Kendala kala pandemi #COVID19 ini, selain sulitnya mendapatkan jaminan kesehatan secara adil dan terjangkau secara finansial adalah mendapatkan tawaran pekerjaan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan serta menjamin kesejahteraan menjadi hal yang sangat sulit dicapai.
Hal yang ditawarkan ketika melamar suatu perusahaan sangat jauh dari kata sejahtera. Kebanyakan bahkan tidak dapat memenuhi syarat Upah Minimum yang diberlakukan oleh pemerintah.
Alasan sulitnya mendapatkan pekerjaan di masa pandemi menjadi senjata utama pemberi kerja untuk menekan upah yang mereka tawarkan. Kebanyakan pelamar menerima tawaran tersebut karena kebutuhan mendasar, yaitu agar tetap dapat makan.
Semua orang punya hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan kesejahteraan. Setidaknya itu yang selalu dikumandangkan ketika membaca UUD 1945. Apakah saat ini sudah tidak berlaku?
___
5 Februari 2021, sudah 305 hari menurut catatan saya setelah Presiden menandatangani Keppres Nomor 11 Tahun 2020 dan saya bersama sejumlah rakyat yang tidak bisa disebutkan satu persatu belum mendapatkan bantuan sosial yang masih ramai di sebarluaskan beritanya di media massa. Menteri Sosial yang baru sepertinya masih ada pekerjaan rumah yang perlu dibenahi sebab bagi rakyat terdampat namun tidak terdata masih banyak. Dan aparat pemerintahan dari tingkat desa hingga pusat pun masih perlu membenahi alur komunikasi serta koordinasi dalam memberikan bantuan kepada rakyat. Ini cuma sekadar saran kepada Pemerintah. Semoga masih bisa bertahan dengan kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Semoga ada pembaca yang mempunyai akses kepada pemegang keputusan agar menyegerakan proses pembagian bantuan secara merata, bebas dari korupsi dan tepat sasaran. Sebab, melihat dari lingkungan kami, masih banyak warga mampu yang malah mendapatkan bantuan sedangkan yang membutuhkan cuma isa menunggu sambil usaha kecil-kecilan dan berdoa agar bisa bertahan hidup. Masih jauh dari kata Sejahtera Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.Â
___
