APBN dan Pendidikan

Dalam satu kesempatan, Prof J.B Sumarlin (seorang guru besar FEUI) pernah berkata, bahwa bidang keuangan negara adalah “darah” dari negara Indonesia ini. Hal ini berarti keuangan negara yang sehat dan sustain adalah fakta bahwa negara tersebut sudah mencapai satu level yang lebih tinggi menuju dan menjadi negara maju. Ibarat tubuh seseorang yang memiliki peredaran darah yang lancar, jantungnya bekerja secara normal dan sehat. Indonesia harus mampu secara keuangan, agar tetap bisa melaksanakan pembangunan.

APBN memiliki 3 struktur secara umum, ada bagan pendapatan, bagan belanja, dan pembiayaan (utang). Pembiayaan timbul untuk menutupi selisih belanja yang lebih besar dari pendapatan. Miris memang, pembangunan bangsa ini dibantu pula oleh utang, baik utang terhadap swasta dalam negeri atau utang yang berasal dari lembaga dunia asing. Tahun 2013 lalu, total defisit Indonesia yang direncakan sekitar 150 triliun, berarti total pembiyaan juga serupa. Proporsi utang Indonesia sekitar 10% dari total penerimaan APBN. Jumlah ini bisa terus meningkat untuk tahun tahun mendatang.

Jika kemandirian diartikan sebagai mampu menghidupi diri sendiri, maka Indonesia secara keuangan baru 90% mandiri, sebab logika dasarnya adalah jika surplus, Indonesia berarti sudah bisa membiayai semua kebutuhan bernegara dan berbangsa. 10% Indonesia masih berjutang menandakan Indonesia belum mampu untuk mandiri dalam keuangan.

Dalam masa mendatang, ajang kompetisi antar bangsa akan semakin kuat. People against people dalam hal penalaran, skill dan potensi, serta tenaga kerja akan menjamur. AEC, APEC, GATS, dan berbagai kesekapatan luar negeri lain. Disaat itu kita masih tetap meratapi kondisi ketenegakerjaan dalam negeri yang masih merangkak. Pembangunan manusia Indonesia diukur dari Index Pembangunan Manusia (IPM) ada pada level menengah, yakni sekitar 0.65. Salah satu contributor untuk IPM Indonesia adalah pendidikan.

Pendidikan begitu vitalnya karena dari sinilah lahir manusia manusia berkualitas. Entah itu pengusaha, pekerja teknis, penjual jasa, CEO, politisi, pengacara dan pakar hukum, lahir dari pendidikan. Secara sistematis disusun dalam 3 jenjang pendidikan, pendidikan dasar, menengah dan kejuruan, serta pendidikan tinggi.

Begitu pentingnya pendidikan, sampai-sampai anggaran negara untuk menyelenggarakan fungsi ini diperlukan untuk kajian dan pendalaman khusus. Agar terselenggaranya pendidikan Indonesia yang sistematis, konsisten, dan efektif.