Mohon tunggu...
Tubagus Fabian Farhan
Tubagus Fabian Farhan Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pamulang

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Mengungkap Kebenaran: Peran Vital Hak Angket dalam Konteks Pemerintahan dan Sistem Hukum

2 Mei 2024   00:01 Diperbarui: 2 Mei 2024   00:02 64
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

 Kasus Historis Hak Angket

Sejarah telah mencatat beberapa kasus di mana hak angket memainkan peran kunci dalam mengungkap skandal atau pelanggaran, seperti:

1. Kasus Watergate: Penyelidikan hak angket oleh Kongres AS terhadap skandal Watergate pada tahun 1970-an mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintahan Nixon.

2. Kasus Bank Century: Di Indonesia, hak angket digunakan untuk menyelidiki kasus bailout Bank Century pada tahun 2008, yang mengungkapkan kekurangan dalam pengawasan keuangan.

 Implikasi Politik dan Hukum

Penggunaan hak angket seringkali memunculkan perdebatan seputar kekuasaan dan batasannya. Beberapa implikasi politik dan hukum meliputi:

1. Konflik Kekuasaan: Hak angket dapat menyebabkan konflik antara cabang-cabang pemerintahan, terutama antara badan legislatif dan eksekutif.


2. Perlindungan Hak Individu: Penting untuk memastikan bahwa proses hak angket tidak melanggar hak individu, termasuk hak untuk tidak memberikan kesaksian yang dapat merugikan diri sendiri.

 Memperkuat Akuntabilitas Pemerintahan

Untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan dan transparansi publik melalui penerapan hak angket yang tepat, beberapa langkah dapat diambil, antara lain:

1. Memastikan Independensi: Badan legislatif harus menjaga independensinya dalam melakukan penyelidikan, tanpa intervensi dari kepentingan politik atau eksternal.

2. Kolaborasi dengan Media: Kerja sama antara badan legislatif dan media dapat meningkatkan visibilitas penyelidikan dan memperkuat tekanan publik terhadap pemerintah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun