Sisa Tanya Seusai Rapimnas Ditutup. ( Rabu, 27 Januari 2016)
Ketua umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali Aburizal Bakrie, yang dikenal menolak untuk mengadakan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) dan bersikeras menganggap bahwa dirinya yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar yang sah, pada akhirnya menyetujui untuk segera diadakannya Munaslub. Aburizal juga membantu meyakinkan pentingnya munaslub kepada mayoritas Dewan Pengurus Daerah Golkar tingkat 1 yang tidak setuju diadakannya munaslub tersebut. Tindakan Aburizal yang tidak diduga ini merupakan upaya dari Jusuf Kalla yang merupakan Wakil Presiden dan juga sesepuh dari partai Golkar untuk menengahi perkara yang sedang terjadi di kubu partai Golkar. Aburizal juga tidak akan mencalonkan diri untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar di Munaslub nanti dengan mengatakan “Kader kita ada banyak. Saya katakan, saya tidak akan tinggalkan Partai Golkar. Saya akan bersama saudara-saudara, memberi masukan bagi pengurus yang akan datang.”.
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Aburizal sedang menyusun suatu langkah baru yang keuntungannya lebih besar daripada hanya menjadi seorang Ketua Umum Partai Golkar. Kita dapat menangkap adanya suatu otoritas di dalam pernyataan tersebut dimana memegang fungsi control yang sangat tinggi. Dan memang benar, salah satu wacana yang muncul di rapimnas adalah gagasan penguatan kewenangan Ketua Dewan Pertimbangan (wantim) partai. Hal ini direncanakan akan direalisasikan lewat revisi anggaran dasar / anggaran rumah tangga di forum munas luar biasa. Nantinya, ketua wantim akan berwenang menetapkan calon presiden dan wakil presiden dari Golkar untuk bertarung di Pemilu 2019. Tetapi wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Priyo Budi Santoso mengkhawatirkan gagasan perluasan kewenangan Ketua Wantim pada era Aburizal akan berujung pada praktik dominasi yang pernah terjadi di era orde baru.
Tentu di dalam politik tidak ada yang namanya makan gratis. Maka dari itu Aburizal sangat menginginkan menjadi Ketua Wantim, dimana memiliki otoritas untuk memilih calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golkar yang nantinya akan bertarung di Pemilu 2019. Pastinya jika Aburizal menginginkan untuk duduk di kursi wantim, perlu adanya dukungan dari para pendukung yang tentu saja menginginkan kursi di pemerintahan. Seperti yang kita tahu, dengan setujunya Aburizal untuk diadakannya Munaslub, tentu sama saja dengan mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh Joko Widodo – Jusuf Kalla. Dimana kita tahu bahwa selama ini, Aburizal Bakrie berada di sisi dari Prabowo saat pemilihan presiden dulu dan juga dia sangat terobsesi untuk menjadi seorang Presiden. Dan dengan menginginkan kursi ketua wantim,
nantinya Aburizal memiliki otoritas yang tinggi untuk mengatur siapa yang akan naik menjadi calon presiden dan wakil presiden nanti. Dengan begitu, ia bisa mengatur para “pilihannya” untuk melakukan apa yang ia inginkan terutama untuk kepentingan usahanya. Seperti yang kita tahu sekarang ini, Lapindo yang merupakan perusahaan milik Aburizal akan melakukan pengeboran kedua yang tidak jauh dari tempat pengeboran lapindo dulu. Tentu hal ini akan menjadi kontroversi dan akan mendapatkan banyak cekalan. Apabila Aburizal berhasil menempatkan “orang-orangnya” dalam posisi yang penting tentu kepentingan – kepentingannya dapat ia gapai dengan mudah.
