Mohon tunggu...
TryMedS
TryMedS Mohon Tunggu... Mahasiswa - mahasiswa

mahasiswa unair

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Keambiguan Pemerataan Pendidikan di Indonesia

25 Agustus 2023   21:14 Diperbarui: 25 Agustus 2023   21:22 106
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Tugas Opini Amerta

Nama                    : TRISTAN ALZAKI MEDYSTRA PUTRA

Fakultas                : Kedokteran

Prodi                     : Kedokteran

Garuda                 : 15

Ksatria                  : 3

Pendidikan harus dibuat merata untuk peningkatan sumber daya manusia di Indonesia?

Banyak orang bahkan pemerintah Indonesia yang telah mencoba merealisasikan program tersebut dengan membangun sekolah dasar hingga sekolah menengah di daerah terpencil. Setiap wilayah atau daerah memiliki kebutuhan pendidikan yang berbeda-beda. Pendekatan yang sama untuk semua daerah mungkin tidak memperhitungkan perbedaan budaya, kebutuhan industri lokal, atau peluang pekerjaan di setiap wilayah. Hal ini dapat mengakibatkan lulusan sekolah kurang siap menghadapi dunia kerja di wilayahnya masing-masing. Termasuk ketidak-efektivan pembelajaran karena buruknya kondisi alam dan sarana transportasi.

Saya lebih setuju apabila dana Pendidikan dimaksimalkan di kota besar saja. Karena akreditasi dan kualitas Pendidikan di kota besar lebih dapat menjamin keseimbangan sumber daya manusia apabila terdistribusi dengan sempurna. Desentralisai memang perlu diadakan, tetapi apbila hanya kuantitas tidaklah sepadan dengan kualitas.

Perguruan tinggi pun akan lebih mudah dicapai apabila dana Pendidikan untuk Pembangunan sekolah di daerah terpencil dialokasikan. Karena dengan adanya peguruan tinggi yang didukung subsidi pemerintah, maka sumber daya manusia berkualitas akan lahir dan dapat dikirim ke daerah terpencil. Pemerataan pendidikan seringkali memerlukan investasi besar dalam infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan sekolah dan pelatihan guru. Namun, sumber daya terbatas dan anggaran pendidikan yang terbatas bisa membuat implementasi pemerataan menjadi sulit. Prioritas bisa saja beralih dari meningkatkan mutu pendidikan menuju penyediaan pendidikan yang setara secara geografis.

 Terlepas faktor akreditasi, terdapat perbedaan antara kesetaraan dan keadilan. Meskipun pemerataan pendidikan bertujuan menciptakan kesetaraan akses, hal tersebut belum tentu menghasilkan keadilan. Keadilan berarti memberikan dukungan lebih kepada mereka yang membutuhkannya, sedangkan pemerataan mungkin hanya menyeimbangkan akses tanpa memperhitungkan perbedaan individual.

Masalah lain yang terdapat pada pemerataan Pendidikan di infonesia adalah implementasi pendidikannya. Implementasi pemerataan pendidikan mungkin terganggu oleh masalah komunikasi dan koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintahan, terutama antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakpastian dan konsekuensi negatif bagi pelaksanaan program.

Dalam beberapa kasus, guru dan murid di daerah yang telah diberikan prioritas pemerataan pendidikan mungkin kurang termotivasi karena merasa bahwa mereka mendapatkan perlakuan khusus. Ini bisa berdampak negatif pada hasil pendidikan.

                Dampak lanjutan pemaksaan pemerataan Pendidikan adalah tahap Pendidikan lanjut atau pekerjaan. Terlalu banyaknya output Pendidikan tidak akan memperluas lapangan pekerjaan. Di sinilah usia produktif membludak dan akan terjadi banyaknya pengangguran. Orang yang mengalami pengangguran cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah atau tidak ada pendapatan sama sekali. Akibatnya, mereka mungkin akan mengurangi pengeluaran konsumsi mereka. Penurunan konsumsi ini dapat berdampak langsung pada sektor ekonomi yang bergantung pada permintaan konsumen, seperti ritel, makanan, dan hiburan.

                Pengangguran mengakibatkan pendapatan yang hilang bagi pemerintah melalui pajak penghasilan. Selain itu, pemerintah mungkin harus mengeluarkan dana untuk program bantuan sosial atau pelatihan keterampilan bagi pengangguran, yang juga dapat berdampak pada anggaran negara. Kurangnya permintaan konsumen dan penurunan produksi dapat mengurangi insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam perluasan dan modernisasi usaha mereka. Ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

                Pengangguran jangka panjang dapat mengakibatkan hilangnya keterampilan dan pengalaman kerja bagi individu yang menganggur. Ini dapat mengurangi kapasitas produksi negara dalam jangka panjang karena sumber daya manusia tidak digunakan secara optimal.  Banyaknya pengangguran dapat menciptakan situasi sosial yang tidak stabil, seperti peningkatan kemiskinan, frustrasi, dan ketidakpuasan. Hal ini bisa berdampak pada ketidakstabilan politik dan sosial, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi investasi dan aktivitas ekonomi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun