PendahuluanÂ
Korupsi telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Di Indonesia, korupsi di fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam nyawa dan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas sering kali diselewengkan, mengakibatkan rendahnya kualitas layanan dan terbatasnya akses masyarakat, terutama kelompok rentan.
Topik ini menjadi sangat relevan karena sektor kesehatan adalah salah satu pilar penting dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3 tentang memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua pada segala usia. Namun, laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu area yang rawan terjadi korupsi, dengan kasus pengadaan alat medis, dana operasional, hingga penyalahgunaan anggaran penanganan pandemi. Urgensi untuk membahas isu ini semakin tinggi, mengingat dampaknya yang meluas, mulai dari meningkatnya angka kematian yang dapat dicegah hingga ketimpangan akses layanan kesehatan. Artikel ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana korupsi di sektor kesehatan menghambat pencapaian SDGs, sekaligus mengeksplorasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi krisis ini.
Pembahasan
1. Korupsi di Rumah Sakit: Penghambat Akses Kesehatan Berkualitas
Korupsi di rumah sakit menghambat pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Misalnya, alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, pengadaan obat dan alat medis yang kurang memadai, serta manipulasi data pasien untuk keuntungan pribadi, semuanya memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Hal ini bertentangan langsung dengan tujuan SDG 3 yang mengedepankan kehidupan sehat dan kesejahteraan bagi semua.
Kasus di Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes pada tahun 2024 menjadi contoh nyata dari dampak korupsi di sektor kesehatan. Rumah sakit ini diduga terlibat dalam kasus penggelembungan harga alat kesehatan dan penggelapan dana untuk pengadaan obat. Akibatnya, pasokan obat yang dibutuhkan pasien menjadi terbatas, dan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut menurun drastis. Masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu, menjadi korban langsung dari praktik korupsi ini, karena akses mereka terhadap pelayanan kesehatan yang layak semakin terbatas.
2. Dampak Korupsi terhadap SDG 1: Pengurangan Kemiskinan
Korupsi di sektor kesehatan berdampak langsung pada kemiskinan, yang merupakan salah satu tujuan SDG 1, yaitu pengurangan kemiskinan. Ketika fasilitas kesehatan tidak memadai atau tidak terjangkau, biaya pengobatan yang tinggi menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama yang berada dalam garis kemiskinan. Selain itu, buruknya kualitas layanan kesehatan yang diberikan memperburuk kondisi mereka, karena seringkali perawatan yang seharusnya dapat menyembuhkan atau meringankan gejala penyakit menjadi tidak efektif. Hal ini membuat mereka kesulitan mendapatkan perawatan yang tepat waktu dan berkualitas, memperburuk kualitas hidup mereka.
Lebih lanjut, ketika seseorang menderita penyakit parah dan tidak mendapat perawatan yang layak, dampak jangka panjangnya adalah hilangnya kemampuan untuk bekerja. Kondisi ini menyebabkan mereka semakin terperosok dalam kemiskinan, karena tidak mampu memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa perawatan yang tepat, mereka akan semakin terisolasi dari aktivitas ekonomi, yang tidak hanya memperburuk kondisi kesehatan mereka, tetapi juga menghalangi peluang mereka untuk keluar dari siklus kemiskinan. Oleh karena itu, korupsi di sektor kesehatan tidak hanya merusak kualitas layanan medis, tetapi juga menjadi penghalang besar bagi upaya pengurangan kemiskinan di masyarakat.
3. Ketimpangan Akses Kesehatan: Mengancam SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan)
Korupsi di sektor kesehatan secara signifikan memperburuk ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas. Rumah sakit yang terlibat dalam praktik korupsi sering kali lebih mengutamakan layanan kepada kalangan yang memiliki kemampuan finansial, sementara kelompok miskin dan rentan semakin terpinggirkan. Keadaan ini menciptakan jurang yang semakin lebar antara mereka yang mampu dan yang tidak mampu, sehingga hanya segelintir orang yang mendapatkan manfaat dari fasilitas kesehatan yang ada. Hal ini juga memperburuk ketidakadilan sosial, karena akses terhadap kesehatan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara, terutama bagi yang paling membutuhkan, justru terbatas.
Korupsi semakin memperburuk ketimpangan ini dengan menyalahgunakan dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas dan memperluas akses kesehatan bagi masyarakat miskin. Dana yang diselewengkan untuk kepentingan pribadi menyebabkan rumah sakit kekurangan sumber daya yang diperlukan, baik itu dalam bentuk obat-obatan, peralatan medis, atau infrastruktur yang memadai. Akibatnya, rumah sakit tersebut tidak mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketidakadilan ini tidak hanya menciptakan kesenjangan dalam kualitas layanan kesehatan, tetapi juga menghalangi upaya untuk mencapai pemerataan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.
