Menilai Menteri Baru Jokowi

Setelah menjadi isu liar selama berbulan-bulan, reshuffle kabinet akhirnya dilakukan. Presiden Jokowi mereshuffle sejumlah menteri di bidang ekonomi akibat makin melemahnya rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Tak tanggung-tanggung, tiga menteri koordinator pun kena imbas. Hanya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang selamat. 

Mari kita perhatikan dengan seksama reshuffle keenam menteri kabinet kerja. 

Menteri Koordinator Ekonomi.

Pasar mengenal betul sosok Darmin Nasution. Sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia (2010-2013), Darmin lebih mengerti kebijakan-kebiajakan moneter apa yang harus dilakukan untuk memelihara stabilitas harga, mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai target, serta menekan angka pengangguran. Berbeda dengan pendahulunya Sofyan Djlalil, statement yang keluar dari mulut seorang Darmin Nasution pasti terukur dan mempertimbangkan pasar. Singkatnya, Darmin bukan tipe orang yang suka asal lempar statement ke publik dan meresahkan pasar. Lihat saja ketika berbicara di depan Presiden Jokowi dalam forum menjawab tantangan ekonomi Indonesia, Darmin menjelaskan kepada Presiden secara komprehensif permasalahan ekonomi yang ada. 

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Posisi ini awalnya digadang-gadang akan diduduki mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Namun politik memang seni segala kemungkinan. Segalanya bisa berubah di menit akhir, bahkan detik akhir. Selalu ada injury time yang menentukan. Terpilihnya Luhut Pandjaitan agak mengejutkan. 

Sebagai Kepala Staf Presiden, Luhut memiliki wewenang yang begitu luas. Kantor Staf Presiden yang diketuainya itu dapat memantau progress pembangunan, menegur menteri, bahkan memberi rapor terhadap kinerja menteri. Bahkan kabarnya keberadaan kantor ini membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla jengkel, sebab wewenang Luhut dengan dirinya menjadi tumpang tindih. Pertanyaannya, apakah benar Luhut akan rangkap jabatan sebagai Menko dan Kepala Staf Presiden? Tentu hal ini sangat absurd. Negeri ini tidak kekurangan orang yang mumpuni untuk mengetuai staf presiden sehingga seorang Menko harus rangkap jabatan. Tugas seorang menko sangat berat dan menuntut Luhut fokus berkoordinasi demi mencapai stabilitas politik dan hukum. Lagipula, apakah fair seorang Menko yang notabene anggota kabinet menilai kinerja anggota kabinet lainnya yang tidak berada di bawah komandonya? 

Mengenai kompetensi, Luhut mungkin tidak perlu diragukan. Sebagai seorang militer yang pragmatis, Luhut dapat melakukan koordinasi lintas lembaga demi tercapainya stabilitas dalam negeri. 

Menteri Koordinator Maritim

Dicopotnya Indroyono Soesilo sebagai Menko Maritim sangat mengejutkan. Sebelumnya Kementerian Koordinator yang satu ini terlihat aman-aman saja dari reshuffle kabinet. Hal ini disebabkan salah satu kementerian di bawahnya, yaitu kementerian kelautan dan perikanan mendapat rapor cukup bagus. Publik bahkan menilai bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kementerian yang paling baik kinerjanya. 

Indroyono digantikan oleh Rizal Ramli, seorang ekonom senior yang pernah juga menjabat sebagai Menteri Keuangan di era Presiden Gus Dur dan Menteri Perekonomian di era Presiden Megawati. Mungkin Presiden Jokowi mengganti Indroyono yang berlatarbelakang maritim dengan Rizal Ramli seorang ekonom, karena Presiden sadar bahwa kementerian maritim memerlukan ekonom handal untuk menggairahkan perekonomian Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, beberapa kementerian di bawah Menko Maritim memang menjadi pilar penting perekonomian Indonesia, seperti Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan. 

Menteri Perdagangan

Rahmat Gobel akhirnya kandas juga di tengah jalan. Mungkin dari semua menteri yang direshuffle, Rahmat Gobel memiliki nasib paling menyedihkan. Ia dicopot di tengah-tengah kenaikan harga daging sapi yang fantastis. Bukan hanya itu, Gobel juga merupakan menteri yang dianggap paling bertanggung jawab atas kasus dwelling time yang membuat Presiden Jokowi marah di Tanjung Priok. Hal itu diperkuat dengan penetapan tersangka Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri oleh Polda Metro Jaya. 

