Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Mencegah Cybercrime di Indonesia

Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Mencegah Cybercrime di Indonesia

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, kejahatan siber (cybercrime) menjadi salah satu ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Kejahatan ini mencakup berbagai tindakan kriminal yang dilakukan melalui internet, seperti pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran informasi palsu, hingga peretasan sistem. Untuk mengatasi masalah ini, kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. 

Tanpa pemahaman yang baik tentang hukum yang mengatur dunia digital, masyarakat rentan terjebak dalam aktivitas ilegal yang dapat berdampak serius bagi diri sendiri dan orang lain. Pemerintah Indonesia telah merespons ancaman ini dengan menerbitkan berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024 serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kedua undang-undang ini berperan penting dalam menegakkan hukum di dunia digital serta melindungi hak dan privasi warga negara Indonesia.

Baca juga: Dominasi Big Tech dan Tantangan Regulasi Antitrust di Indonesia

Pentingnya Kesadaran Hukum di Dunia Digital

Kesadaran hukum berarti pemahaman tentang hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk perilaku yang dibenarkan di dunia digital. Internet menjadi ruang yang semakin sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, dengan berbagai aktivitas seperti komunikasi, transaksi bisnis, hingga penyimpanan data pribadi yang dilakukan secara online. 

Namun, banyak pengguna internet yang tidak sepenuhnya memahami bahwa tindakan mereka di dunia digital tunduk pada hukum yang berlaku. UU ITE No. 1 Tahun 2024 merupakan payung hukum yang mengatur segala aktivitas elektronik di Indonesia. Undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai penyebaran informasi, transaksi elektronik, dan keamanan siber. Pasal-pasal dalam UU ITE memberikan landasan hukum yang jelas dalam menindak kejahatan digital, seperti penyebaran berita palsu, pencurian data, atau tindakan peretasan.

Baca juga: Implikasi Hukum dan Dampak Sosial Pencemaran Nama Baik di Era Media Sosial

Sebagai contoh, 

"Pasal 28 Ayat (1) UU ITE No. 1 Tahun 2024 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat dapat dikenakan hukuman pidana ". Hukuman ini penting untuk menanggulangi penyebaran hoaks yang sering kali berujung pada kerusuhan dan konflik sosial di masyarakat. Selain itu, pelanggaran terkait privasi dan data pribadi juga diatur secara tegas dalam undang-undang ini.

Baca juga: Keadilan dalam Perspektif Teori, Hukum, Impikasinya bagi Tenaga Pendidik Honorer

Perlindungan Data Pribadi

Seiring dengan maraknya cybercrime, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan. Data pribadi sering kali menjadi target utama kejahatan siber, di mana pelaku mencuri, menjual, atau memanipulasi informasi pribadi seseorang untuk keuntungan pribadi atau tujuan ilegal. 

Menanggapi hal ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang bertujuan melindungi data setiap warga negara Indonesia dari penyalahgunaan. 

Dalam UU Perlindungan Data Pribadi, "Pasal 67 menyebutkan bahwa setiap individu yang secara melawan hukum mengakses, mengambil, atau memproses data pribadi tanpa izin pemilik data dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp6 miliar ". 

UU ini memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menjaga privasi data mereka di era digital, serta mendorong tanggung jawab pihak-pihak yang mengelola data pribadi. 

Selain memberikan perlindungan terhadap data pribadi, UU No. 27 Tahun 2022 juga mewajibkan pihak-pihak yang mengumpulkan data, baik perusahaan maupun institusi lainnya, untuk mendapatkan persetujuan dari pemilik data sebelum memproses informasi tersebut. Ini melibatkan transparansi dan pengelolaan data yang bertanggung jawab, guna mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

unsplash.com/@christinhumephoto

Bentuk-Bentuk Cybercrime yang Sering Terjadi

Ada beberapa bentuk kejahatan siber yang sering terjadi di Indonesia, di antaranya adalah:

• Pencurian Data Pribadi Pelaku mencuri data seperti nomor identitas, informasi perbankan, dan data sensitif lainnya untuk digunakan dalam tindakan kriminal, seperti pencurian identitas atau penipuan.
• Penipuan Online Penipuan dalam transaksi daring, di mana korban ditipu melalui situs palsu atau e-commerce fiktif, adalah bentuk cybercrime yang sering terjadi.
• Penyebaran Hoaks Penyebaran berita palsu atau hoaks, yang sering kali memicu keresahan di masyarakat, juga merupakan tindakan ilegal yang diatur dalam UU ITE.
• Ransomware Serangan ransomware melibatkan peretasan data seseorang atau organisasi, di mana data tersebut dienkripsi dan hanya bisa diakses kembali setelah korban membayar tebusan.

Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum

Untuk mengurangi jumlah kejahatan siber di Indonesia, diperlukan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Langkah-langkah yang bisa dilakukan meliputi:

• Sosialisasi UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, Pemerintah perlu lebih intensif dalam mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka di ruang digital, serta risiko hukum yang dihadapi jika melakukan tindakan yang melanggar hukum.
• Pelatihan Keamanan Siber, Pelatihan mengenai bagaimana melindungi diri dari ancaman siber, seperti pencurian data dan penipuan online, harus diadakan untuk masyarakat luas.
• Kampanye di Media Sosial, Mengingat tingginya penggunaan media sosial di Indonesia, kampanye kesadaran hukum dapat dilakukan melalui platform digital untuk menjangkau lebih banyak orang.
• Pendidikan Hukum Digital di Sekolah, Kesadaran hukum digital perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan sejak dini, sehingga generasi muda dapat memahami risiko dan tanggung jawab hukum di ruang siber.

Penegakan Hukum yang Tegas

Selain meningkatkan kesadaran hukum, penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan siber. Aparat penegak hukum perlu dilengkapi dengan kemampuan dan teknologi yang memadai untuk mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus cybercrime. 

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan pihak swasta juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman. Cybercrime merupakan ancaman nyata di era digital yang perlu dihadapi dengan serius oleh masyarakat dan pemerintah. 

Dengan adanya regulasi seperti UU ITE No. 1 Tahun 2024 dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, masyarakat Indonesia diharapkan dapat lebih memahami hak-hak dan kewajiban mereka di dunia digital. Peningkatan kesadaran hukum, edukasi yang baik, dan penegakan hukum yang efektif adalah kunci untuk mencegah dan menangani ancaman cybercrime di Indonesia.