HUTANG NEGARA SEMAKIN MELEJIT, KESEJAHTERAAN RAKYAT TETAP MENJERIT
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam dokumen APBN KiTa edisi Agustus 2023, melaporkan, posisi utang pemerintah sampai dengan akhir Juli sebesar Rp 7.855,3 triliun. Jika dibandingkan bulan sebelumnya, nilai utang pemerintah naik sekitar Rp 50,11 triliun. Dengan nilai utang tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 37,78 persen.
Hutang yang terus meningkat seharusnya membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun yang menjadi pertanyaan kita, apakah hutang negara yang semakin tinggi itu menjamin kesejahteraan rakyat? mengingat pada realitanya sampai saat ini penduduk Indonesia masih mayoritas hidup berkekurangan dan miskin serta masih banyak pengangguran dimana-mana.
Mengacu pada hal tersebut, bukankah jumlah hutang yang semakin tinggi tidak seimbang dengan kesejahteraan rakyat? Sedangkan dalam jangka panjang akumulasi hutang luar negeri menjadi tanggung jawab negara dan menjadi beban rakyat.
Menggelembungnya beban rakyat karena besarnya hutang tentunya membuat was-was rakyat negeri ini. Apalagi jika mengingat menteri keuangan Sri Mulyani pernah menyampaikan steatment yang yakin bisa bayar utang asal rakyat bayar pajak. Dengan narasi "Inilah apa yang disebut konsep saling terus bergotong-royong oleh karena itu pajak adalah tulang punggung penting bagi suatu negara, tidak ada negara merdeka di manapun di dunia yang tidak mengumpulkan penerimaan pajak," ujarnya. (CNN Indonesia 25/08/21).
Rakyat jelas masih trauma dengan krisis moneter yang pernah terjadi di tahun 1998 lalu. Meskipun Kemenkeu menilai bahwa posisi utang pemerintah masih terjaga, terefleksikan dari rasio utang terhadap PDB yang masih berada di bawah batas aman, rasa takut rakyat tidak serta merta bisa dipandang remeh atau dengan mudah dipersalahkan. Karena pada kenyataannya memang rakyatlah yang terkena dampak paling miris ketika terjadi krisis moneter. Rakyat miskin bahkan sangat kesulitan hanya untuk mengisi perutnya saja, apalagi membayar hutang.
Akhir-akhir ini ada momen menarik tentang masalah hutang yang dimiliki pemerintah. Salah satu warga net penasaran dengan berapa jumlah uang yang harus dibayar jika seluruh rakyat Indonesia patungan untuk melunasi hutang negara. Komentar tersebut dilayangkan pada akun media sosial Jerome Polin seorang konten kreator sekaligus ahli Matematika. Dan ternyata jika rakyat Indonesia secara patungan menanggung hutang Indonesia, maka setiap orang perlu merogoh kocek sekitar Rp 28 juta. "Tapi ini cuma coba ngitung berdasarkan jumlah hutang aja ya gais, Pasti jauh lebih kompleks lagi karena ada banyak hal lain yang mempengaruhi hutang dan pendapatan negara," tulis Jerome melalui akun Instagram-nya, dikutip Minggu (2/7/2023). Alhasil unggahan tersebut memunculkan banyak komentar.
Dari sini, bukankah Pemerintah wajib melindungi semua komponen bangsa, mulai dari rakyat, sumber daya alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan. Yang kemudian hak-hak warga negara harus dipenuhi negara, seperti menjunjung hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak perlindungan hukum yang sama, hak memperoleh pendidikan, Kesehatan, berpolitik dan bebas mengeluarkan pendapat lisan maupun tulisan.
Seperti diketahui bersama bahwa hutang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif (infrastruktur yang tepat guna, untuk operasional pemerintah yang baik, pendidikan, kesehatan, sektor pertanian dan sembako yang terjangkau rakyat) agar bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia baik dari kalangan atas hingga kalangan rendah.
Kesimpulannya, bukankah seharusnya hutang yang lebih tinggi memang sudah sepantasnya berpengaruh lebih positif bagi kesejahteraan rakyat dan bukan untuk dikorupsi.
#Amerta2023 #KsatriaAirlangga #UnairHebat #AngkatanMudaKsatriaAirlangga #BanggaUNAIR #BaktiKamiAbadiUntukNegeri #Ksatria6_Garuda12 #ResonansiKsatriaAirlangga #ManifestasiSpasial #GuratanTintaMenggerakkanBangsa.
