Oleh Tuanku Muksalmina
"Saat saya ketemu Malik Mahmud, saya katakan mungkin Indonesia tidak akan kalahkan GAM, tapi Indonesia siap berperang 100 tahun. Tapi juga mungkin GAM tak bisa kalahkan Indonesia, karena kekuatan GAM hanya 5.000, sementara Indonesia satu juta. Kalau Indonesia siap berperang 100 tahun, maka yang menjadi korban orang Aceh karena tempat perang di Aceh." (Jusuf Kalla)
MENILIK kembali latar peristiwa yang mengiringi proses tercapainya perdamaian Aceh, memang tak bisa dilepaskan dari sosok lelaki asal Bugis yang selalu terlihat ramah dan tak pelit senyum kepada tiap orang yang ia jumpai. Jusuf Kalla. Wakil Presiden Indonesia yang mendampingi Jokowi saat ini.
Tak ada yang menyangka konflik Aceh yang telah berlangsung selama puluhan tahun mampu dirundingkan untuk diakhiri. Jusuf Kalla memang bukan sembarang orang di arena perpolitikan Indonesia.
Latar belakangnya yang seorang mantan aktivis kampus, pebisnis ulung dan politisi kawakan partai Golkar, telah memberikannya banyak pengalaman bagaimana berhadapan dengan orang-orang dari beragam suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ia tahu kapan harus mengeras dan kapan mesti melunak. Ritme "maju atau mundur" dapat diperankan dengan apik oleh seorang Jusuf Kalla.
Maka tak aneh, konflik Aceh yang sudah sedemikian pelik, mampu ia redam hingga berakhir dengan proses perdamaian di atas meja perundingan. Pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sebelumnya diperkirakan banyak orang tetap mempertahankan opsi merdeka sebagaimana perundingan yang pernah digagas sebelumnya (tapi gagal), pada akhirnya setuju untuk menggugurkan pilihan berpisah dari Indonesia. Bahkan membubarkan pasukan dan menyerahkan persenjataan. Bukti pihak GAM kali ini percaya bahwa perdamaian akan tercapai.
Namun di balik itu, tak elok kiranya hanya melihat akhir proses perdamaian Aceh tanpa mengetahui sedikit banyak kronologis yang mengiringinya semenjak awal. Tak ada yang terjadi secara tiba-tiba dalam semalam. Rezim penguasa, iklim politik, ketatanegaraan, geopolitik, dinamika perubahan sosial hingga faktor alam saling mempengaruhi terhadap tercapainya perdamaian Aceh.
Sudah umum diketahui bahwa konflik Aceh tak mudah untuk dituntaskan. Apalagi bila menggunakan cara represif ala militer dibandingkan dengan dialog. Konflik yang telah dimulai sejak tahun 1976 (masa orde baru Suharto) ini memang sudah melewati beberapa kali perundingan yang beragam --sejak era reformasi-- dengan mediator yang berbeda-beda untuk dicarikan solusi supaya dapat diakhiri. Tetapi hampir semuanya menuai kegagalan.
Keterpilihan pasangan SBY-JK sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama kali dipilih rakyat secara langsung dalam pemilu demokratis pasca-reformasi tahun 2004, memberikan harapan bahwa konflik Aceh kemungkinan besar akan segera berakhir. Pasangan SBY-JK bahkan berjanji bahwa mengakhiri konflik Aceh adalah salah satu prioritas utama dalam program mereka kepada rakyat Indonesia.
Tahap demi tahap, pertemuan tertutup antar-kedua pihak terus dilaksanakan. Perwakilan pihak Republik Indonesia (RI) bahkan menjumpai langsung petinggi GAM di Eropa. Proses perundingan kerap kali dikabarkan berlangsung alot. Masing-masing pihak bersikeras dengan opsi yang disodorkan. Hingga akhirnya, seperti yang diberitakan oleh media online nasional (antaranews.com) bertajuk, "Penyelesaian Damai Ala Jusuf Kalla" (2007). Berita ini masih dapat dilacak di internet.