Presiden Jokowi di Tanjung Priok mengancam akan mencopot menteri yang menyebabkan hal ini. "Jika sudah susah seperti ini, bisa saja orang di lapangannya saya copot, bisa saja Dirjennya saya copot, atau bisa juga menterinya yang saya copot," kata Jokowi mengungkapkan kekesalannya. Apakah ini bukti bahwa Gobel merupakan menteri yang dicopot Jokowi sebagai imbas dari kasus dwelling time? Hanya Presiden Jokowi yang bisa menjawabnya.

Thomas Lembong atau Tom Lembong menggantikan Rahmat Gobel. Namanya jarang terdengar oleh publik. Apalagi nama Tom Lembong tidak masuk dalam daftar dari nama-nama yang beredar. Ia dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses dan mendapat penghargaan Young Global Leader dari World Economic Forum (Davos) pada 2008. Latar belakang pendidikannya sama sekali tidak terkait jabatan yang didudukinya sekarang ini, Tom Lembong merupakan sarjana seni dari Harvard University. Meski begitu latar belakang pendidikan bukan segalanya, yang terpenting Tom Lembong dapat menyelesaikan persoalan riil di masyarakat. Kita dapat belajar Susi Pudjiastuti yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang baik, tapi justru menjadi menteri terbaik kabinet kerja. 

Kepala Badan Percepatan Pembangunan Nasional

Andrinof Chaniago merupakan bukti bahwa pengamat belum tentu dapat mengimplementasikan apa yang sering diucapkan di media. Selama sembilan bulan menjadi menteri, Andrinof hanya mengumbar optimisme tanpa menjelaskan langkah konkrit apa yang sudah dilakukan pemerintah sehingga publik dapat optimis. 

Sofyan Djalil digeser dan kini menempati posisi Kepala Bappenas. Secara obyektif, Sofyan Djalil tidak lebih baik dari Andrinof Chaniago. Pergeseran ini lebih bernuansa politis, bukan karena inkompentensi Andrinof Chaniago. Sayang sekali. 

Sekretaris Kabinet

Andi Widjajanto yang dituduh sebagai salah satu dalang menjauhnya Presiden Jokowi dari partainya sendiri, kini harus mengemasi barangnya. Posisinya digantikan oleh salah seorang terdekat Megawati, Pramono Anung. Meski begitu, Andi memang layak untuk direshuffle. Berkali-kali Istana melakukan kesalahan kecil yang tak seharusnya dilakukan. Hal ini menunjukkan buruknya administrasi pemerintah. 

Andi yang harusnya menjadi benteng terakhir sebelum Presiden menandatangani segala surat masuk, justru menjadi malapetaka bagi Presiden sendiri. Dimulai dari kasus kenaikan DP mobil pejabat, salah memberi informasi ke Presiden terkait hutang IMF, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Pramono Anung dikenal sebagai administrator yang bagus. Bisa saja dengan keberadaan politisi di inner circle Istana, membuat stabilitas politik dapat tercapai. Apapun itu hubungan baik Presiden dan partai politik penting. Tanpa itu, tidak akan ada pembangunan yang tercapai. 

Reshuffle kali ini lebih terkesan mendadak karena melihat pasar yang mulai kehilangan kesabaran. Reshuffle tentunya harus disertai langkah konkrit. Tanpa itu, tidak akan ada perbaikan ekonomi Indonesia. Inilah kesempatan kedua Presiden Jokowi untuk memulihkan kepercayaan rakyat. There's no third chance. 

Mengakhiri tulisan ini, saya ingin mengutip salah satu tulisan Refly Harun di Detik.com (20/02): "I don’t know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody,” kata Bil Cosby, aktor dari AS (1977). Keputusan Jokowi tidak mungkin menyenangkan semua orang, dan Jokowi memang tidak boleh melakukannya. Karena siapa pun yang berusaha menyenangkan semua orang pasti gagal dalam memimpin."

Tsamara Amany

Mahasiwi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina

---

Ilustrasi: Indra Akunto/Kompas.com