termasuk pula usai aksi terakhir pada 28 Juni, tidak boleh ada lagi aksi-aksi lanjutan. Negeri ini sudah cukup muak dengan yang namanya unjuk rasa, apalagi jika tujuannya tidak jelas dan jauh dari manfaat.

"Rakyat sudah capek dengan kegaduhan politik, apalagi dengan membawa agama," ujar Guru Besar dari UIN Syarief Hidayatullah, Azyumardi Azra (20/6/2019).

Dan yang paling penting lagi yakni semoga majelis hakim melaksanakan tugasnya tanpa merasa terpengaruh atau tertekan. Majelis hakim tidak perlu takut sehingga harus mengabaikan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya.

***

Referensi: [1] [2] [3] [4]