Menilai Menteri Baru Jokowi

Setelah menjadi isu liar selama berbulan-bulan, reshuffle kabinet akhirnya dilakukan. Presiden Jokowi mereshuffle sejumlah menteri di bidang ekonomi akibat makin melemahnya rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Tak tanggung-tanggung, tiga menteri koordinator pun kena imbas. Hanya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang selamat. 

Mari kita perhatikan dengan seksama reshuffle keenam menteri kabinet kerja. 

Menteri Koordinator Ekonomi.

Pasar mengenal betul sosok Darmin Nasution. Sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia (2010-2013), Darmin lebih mengerti kebijakan-kebiajakan moneter apa yang harus dilakukan untuk memelihara stabilitas harga, mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai target, serta menekan angka pengangguran. Berbeda dengan pendahulunya Sofyan Djlalil, statement yang keluar dari mulut seorang Darmin Nasution pasti terukur dan mempertimbangkan pasar. Singkatnya, Darmin bukan tipe orang yang suka asal lempar statement ke publik dan meresahkan pasar. Lihat saja ketika berbicara di depan Presiden Jokowi dalam forum menjawab tantangan ekonomi Indonesia, Darmin menjelaskan kepada Presiden secara komprehensif permasalahan ekonomi yang ada. 

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Posisi ini awalnya digadang-gadang akan diduduki mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Namun politik memang seni segala kemungkinan. Segalanya bisa berubah di menit akhir, bahkan detik akhir. Selalu ada injury time yang menentukan. Terpilihnya Luhut Pandjaitan agak mengejutkan. 

Sebagai Kepala Staf Presiden, Luhut memiliki wewenang yang begitu luas. Kantor Staf Presiden yang diketuainya itu dapat memantau progress pembangunan, menegur menteri, bahkan memberi rapor terhadap kinerja menteri. Bahkan kabarnya keberadaan kantor ini membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla jengkel, sebab wewenang Luhut dengan dirinya menjadi tumpang tindih. Pertanyaannya, apakah benar Luhut akan rangkap jabatan sebagai Menko dan Kepala Staf Presiden? Tentu hal ini sangat absurd. Negeri ini tidak kekurangan orang yang mumpuni untuk mengetuai staf presiden sehingga seorang Menko harus rangkap jabatan. Tugas seorang menko sangat berat dan menuntut Luhut fokus berkoordinasi demi mencapai stabilitas politik dan hukum. Lagipula, apakah fair seorang Menko yang notabene anggota kabinet menilai kinerja anggota kabinet lainnya yang tidak berada di bawah komandonya? 

Mengenai kompetensi, Luhut mungkin tidak perlu diragukan. Sebagai seorang militer yang pragmatis, Luhut dapat melakukan koordinasi lintas lembaga demi tercapainya stabilitas dalam negeri. 

Menteri Koordinator Maritim

Dicopotnya Indroyono Soesilo sebagai Menko Maritim sangat mengejutkan. Sebelumnya Kementerian Koordinator yang satu ini terlihat aman-aman saja dari reshuffle kabinet. Hal ini disebabkan salah satu kementerian di bawahnya, yaitu kementerian kelautan dan perikanan mendapat rapor cukup bagus. Publik bahkan menilai bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kementerian yang paling baik kinerjanya. 

Indroyono digantikan oleh Rizal Ramli, seorang ekonom senior yang pernah juga menjabat sebagai Menteri Keuangan di era Presiden Gus Dur dan Menteri Perekonomian di era Presiden Megawati. Mungkin Presiden Jokowi mengganti Indroyono yang berlatarbelakang maritim dengan Rizal Ramli seorang ekonom, karena Presiden sadar bahwa kementerian maritim memerlukan ekonom handal untuk menggairahkan perekonomian Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, beberapa kementerian di bawah Menko Maritim memang menjadi pilar penting perekonomian Indonesia, seperti Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan.